Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memastikan program berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas pada 2027. Pemerintah fokus mempercepat penyelesaian persoalan lahan transmigrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menghadirkan sumber daya manusia unggul.
Semarak.co – Komitmen tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat Raker dengan Komisi V DPR RI terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
“Dengan anggaran yang tersedia, kami fokus memastikan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Menteri Iftitah, dirilis humas Kementrans usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Jumat (12/6/2026).
Berdasarkan pagu indikatif yang ditetapkan melalui surat bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementrans memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp400,27 miliar pada Tahun Anggaran 2027. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp87,41 miliar dialokasikan untuk Program Transmigrasi.
Menurut Menteri Iftitah, lima program prioritas Transformasi Transmigrasi tetap menjadi fondasi utama pembangunan kawasan transmigrasi. Program tersebut meliputi Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong.
Melalui dukungan anggaran yang tersedia, Kementerian Transmigrasi menargetkan fasilitasi sertifikasi tanah transmigrasi bagi 12.568 orang, bantuan sarana produksi pertanian untuk 1.202 kepala keluarga.
Selain itu, pembinaan sosial budaya bagi 7.481 warga transmigrasi, rehabilitasi fasilitas umum kawasan transmigrasi, serta penempatan Tim Ekspedisi Patriot untuk mendampingi masyarakat dan menghasilkan rekomendasi pembangunan kawasan.
Meski demikian, kebutuhan riil Program Transmigrasi Tahun 2027 tercatat mencapai Rp647,62 miliar sehingga masih terdapat ruang kebutuhan pendanaan yang perlu diperjuangkan untuk mempercepat berbagai agenda strategis.
Menteri Iftitah menegaskan bahwa tambahan dukungan anggaran akan mempercepat revitalisasi kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pembangunan wilayah 3T, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kawasan.
“Kami ingin kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan program Transformasi Transmigrasi melalui sinergi yang lebih erat dengan pemerintah daerah.
“Kami mengusulkan agar pembangunan kawasan transmigrasi juga diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga program-program yang ada dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Wamen Viva Yoga Apresiasi Dukungan DPR pada Anggaran dan Program Kerja Kementrans
Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengapresiasi dukungan Komisi V DPR terhadap rencana kerja dan anggaran dari Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di Tahun Anggaran (TA) 2027.
Pada Raker Komisi V dengan Kementrans dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, mayoritas anggota komisi merasakan minimnya alokasi Pagu Indikatif TA 2027 Kementrans yang hanya Rp400,2 miliar. “Mereka ingin alokasi pagu anggaran Kementrans ditingatkan sesuai dengan kebutuhan”, ujarnya.
Viva Yoga mengatakan, Komisi V ingin alokasi anggaran ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan agar program-program kerja Kementrans bisa terealisasi sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. “Salah seorang anggota bahkan ingin peningkatan anggaran dilaporkan Presiden”, ungkapnya.
Meningkatkan anggaran dalam APBN TA 2027 menurut Viva Yoga menjadi kesimpulan rapat. Kementrans dan Komisi V menilai pentingnya meningkatkan anggaran guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komisi V menurut Viva Yoga mendukung program dan kegiatan Kementrans guna mengembangkan infrastruktur di kawasan transmigrasi dan percepatan penataan dan sertifikasi tanah di kawasan transmigrasi. (ARW/SMR)
