“Seketika itu langsung saja saya mengutarakan kalau Eyi tidak maju daripada KONI DKI Jakarta jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, maka saya sendiri yang akan maju. Saat itu Eyi tidak menolaknya,” ungkap Alex di KONI DKI Jakarta, Rabu (5/4).
Alex menuturkan empat alasan untuk maju dalam pemilihan nanti. Petama, melanjutkan semua hal positif yang selama ini sudah dilakukan Eyi selama kepemimpinannya. Kedua, meningkatkan pemberdayaan di internal KONI DKI Jakarta menjadi barometer pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Lalu ketiga, meningkatkan pembinaan olahraga prestasi secara menyeluruh sesuai skala prioritas sehingga menjadi juara di PON 2020 di Papua. Yang terakhir, Alex ingin meningkatkan hubungan baik dengan pihak pemerintah sekaligus legislatif di provinsi DKI.
Pemilihan ketua umum KONI DKI Jakarta periode 2017-2021 akan dilangsungkan melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musprov) KONI DKI Jakarta, 29 April, atau 10 hari setelah putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Disamping Alex Asmasoebrata, kandidat lainnya Yudi Soeyoto, yang pernah memangku jabatan sekum dan ketua harian dari induk organisasi olahraga di Jakarta ini.
Menuju Musprov KONI DKI Jakarta ini, Masyarakat Pemantau Olahraga Jakarta (MPOJ) meminta KONI DKI Jakarta untuk membuka diri terhadap kritik, masukan dan saran yang berasal dari publik (masyarakat). Hal ini disebabkan karena olahraga di DKI Jakarta dinilai mengalami penurunan prestasi.
“Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Pekanbaru, Riau, Tim Olahraga DKI Jakarta menjadi Juara Umum, namun melorot menjadi Juara Ketiga pada PON XIX tahun 2016 di Bandung, Jawa Barat,” ujar Koordinator Masyarakat Pemantau Olahraga Jakarta (MPOJ), M Syaiful Jihad.
Menurutnya, KONI DKI tahun ini mendapat kucuran dana yang berasal dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp 82 miliar. Sebelumnya pada tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp 300 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 200 miliar, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 200 miliar. “Keterlibatan publik menjadi penting karena KONI DKI mengelola anggaran ratusan miliar yang berasal dari APBD DKI Jakarta,” kata Syaiful.
Terkait dengan Musprov KONI DKI Jakarta ini, ada usul agar persyaratan calon ketum KONI DKI didukung 20-25 persen anggota atau pemilik suara. “Jika KONI DKI memiliki 63 anggota, calon Ketum harus mendapat dukungan dari 13-16 anggota/pemilik suara. Sehingga nantinya ada 3-4 calon Ketum yang akan dipilih,” kata Syaiful.
Pada Rapat Anggota Tahunan KONI DKI pada 18 Maret lalu diputuskan persyaratan calon Ketum harus mendapat dukungan 25 anggota. Menurut Syaiful, aturan seperti ini tidak fair. “Kami anggap tidak fair, membatasi calon dengan cara kotor. Ini upaya untuk menggagalkan calon-calon potensial,” katanya.
Idealnya, selain persyaratan yang diatur dalam AD/ART dan Pedoman Organisasi KONI, seorang Ketum KONI DKI disyaratkan memiliki kemampuan yang menunjang kinerja organisasi, seperti memiliki waktu luang, memiliki kemampuan manajerial, mampu membangun komunikasi yang baik dengan pihak eksekutif dan legislatif, mampu mengayomi atlit pelatih dan lainnya. “Ketidakmampuan membangun komunikasi dengan Pemprov dan DPRD DKI terlihat dari anggaran KONI DKI, dari sebelumnya mendapat Rp 200 miliar pada tahun ini tinggal menjadi Rp 82 miliar,” ujar Syaiful.
Ketum KONI DKI juga tidak perlu dikotomi tua atau muda. Indikatornya, kata Syaful, prestasi olahraga sebagaimana tujuan KONI sebagai satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di DKI Jakarta. “Tidak relevan dikotomi tua atau muda bagi calon Ketum. Prestasi olahraga indikatornya,” pungkasnya. (lin/bsc)