Anggaran penanganan pandemi virus corona jenis baru penyebab Covid-19 tercatat mengalami peningkatan dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Atau menjadi Rp700 triliun.
semarak.co– Hal itu seperti diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah menyampaikan anggaran ini di sidang kabinet.
“Pemerintah telah menyampaikan di sidang kabinet ada tambahan belanja dari Perpres 54. Beberapa biaya penanganan Covid-19 ditingkatkan,” kata Menkeu dalam konferensi pers virtual dari Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Angka tersebut, rinci Sri Mulyani, terdiri dari anggaran kesehatan Rp87,55 triliun, dari sebelumnya Rp75 triliun. Anggaran ini termasuk untuk peningkatan sarana kesehatan namun juga insentif untuk tenaga medis hingga belanja alat kesehatan.
Anggaran untuk perlindungan sosial, kutip dia, dialokasikan sebesar Rp203,9 triliun. Angka ini tidak berubah dan tetap ditujukan untuk program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan langsung tunai hingga diskon listrik.
Kemudian, pemerintah juga memberikan insentif untuk dunia usaha hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sementara itu untuk alokasi insentif dunia usaha sebesar Rp120,61 triliun dan untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun seperti insentif dalam bentuk relaksasi perpajakan.
Anggaran untuk pembiayaan korporasi, terang dia, tercatat Rp53,57 triliun. Ini naik dibanding sebelumnya Rp44,57 triliun. Kemudian anggaran untuk sektoral Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah tercatat Rp 106,11 triliun naik dibandingkan sebelumnya Rp 97,11 triliun.
Seluruh APBN saat ini fokus untuk mengurangi tekanan berat di Kuartal -II dan diharapkan kuartal III terjadi pemulihan dan tekanan mereda. “Sehingga masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya. Sehingga mengurangi tekanan akibat penurunan kesejahteraan akibat Covid-19,” jelasnya.
Sebelumnya pengamat keuangan negara dan kebijakan publik Haris Rusly Moti dan Salamuddin Daeng dalam tulisan opini meminta agar dibuka siapa korporasi licik penerima dana Covid-19.
Masyarakat dan publik wajib untuk mengetahui siapa saja korporasi dan lembaga yang menjadi penerima alokasi APBN darurat akibat Covid. “Ini penting untuk mencegah skema skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Century jilid dua terulang kembali,” sindir Haris dan Salamuddin.
Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), desak keduanya, harus membuka informasi korporasi penerima dana covid kepada rakyat. Pada tanggal 12 Juni 2020, kami selaku warga negara telah menempuh langkah konstitusional.
Langkah itu diatur di dalam UU Nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. “Kami minta agar informasinya harus disampaikan kepada rakyat. Jangan hanya diam-diam antara pemerintah dan DPR. Berdasarkan UU tersebut, kami secara resmi telah meyampaikan tuntutan kepada Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo,” kutipnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI selaku Bendahara Negara untuk membuka ke publik terkait beberapa informasi yang menyangkut APBN Darurat Covid untuk alokasi penanganan darurat Covid. Juga yang dipakai untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Pertama, korporasi swasta mana saja yang mendapatkan suntikan dana dari APBN dalam berbagai skema tersebut? Termasuk diantaranya skema bail out dengan rute yang agak panjang seperti reklasasi kredit. Publik jangan sampai tidak tau masalah ini,” ulas keduanya dalam opini, Selasa (16/6/2020).
Selain itu, kata mereka, perlu dibuka juga penyertaan modal pemerintah ke bank untuk tujuan penyelamatan kredit macet oligarki. Berapa nilai dana yang disuntikan kepada masing masing corporasi? Untuk apa saja alokasi dana tersebut digunakan?
Kedua, BUMN mana saja yang memperoleh alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) atau suntikan dana bentuk lainya? Berapa nilainya untuk setiap BUMN? Apa alasan BUMN tertentu menerima suntikan dana PMN tersebut? Untuk apa saja alokasi suntikandana tersebut digunakan?
Ketiga, program darurat apa saja yang dibiayai oleh APBN darurat Covid? Berapa nilai dari tiap-tiap program? Lembaga apa saja yang menjadi menerimanya? Siapa yang menjadi penguasa anggarannya? Publik wajib untuk mengetahuinya.
Keempat, dari mana sumber anggaran pembiayaan seluruh skema suntikan dana kepada korporasi tersebut? Mohon untuk diberikan rincian sumber anggaran pembiayaannya tersebut. Ini juga penting diketahui publik.
“Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beberapa permasalahan yang ingin kami ketahui tersebut adalah bagian dari informasi yang harus diketahui oleh publik. Jangan sampai tidak,” tulisnya.
Ditegaskan di dalam Pasal 10 UU Keterbukaan Informasi Publik, kutip Haris, informasi tersebut wajib diumumkan secara serta-merta. Karena informasi tersebut terkait erat dengan hajat hidup orang banyak. Jangan hanya pejabat pemerintah yang mengetahui.
Publik juga tentu berhak untuk mengetahui penggunaan anggaran, terutama yang berasal dari utang luar negeri. Apalagi utang dalam rangka penanganan darurat Covid-19.Juga pinjaman luar negeri untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebab dampak pendemi Covid 19 yang sangat erat dengan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 bahwa setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi untuk publik. Harus menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
Jika informasi yang kami butuhkan sesuai permintaan di atas tidak dipenuhi, maka dalam waktu yang ditentukan berdasarkan, kami akan mengajukan proses hukum lebih lanjut ke Komisi Informasi Publik (KIP). Proses hokum itu ditujukan kepada Menteri Keuangan RI sebagai Bendahara Pengelola Keuangan Negara.
Kementerian Keuangan harus membuka Informasi terkait alokasi APBN Darurat Covid untuk penanganan darurat Covid maupun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jangan sampai ditutup-tutupi. Terutama yang dialokasikan kepada koprporasi dan lembaga.
Beberapa alasan kami menuntut Kementerian Keuangan membuka informasi ke publik terkait alokasi APBN Darurat Covid.Pertama, ada indikasi suntikan dana APBN pada korporasi baik BUMN, maupun swasta, telah menjadi bancakan mereka oligarki ekonomi dan politik.
Bancakan tersebut diantaranya untuk persiapan dana pemenangan pemilu 2024. “Kami tengarai modus skandal BLBI dan Century sedang dijalankan dalam skema yang soft dan rute yang panjang,” papar kedua mantan aktivis 98.
Kedua, jumlah anggaran yang dialokasikan sering berubah ubah. Sebelumnya Rp. 405,1 triliun. Namun beberapa kali diajukan perubahan. Terakhir diputuskan naik menjadi Rp. 641,17 triliun. Kuat dugaan kami, anggaran dana APBN Darurat ini adalah pesanan dari sekelompok orang untuk mendapatkan suntikan dana APBN.
Ketiga, kuat dugaan kami bahwa anggaran suntikan dana bagi korporasi dan lembaga keuangan ini akan digunakan untuk membayar utang korporasi. Baik itu untuk BUMN maupun swasta yang sedang terlilit utang.
Keempat, pembiayaan dari seluruh suntikan dana kepada korporasi swasta dan BUMN ini diduga berasal dari utang pemerintah. Negara dan rakyat dibebankan tanggung jawab menanggung utang BUMN dan swasta tersebut.
“Kami mengajak rakyat, mahasiswa, kampus dan seluruh angkatan muda lintas agama untuk bersama-sama mendesak pemerintah membuka ke publik alokasi anggaran darurat Covid 19. Semoga berhasil,” tuntasnya.
sumber: fnn.co.id/detik.com dari chat whatsapp personal dan WA Group KAHMI Nasional
