Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut internal partainya mendengar adanya kemungkinan bahwa Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Sandiaga Uno tak dipilih jadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.
semarak.co-Sehingga diskursus ihwal sikap PPP ke depan serta arah koalisi mulai mencuat di internal partai. Adapun PPP telah menjalin kerja sama politik dengan PDIP, Partai Hanura, dan Partai Perindo untuk mengusung Ganjar. PPP menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar.
“Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih. Kan begitu,” kata Arsul saat ditemui di ruang kerjanya Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Agustus 2023 dilansir tempo.co dari laman berita msn.com, Kamis (10/8/2023).
Arsul bercerita, partainya memahami jika kerja sama yang dijalin dengan PDIP tidak dilandaskan pada kontrak politik apa pun. Kendati demikian, ia mengibaratkan PPP bukan partai yang dimiliki pemegang saham. Sehingga, kata dia, tiap kader bebas menyuarakan pendapatnya mengingat mereka turut merasa memiliki partai.
“Maka berkembang juga, antara lain kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres, harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu. Kan masih berkembang,” kata Arsul.
Ia menyebut diskursus soal sikap maupun arah koalisi ini mencuat mengingat sedianya akar rumput PPP tidak hanya mendukung Ganjar. Menurut dia, ada juga kader yang mendukung Anies Baswedan. “Tapi itu tadi, PPP berbeda, tidak bisa partai ini dikomando harus tegak lurus tidak boleh tengok kanan kiri. Nggak bisa kalau di PPP,” tepis Arsul yang anggota Komisi III Hukum DPR.
Arsul menegaskan partainya tetap menjalin hubungan yang baik dengan PDIP. Partai berlambang kabah itu disebut Arsul juga menghormati jika keputusan akhir soal cawapres berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Tapi barangkali dengan pesan seperti itu, teman-teman PPP itu sedang mengatakan ‘Ya kami juga harus diajak bicaralah’, gitu kira-kira,” ujar Arsul.
Sementara terpisah Sandi Uno mengatakan, PPP tetap konsisten bekerja sama dengan PDIP apabila dirinya tak dipilih untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. “Sebagai Bappilu, enggak keluar koalisi. Kita istikamah, kita solid, kita perjuangkan untuk mewujudkan kerja sama politik ini,” kata Sandi Uno di Solo, Jumat (11/8/2023).
Sandi Uno mengatakan PPP tetap solid mendukung Ganjar sebagai capres. Konsolidasi dengan PDIP sampai saat ini masih terus berlanjut. “PPP alhamdulillah istikamah. Kita niatkan semua sebagai ibadah, kita pastikan kerja mudah, harga murah, hidup masyarakat berkah. Itu yang jadi fokus PPP ke depan,” ujarnya.
Sandiaga juga menjamin dirinya akan totalitas memenangkan Ganjar sesuai arahan petinggi PPP. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu menyinggung kinerjanya saat Pilkada Jakarta 2017. Ia juga mendatangi 1.600 hingga 1.700 titik untuk berkampanye saat Pilpres 2019. “Saya akan lakukan hal yang sama,” katanyan dilansir cnn.indonesia.com, Jumat, 11 Agu 2023 23:20 WIB.
Di bagian lain Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya mengungkap 5 nama cawapres Ganjar kala menghadiri acara perayaan hari lahir ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Solo, Jawa Tengah. Puan menyatakan cawapres Ganjar sudah mengerucut dari yang tadinya 10 menjadi 5, salah satunya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
“Sekarang sudah mengerucut lima nama, salah satunya Cak Imin,” kata Puan setelah menghadiri puncak perayaan Hari Lahir ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Ahad, 23 Juli 2023. Lima nama tersebut, kata Puan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Selanjutnya Menteri BUMN Erick Thohir, Eks Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Dulu ada 10 nama, sekarang sudah mengerucut ke lima nama,” kata Ketua DPR.
Namun hingga kini belum ada satu nama pun yang diputuskan jadi pendamping Ganjar di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Ketua Umum PDIP Megawati sebelumnya meminta agar masyarakat sabar menunggu keputusan siapa bakal cawapres Ganjar Pranowo.
Di bagian lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunggu lampu hijau dari sejumlah pondok pesantren dalam memutuskan dua pilihan, yaitu maju sebagai bakal cawapres atau kembali untuk berkontestasi dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur.
Menanggapi hal itu, Direktur Media Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Diah Ayu Arliany mengungkapkan saat ini ada perkembangan sangat dinamis di PKB dan PBNU. Isu sangat santer saat ini ialah PBNU merestui Khofifah berpasangan dengan Ganjar.
Sementara itu, pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani desas-desusnya membahas tentang bedol PKB dari Gerindra. Menurut Diah, dinamika itu menggambarkan sejumlah hal. Pertama, PBNU bermain aman dengan merestui Khofifah berpasangan dengan Ganjar.
“Kedua, ‘perrmainan dua kaki’ ala PBNU ini, bisa dibaca sebagai kuda-kuda yang kokoh untuk mendepak Cak Imin, baik sebagai kandidat cawapres Prabowo dan lebih-lebih sebagai pendamping Ganjar,” kata Diah dalam keterangannya, Senin (7/8/2023) dilansir jpnn.com melalui laman berita msn.com, Rabu (9/8/2023).
Dia juga menyebutkan ritme politik yang sangat dinamis ini, membuka orkestra baru dengan dirigen tunggal PBNU. “Arah dari orkestra ini adalah “pengambilalihan” PKB melalui Muktamar Luar Biasa (MLB). PBNU tampaknya tengah membangun komunikasi dengan faksi-faksi PKB yang berada di luar pagar,” lanjutnya.
Faksi yang dimaksudnya ialah kelompok Lukman Edy, Yenny Wahid, serta orang-orangnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa buka suara soal sikap politiknya di 2024. Khofifah mengaku belum memutuskan untuk menjadi cawapres atau maju lagi sebagai calon gubernur (cagub) Jatim.
Saat ini, Khofifah masih menunggu restu dari PBNU dan sejumlah kiai di Jatim. “Saya juga salah satu ketua PBNU, sehingga langkah-langkah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan makro organisasi harus mendapatkan green light (lampu hijau),” jelas Khofifah di Jakarta, Minggu (6/8/2023). (net/msn/tpc/jpn/cnn/smr)
