Transformasi digital pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi birokrasi, sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.
Semarak.co – Transformasi digital pemerintah juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan memiliki peran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Momentum capacity building menjadi semakin strategis, mengingat Indonesia sedang menjalani proses aksesi untuk bergabung dalam OECD,” ujar Plt Deputi Bidang Tranformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, pada ajang OECD-KPC Capacity Building Programme, dirilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (21/5/2025).
Dia menyatakan, kegiatan ini dapat juga diwujudkan dalam kemampuan untuk kemajuan bangsa dan negara melalui pemanfaatan teknologi digital, data, dan informasi, yang didukung oleh keamanan yang optimal.
Transformasi digital pemerintah menjadi salah satu wujud nyata dari semangat kebangkitan tersebut, dalam upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih modern, melayani, inklusif, dan terhubung dengan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, dengan acara yang menghadirkan pembicara dari Inggris, Australia, Korea Selatan, Estonia, dan OECD, dapat dijadikan pengalaman dan best practices global, serta menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi yang sangat berharga.
Selain itu melalui kegiatan tersebut juga dapat memperdalam pemahaman mengenai berbagai aspek Digital Government, mulai dari strategi, kebijakan dan implementasi, hingga fokus pada pembahasan digital public infrastructure dan berbagai use cases.
“Kita akan belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil dalam transformasi digital, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada di Indonesia, serta merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil bersama sesuai dengan konteks Indonesia,” ucapnya.
Lead, Data-Driven Public Sector & Southeast Asia OECD Arturo Rivera menyatakan, OECD merasa bangga dapat mendukung Indonesia dalam menciptakan pemerintahan digital yang inklusif dan responsif.
“OECD meyakini bahwa pemerintahan digital bukan sekadar penggunaan teknologi informasi, melainkan transformasi menyeluruh yang menciptakan nilai publik melalui pemanfaatan data dan teknologi digital, sebagai bagian dari strategi modernisasi pemerintahan,” ujar Arturo.
Lead for Services and Digital Skills, OECD, Seong Ju Park menambahkan bahwa Indonesia telah memiliki strategi transformasi digital yang kuat, namun perlu memastikan implementasinya berjalan efektif.
Sejak diluncurkan pada tahun 2005, Program Tata Kelola Publik dari Pusat Kebijakan Korea OECD (KPC) telah memberikan bantuan pengembangan kapasitas kepada negara-negara di kawasan Asia-Pasifik melalui Program Pengembangan Kapasitas (CBP). (hms/smr)
