Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) agar tidak menjadi formalitas semata. Hasil dari pelatihan yang diadakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) harus menjadi instrumen peserta memberikan dampak pada instansi masing-masing.
semarak.co-Menteri PANRB Anas meminta kepada Kepala LAN untuk memonitor implementasi proyek perubahan yang dibuat para peserta apakah berjalan secara konsisten di lapangan. Dengan adanya monitor tersebut, Menteri Anas berharap PKN bukan hanya menjadi formalitas, namun dapat menjadi instrumen untuk mendorong pemimpin hebat mengimplementasikan dan mengembangkan proyek perubahannya di tempat masing-masing.
“Arahan Presiden yang pertama, birokrasi harus berdampak. Bapak lulus dari sini berdampak enggak ke tempat Bapak? Ini yang paling penting,” ujar Menteri Anas saat menutup PKN Tingkat I Angkatan LV (ke-55) Tahun 2022 di Kantor LAN Veteran, Jakarta, Jumat (9/12/2022).
Ditambahkan Menteri Anas, “Makanya tadi saya tanya ke Kepala LAN tolong dimonitor. Saya minta monitoringnya tiga bulan, apakah proyek perubahan yang hebat ini dikerjakan dan berdampak terhadap organisasi dan masyarakat? Kalau memang proyek perubahannya hebat, tapi pimpinan tidak merespons mungkin juga bisa dilaporkan.”
Mudahan-mudahan PKN Angkatan 55 ini, harap Menteri Anas, akan membawa dampak yang hebat dan ini menjadi aktualisasi konkret dari arahan Presiden yang bisa dieksekusi Bapak/Ibu.
Kepala LAN Adi Suryanto menjelaskan PKN Tingkat I Angkatan LV dibuka pada Senin (25/7/2022) sampai dengan acara pelepasan, Jumat (9/12/2022). Kegiatan ini diikuti 42 orang yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kepolisian.
Adapun tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat I adalah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif pada JPT Madya yang dapat memobilisasi seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. Hal ini guna meningkatkan daya saing bangsa serta percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata.
“Kompetensi yang dibangun dalam PKN Tingkat I adalah kompetensi kepemimpinan kolaboratif, yang memiliki kemampuan membangun sinergi antarinstansi pemerintah, mampu menjadi motor penggerak perubahan dan memiliki karakter kepemimpinan yang terbuka, serta mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas,” jelasnya.
Di bagian lain Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus selalu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali dengan pemerintah desa.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan bahwa pemerintah desa justru memainkan peranan kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah desa adalah touchpoint pertama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
“Pengalaman masyarakat ketika mendapatkan pelayanan di kantor desa ini mempengaruhi kepuasan masyarakat dan citra pemerintah,” ujar Deputi Diah dalam Talkshow Berani Berinovasi itu Keren merupakan rangkaian Festival Inovasi Desa Jatim di Kab. Madiun, Jawa Timur, Kamis (8/12/2022).
Inovasi pelayanan publik ditingkat desa juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas jajaran pemerintah desa. Bukan hanya pada kapasitas sumber daya manusianya, melainkan juga kapasitas kelembagaan serta anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Diah juga menyampaikan beberapa praktik baik inovasi pelayanan publik yang berkaitan dengan penguatan kapasitas pemerintah desa. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, telah ada inovasi Klinik BUM Desa, yang berperan untuk mendorong terjadinya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.
Kemudian ada Poskesdes dan Jaminan Kesehatan Desa dari Desa Tembok, Kab. Buleleng untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat program asuransi kesehatan desa berbasis pengelolaan sampah.
Lalu CMS Desa dari Kab. Kubu Raya yang berperan dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Sedangkan dari Kab. Banyuwangi, hadir inovasi Smart Kampung, yang mendekatkan berbagai layanan kepada masyarakat melalui kantor desa dan dapat diakses secara digital.
“Contoh praktik baik inovasi desa tersebut menguatkan posisi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah desa tidak hanya mampu menghadirkan pelayanan yang berkualitas, tapi juga mampu melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa,” lanjut Diah dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Jumat (9/12/2011).
Guru Besar Universitas Sriwijaya menyampaikan inovasi dimaknai sebagai sebuah terobosan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keadaan menjadi lebih baik. Pada awal program reformasi birokrasi, inovasi merupakan istilah asing disektor pemerintah.
“Namun kini, inovasi bukan saja menjadi nafas, namun juga sebagai mesin penggerak sektor pemerintahan untuk terus melayani masyarakat. Berperan sebagai nafas karena inovasi dapat membuat citra pemerintah baik oleh masyarakat. Perbaikan citra pelayanan publik bukan hanya sekadar ajang pamer prestasi, tetapi lebih kepada untuk mendapat kepercayaan public,” papar Diah.
Sedangkan sebagai mesin penggerak, inovasi dapat terus mengembangkan pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan selalu relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Hadirnya inovasi akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan berkualitas yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa yang telah memiliki pola pikir digital melayani.
“Dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik membutuhkan inovasi. Karena tanpa adanya inovasi, pemerintah dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena tidak dapat menjawab kebutuhannya,” tutup Diah. (ald/hms)
