Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan pagu alokasi Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (26/11).
Semarak.co – Berdasarkan postur anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Kemendikdasmen memperoleh pagu awal Rp55 triliun atau 7% dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp757,82 triliun. Komisi X DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp400 miliar, sehingga pagu menjadi Rp55,4 triliun.
Selanjutnya, melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 September 2025, pagu alokasi Kemendikdasmen ditetapkan sebesar Rp56,68 triliun. Angka ini meningkat Rp1,68 triliun dibanding pagu awal, atau naik Rp1,28 triliun dari pagu yang disahkan dalam raker sebelumnya.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI atas komitmen, dukungan, dan pengawalan untuk memastikan program-program prioritas Kemendikdasmen mendapatkan keberpihakan penganggaran,” ujar Mendikdasmen, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Mitra BKHumas Fortadik, Kamis (27/11/2025).
Dengan pagu sebesar Rp56,68 triliun tersebut, Kemendikdasmen akan mendanai sejumlah program strategis, diantaranya, program prioritas presiden untuk pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp14,57 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp13,83 triliun bagi 19,48 juta siswa.
Selain itu, aneka tunjangan guru Non ASN, terdiri dari Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Insentif sebesar Rp14,13 triliun. Terdapat peningkatan satuan biaya insentif guru non ASN dari Rp300 ribu/orang/bulan menjadi Rp400 ribu/orang/bulan.
Dukungan penguatan anggaran Kemendikdasmen juga disampaikan oleh berbagai fraksi DPR. Perwakilan Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, menyampaikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026, termasuk kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Dedi Wahidi mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam memperluas Program Indonesia Pintar ke jenjang TK serta meningkatkan alokasi PIP untuk jenjang SD dan SMP.
Dengan penguatan pagu alokasi 2026, pemerintah memastikan program prioritas pendidikan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak langsung bagi peserta didik dan guru di seluruh Indonesia. (hms/smr)
