Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) kembali menggandeng Bank BRI dalam mewujudkan digitalisasi kepegawaian di lingkungan kerja KemenPAN-RB. Menyusul peluncuran Join Development bersama BRI dalam rangka mengembangkan program e-Government dan kartu identitas multi fungsi KemenPAN-RB yang diselenggarakan di gedung KemenPAN RB, Jakarta, Rabu (4/10). Ikut hadir menjadi saksi Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Wakil Direktur Utama Bank BRI Sunarso
Sinergi ini diselenggarakan dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang digital, futuristik, dan modern dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas. Direktur Manajemen Risiko Bank BRI Kuswiyoto, BRI siap mendukung KemenPAN RB dalam menciptakan digitalisasi manajemen kepegawaian yang lebih modern dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi e-government dan kartu identitas multi fungsi.
Sebelumnya, Desember 2016, BRI dan KementerianPAN RB telah melakukan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai komitmen BRI untuk berperan aktif mewujudkan sinergi yang harmonis antarlembaga penyelenggara manajemen aparatur sipil negara yang merupakan tugas pokok, dan fungsi dari KementerianPAN RB bersama-sama dengan seluruh lembaga terkait.
Sehingga mampu mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi serta diharapkan juga dapat mewujudkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.
Peluncuran program e-Governmentdan kartu identitas multi fungsi KemenPAN-RB merupakan wujud dukungan BRI untuk reformasi birokrasi melalui manajemen pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi yang andal dan mampu memberikan kenyaman kepada masayarakat melalui kecepatan data yang real time online. Hal ini, seturut dengan semangat dan sasaran reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo, yakni birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan birokrasi yang memiliki orientasi pelayanan publik.
Program e-Government yang disepakati dengan harapan ke depan dapat diimplementasikan di lingkungan lembaga terkait penyelenggara aparatur sipil negara lainagar terwujud reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas.
BRI berkomitmen untuk hadir menjadi Banking Partner di lingkungan Kementerian dan Lembaga Negara untuk mewujudkan tata kelola aparatur negara yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. (lin)
