Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjadi Keynote Speech Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bertema Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik Indonesia di Jakarta, Selasa (7/12/2021). Foto: laraspostonline.com

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyebut empat tahap amandemen konstitusi yang dilakukan periode 1999 – 2002 telah mengubah sistem demokrasi dan ekonomi Indonesia.

semarak.co-Amandemen itu, terang La Nyalla, membuat demokrasi Indonesia telah berubah dari Demokrasi Pancasila menjadi Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi Pancasila berubah menjadi sistem Ekonomi Kapitalis.

Hal itu disampaikan LaNyalla ketika menjadi Keynote Speech Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Muhammadiyah Jakarta bertema Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik Indonesia di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

“Sejak Amandemen Konstitusi 1 sampai 4, wajah konstitusi dan produk undang-undang negara Indonesia berubah total. Hal itu menyebabkan tujuan lahirnya negara ini untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan,” kata La Nyalla seperti dilansir laraspostonline.com/2021/12/8/Rabu.

Isi Amandemen Konstitusi di 1999 hingga 2002, nilai La Nyalla, telah mengubah banyak pasal yang nyaris tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa. “Sejak Amandemen tersebut, kita seolah melepaskan diri dari DNA asli Bangsa ini,” ujar La Nyalla, mantan Ketua umum PSSI.

Karena suara atau pendapat, jelas dia, hanya dihitung sebagai angka melalui voting di parlemen. Bukan lagi ditimbang pikirannya. “Kita seolah tidak punya lagi ruang untuk musyawarah. Karena hanya akan berakhir dengan perdebatan dan deadlock serta walk out akibat tirani mayoritas,” tegas LaNyalla.

Begitu pula haluan ekonomi nasional, lanjutnya, telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru Koperasi, menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing. Dimana sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham.

“Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlahan tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar. Dan impor menjadi jalan keluar termurah, dengan dalih efisiensi,” ucapnya lagi.

Melihat kondisi tersebut, La Nyalla mengajak publik untuk lebih sadar. Bahwa Indonesia adalah negara yang besar. “Jangan biarkan negara ini tercabik-cabik hanya karena ambisi kekuasaan untuk menumpuk kekayaan dan menguasai sebesar-besarnya kekayaan alam negeri ini,” pesan La Nyalla, mantan Ketua KADIN Jawa Timur.

Sementara rakyat yang masih bergelimang dengan kemiskinan, nilai dia, hanya dibutuhkan suaranya dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). “Sejatinya, Indonesia kaya raya, selama tidak ada segelintir orang yang secara brutal dan berlebihan serta rakus menumpuk kekayaan dan menguras sumber daya alam Indonesia,” sindirnya.

Oleh karena itu, menurut La Nyalla, DPD RI berpendapat bahwa wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa.

Negara ini lahir atas perjuangan pergerakan kemerdekaan. Atas kerja sama kaum pergerakan yang terdiri dari kelompok cendekiawan, ulama, dan tokoh agama, militer dan para pemangku adat. Baik raja maupun sultan Nusantara yang kemudian diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.