Pengembangan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) perlu peningkatan kompetensi para admin atau pengelolanya. Platform dan modul pembelajaran harus menyesuaikan era digital sehingga memperluas jangkauan.
semarak.co-Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, modul yang disempurnakan, nantinya bisa dipakai secara terus menerus karena akan menyesuaikan perkembangan zaman.
Modul pembelajaran Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! kata Diah, diarahkan pada bentuk massive open online course atau MOOC.
“Pengembangan platform pembelajaran ini dapat memperluas jangkauan partisipan serta mengikuti tren model pembelajaran era digital,” ujar Diah dalam 7th Project Board Meeting terkait SP4N-LAPOR! di Jakarta, Kamis (6/5/2021) seperti dirilis humas kemudian melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (7/5/2021).
Dalam pengembangan SP4N-LAPOR!, Kementerian PANRB merangkul organisasi internasional, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA). Kerja sama itu diharapkan menghasilkan tiga output.
Pertama, adalah tersusunnya peta jalan (roadmap) dan rencana induk (masterplan) SPAN-LAPOR!, yang telah direalisasikan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.
Kedua, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan personel SP4N-LAPOR! baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengelolaan pengaduan melalui pelatihan-pelatihan. Ketiga, meningkatnya kesadaran pemerintah dan publik terhadap SP4N-LAPOR! serta partisipasi masyarakat di dalamnya yang merupakan bagian proyek kerja sama Kementerian PANRB, KOICA, dan UNDP.
“Berbagai macam kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2021 untuk mewujudkan output tersebut, misalnya pengembangan strategi komunikasi SP4N-LAPOR! beserta pelatihan-pelatihan komunikasi publik, serta pelaksanaan survei kepuasan pengguna SP4N-LAPOR!,” jelas Diah.
Selain itu juga dilakukan berbagai kegiatan bersama dengan enam pilot project SP4N-LAPOR! yang dikoordinasikan oleh local coordinator. Enam pilot project yang dimaksud adalah Provinsi Sumatra Barat, D.I Yogyakarta, Provinsi Bali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Badung.
Pada kesempatan tersebut, Deputy Resident Representative UNDP Sophie Kemkhadze menegaskan, kemajuan penting adalah selesainya petunjuk teknis yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan peta jalan SP4N-LAPOR!.
Menurut Sophie, petunjuk teknis ini akan sangat membantu mitra pemerintah kita untuk mengembangkan rencana kerja mereka. Meskipun secara realistis tahun ini pedoman tersebut mungkin belum dapat diadopsi, Sophie berharap semua instansi pemerintah pusat dan daerah dapat segera menyusun rencana aksi masing-masing.
“Tantangan ke depan adalah membekali personel yang menangani pengaduan di instansi masing-masing untuk melakukan penilaian yang tepat guna mengimplementasikan roadmap tersebut. UNDP bekerja sama enam koordinator lokal, akan menangani masalah ini dan akan memberikan dukungan yang diperlukan,” ujarnya.
Proyek pengembangan modul pembelajaran juga bekerja sama dengan UI-CSGAR. Empat modul pelatihan operator, manajemen tingkat menengah, pembuat kebijakan, dan training of trainers SP4N-LAPOR! telah selesai dikembangkan.
“Saya mengetahui bahwa modul-modul ini akan segera dibagikan kepada penyelenggara pelatihan undangan di Korea Selatan sehingga mereka dapat mengembangkan kurikulum dan modul yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan sistem penanganan pengaduan di Indonesia.
Deputy Country Director KOICA Hoe Jin Jeong mengatakan, KOICA berencana memulai pelatihan online pada tahun ini, dan diharapkan tahun berikutnya bisa pelatihan ke Korea Selatan.
“Saya berharap melalui berbagi pengetahuan tentang sistem Korea E-People. Ini akan menginspirasi untuk pengelolaan sistem LAPOR! yang lebih baik di Indonesia,” ujar Hoe Jin Jeong.
Ia juga menekankan tujuan akhir dari program pelatihan lokal dan invitasi tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah. “Lebih penting lagi, kami berharap para peserta dapat menghasilkan transformasi positif bagi sistem penanganan pengaduan masyarakat nasional di masa datang,” pungkas Hoe Jin Jeong. (don/smr)
