Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan arahan yang menohok dan sarat akan otokritik dalam pertemuan bersama jajaran DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, hingga pemuda dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah, Senin 17 Agustus 2026.
Semarak.co – Dalam kesempatan tersebut, Menteri HAM Pigai meminta seluruh jajaran pemerintahan di daerah untuk menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta guna membeli kebijakan. Menteri HAM Pigai pun menyentil istilah lokal yang sering dipakai untuk menggambarkan praktik sogok-menyogok pejabat.
“Pak Pimpinan DPR dan MRP yang terhormat, pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang, tidak ada,” pinta Menteri HAM Pigai.
“Faktanya ada kok istilah ‘ikan puri bayar ikan hiu’. Lho, faktanya ada? Faktanya itu lawan! Faktanya itu harus kita lawan! Saya ini orang Papua yang setiap hari mengintip benteng cerita orang Papua,” demikian Menteri HAM Pigai menambahkan seperti dilansir sasagupapua.com, Kamis (20/8/2026).
Ditambahkan Menteri HAM Pigai, “Tapi saya jarang ketemu bupati dan pejabat Papua. Boleh dicek di mana pun, saya orang bersih. Saya tidak pernah macam-macam. Minimal tidak ada gosip, kan? saya sendiri juga tidak pernah. Saya malas tahu orangnya.”
Menteri HAM Pigai menegaskan kembali bahwa seluruh urusan birokrasi pemerintahan untuk pembangunan Papua tidak dipungut biaya. “Jadi, urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar!” pesan dia.
Ditambahkan Menteri HAM Piga, “Saya tidak tahu kalau urusan politik. Urusan partai politik dan pencalonan, itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami. Tapi untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa diuangkan. Dan karena itu, jangan gatal tangan.”
“Ambil segepok uang, antar ke Jakarta untuk bayar kebijakan. Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu,” demikian lagi Menteri HAM Pigai.
Menteri HAM Pigai kemudian mengungkapkan keprihatinannya atas stereotip yang terbentuk di pusat akibat ulah oknum yang sering mengantar uang ke Jakarta. “Saya punya rahasia. Dalam alam pikiran penguasa di Jakarta, nilai sogokan orang Papua itu lebih tinggi sepuluh kali lipat dari nilai sogokan orang NTT,” imbuhnya.
Dilanjutkan Menteri HAM Pigai, “Untuk urusan partai politik, jika Anda maju sebagai anggota DPR atau bupati/wali kota, orang NTT paling tidak bayar seratus juta rupiah, sedangkan orang Papua untuk satu kursi bisa dua miliar rupiah! Kenapa? Ya karena kita sendiri yang mengantar uang. Kita malah antar uang membesarkan Jakarta.”
“Saya mendengar informasi bahwa rekomendasi dari partai politik untuk pencalonan orang Papua adalah yang termahal di seluruh Indonesia. Para penguasa di Papua yang mau jadi pemimpin tetapi ikut cara itu, jahanam juga. Yang jadi korban siapa? Martabat orang Papua jadi lemah dan rendah,” ujarnya.
Kemudian Menteri HAM Pigai menegaskan tekadnya untuk mematahkan pandangan miring terhadap masyarakat Papua melalui rekam jejaknya yang bersih. “Anda cek di seluruh media di Indonesia, nama saya adalah salah satu yang terbaik dan terbersih hari ini.”
“Padahal sembilan puluh sembilan persen dalam pandangan Jakarta, orang Papua itu mudah saja dalam hal keuangan. Saya patahkan cara pandang mereka di pusat kekuasaan di Jakarta dengan cara yang bersih,” demikian Menteri Pigai yang asli Papua.
Ditambahkannya, “Sekarang, dengan adanya pertemuan kita ini, minimal di Provinsi Papua Tengah, lakukan saja apa yang saya ungkapkan. Nanti kita akan lihat perubahan demi perubahan di masa yang akan datang,meskipun tidak mungkin bisa selesai cepat, karena itu tradisi.”
Selain masalah tata kelola keuangan dan birokrasi, Menteri HAM Natalius Pigai juga mendorong para anggota legislatif di daerah untuk berani bersuara membela rakyat. “Saya ini menteri, saya ngomong apa adanya. Mana ada menteri yang ngomong santun dan basa-basi? Saya tidak mau begitu,” tuturnya.
Dilanjutkan Menteri HAM Piga, “Saya menteri saja selalu ngomong begini sampai sekarang tidak diganti, apalagi kalian anggota DPR? Kenapa kalian diam terus? Yang tidak boleh dan dilarang negara itu adalah meminta Papua merdeka.”
“Begitu Anda minta Papua merdeka, dicopot besok, selesai. Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat, dan sentosa, memangnya kenapa? Kalian kan menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” demikian terang dia.
Menutup arahannya, Pigai mengingatkan pentingnya menegakkan keadilan dan kemanusiaan demi masa depan Tanah Papua. “Jika ada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan melihat matahari keadilan itu muncul mulai dari Papua Tengah,” pungkasnya. (net/sas/smr)
