Israel sedang mendesak Amerika Serikat untuk mengeluarkan Turki dan Qatar dari komite internasional yang bertugas mengawasi rekonstruksi Gaza. Selain itu, Israel berupaya mencegah kedua negara tersebut mengerahkan pasukan dalam usulan pasukan penjaga perdamaian internasional.
Semarak.co – Gedung Putih menunjuk Menlu Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali al-Thawadi ke dalam Dewan Eksekutif Gaza, pada Jumat lalu (16/1/2026). Dewan beranggota 11 orang ini bertanggung jawab mengawasi kinerja komite baru Palestina yang diharapkan akan mengelola wilayah itu.
Sebelum itu, baik pemerintah Turki maupun pemerintah Qatar telah menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional yang diusulkan Washington untuk mengawal keamanan di Gaza.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang keras. Ia telah memerintahkan menlu nya mengajukan keberatan kepada Menlu AS Marco Rubio. “Tidak akan ada tentara Turki atau Qatar di Jalur Gaza,” tegas Netanyahu di hadapan Knesset pada Senin kemarin (19/1).
Netanyahu menyatakan bahwa saat ini Gaza sedang memasuki fase kedua dari rencana Trump. “Fase kedua berarti satu hal sederhana: Hamas akan dilucuti senjatanya, dan Gaza akan dide-militerisasi,” tambahnya, dilansir Arrahmah.id dari Getty pada 21/1/2026.
Pemerintahan Trump pekan lalu mengumumkan pembentukan komite Palestina beranggotakan 15 orang untuk menggantikan peran Hamas di Gaza. Struktur ini beroperasi di bawah lembaga bentukan Presiden AS yang disebut “Dewan Perdamaian” (Board of Peace).
Dewan eksekutif ini diisi oleh tokoh-tokoh berpengaruh dunia, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, kemudian diikuti Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, serta penasihat Gedung Putih Steve Witkoff dan Jared Kushner.
Meski AS telah menunjuk Jenderal Jasper Jeffers untuk memimpin pasukan internasional, rencana ini masih sulit mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim karena kekhawatiran pasukan tersebut hanya akan digunakan untuk melucuti senjata Hamas secara paksa.
Meskipun proses politik masih berjalan, Israel dilaporkan menghambat implementasi aktivitas tersebut. Otoritas Israel memblokir pejabat Palestina untuk memasuki Gaza dan tetap menutup gerbang perbatasan Rafah.
Komite Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath seharusnya mulai mengambil alih kendali administrasi pada minggu ini, namun hingga kini mereka masih tertahan di Kairo, Mesir. Berdasarkan kesepakatan fase kedua, pasukan Israel seharusnya menarik diri dari Gaza.
Setelah Hamas menyerahkan kekuasaan kepada komite tersebut dan meletakkan senjata dari kancah peperangan. Kelompok Pejuang Hamas sendiri menyambut baik perkembangan ini dan menyatakan siap berdiskusi mengenai transisi kekuasaan.
Namun, Israel dinilai gagal memenuhi komitmen fase pertama gencatan senjata. Serangan militer masih terus berlanjut dan pengiriman bantuan tetap dibatasi. Selama tiga bulan masa gencatan senjata ini saja, lebih dari 460 warga Palestina tewas akibat serangan Israel.
Secara total, sejak perang pecah di wilayah Gaza Palestina pada 7 Oktober 2023 silam, setidaknya sebanyak 971.550 orang, baik warga Palestina maupun monoritas militer Israel, telah gugur dan sebagian besar wilayah Gaza telah hancur. (net/aid/gty/kim/smr)
