Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat penanganan isu kesehatan masyarakat melalui pendekatan One Health, yaitu sinergi antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan alam.
Semarak.co – Hal tersebut disampaikan Pratikno saat menjadi pembicara pada Forum Ilmiah Tahunan XI dan Musyawarah Kerja Nasional XXI Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Universitas Diponegoro, Semarang, pada Jumat (31/10/2025).
“Hampir 1 dari 5 anak Indonesia adalah stunting, ini masalah kita bersama. Kedua, juga TB, kita kontributor kedua terbesar di dunia setelah India, dan ini perlu dilakukan penanganan yang sangat cepat,” ujar Pratikno, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media PMK, Sabtu (1/11/2025).
Selain dua persoalan tersebut, Menko PMK juga menyoroti ancaman penyakit zoonosis yang berasal dari hewan dan berpotensi menular ke manusia. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan semua pihak terhadap penyakit yang ditularkan hewan, sehingga pencegahannya harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Kita masih menghadapi penyakit-penyakit zoonosis yang disebabkan akibat hewan, terutama di Indonesia adalah rabies. Selain itu kita juga potensi penyakit-penyakit seperti flu, malaria, demam berdarah yang juga dipicu oleh hewan,” jelasnya.
Menko PMK menekankan, seluruh upaya kesehatan masyarakat perlu berpijak pada pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan alam secara menyeluruh. “Oleh karena itu pentingnya kesehatan manusia ditangani dengan menangani kesehatan hewan dan juga kesehatan alam yang disebut dengan One Health,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pendekatan ini menegaskan peran sentral para ahli kesehatan masyarakat yang memiliki pandangan luas, tidak semata-mata klinis atau medis, tetapi juga mencakup aspek sosial, perilaku manusia, gaya hidup, hingga aspek lingkungan.
“Inilah peran sentral dari para ahli kesehatan masyarakat, yang pendekatannya tidak hanya klinis-medis, tetapi juga sosial, gaya hidup, dan seterusnya, termasuk kesehatan hewan dan kesehatan alam,” tuturnya.
Menko PMK mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk tidak bersikap ‘silo’, jangan ego sektoral. Perlu integrasi data, dan koordinasi yang harus semakin intensif. Kebijakannya lebih presisi, intervensinya lebih presisi.
Tetapkan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat Tingkat Pusat
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menetapkan Tim Penggerak Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Pusat, melalui Keputusan Menko PMK Nomor 36 Tahun 2025.
Penetapan dilakukan pada puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) 2025, yang mengusung tema global “Access to Services: Mental Health in Catastrophes and Emergencies” serta tema nasional “Sehat Jiwa dalam Segala Situasi”, di Tangerang.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan ketahanan nasional. “Tanpa masyarakat yang sehat jiwa dan raga, mimpi menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai,” tegas Sukadiono.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyerukan gerakan bersama menuju “Indonesia Bebas Pasung”. Ia menekankan bahwa persoalan kesehatan jiwa bukan hanya isu medis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Kemenkes juga telah menyediakan layanan daring www.healing119.id serta nomor telepon gratis yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi langsung dengan psikolog klinis. Baru tiga bulan diluncurkan, layanan ini sudah digunakan lebih dari 45 ribu orang,” ungkapnya.
Sementara itu, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes dr. Endang menyampaikan bahwa gangguan jiwa saat ini menempati posisi kedua penyebab disabilitas di Indonesia, dengan prevalensi ODGJ berat mencapai 4 per mil atau sekitar 4 dari setiap 1.000 anggota rumah tangga.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada 12 kabupaten/kota yang dinyatakan bebas pasung sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja nyata pemerintah daerah dalam upaya pemulihan serta pelindungan ODGJ di wilayah masing-masing. (hms/smr)
