Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan workshop tentang bagaimana Meksiko membangun skema dukungan finansial dari Pemerintah Federal melalui Trust Fund untuk membangun angkutan umum massal perkotaan yang dikelola Bank Pembangunan Federal (BANOBRAS).
Workshop bertujuan membahas strategi pengembangan angkutan umum massal perkotaan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024.
“Dukungan finansial ini digunakan untuk membiayai hingga 50 persen biaya studi, capacity building dan penyiapan proyek, dan 50 persen biaya pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan,” ujar Bambang, Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Workshop Skema Dukungan Pemerintah Pusat dan Kelembagaan dalam Penyediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan, di Jakarta, Selasa (23/4).
Untuk mendapatkan dukungan ini, kata Bambang, pemerintah daerah harus memperkuat institusi penyelenggara angkutan umum, membangun mobilitas perkotaan, menanggung 50 persen biaya studi dan penyiapan proyek, membiayai 50 persen pembangunan infrastruktur, dan mengikutsertakan partisipasi swasta untuk pembiayaan sarana.
“BANORBAS juga berhasil mengelola jalan tol milik Pemerintah Federal, sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai Trust Fund untuk membangun angkutan umum massal perkotaan,” jelas
Dari badan usaha Metropolitan Transportation Authority (MTA), Pemerintah Indonesia juga dapat belajar cara pemerintah negara bagian dan kota New York di Amerika Serikat mengelola integrasi pendapatan dari sektor transportasi.
Baik dari tiket maupun non-tiket, serta cara beberapa kota yang berbeda dalam satu kawasan metropolitan di New York dapat membiayai angkutan umum terintegrasi yang melayani lintas wilayah.
MTA didirikan karena sebelumnya angkutan umum massal di New York mengalami degradasi pelayanan, sehingga share-nya rendah dan tidak berkontribusi terhadap kinerja lalu lintas. Di sisi lain, pengelolaan tol dan tunnel dapat beroleh keuntungan yang signifikan.
Pada akhirnya, Pemerintah Federal kemudian membentuk MTA New York untuk mengelola beberapa pelayanan sektor transportasi yang dimiliki beberapa kota berbeda untuk mengintegrasikan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal.
Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, kebijakan pengembangan angkutan umum massal perkotaan Indonesia meliputi angkutan berbasis jalan dan rel, penerapan Transit Oriented Development (TOD), pengembangan skema dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk penyediaan angkutan umum massal perkotaan, serta pengembangan kelembagaan badan atau otoritas transportasi perkotaan.
“Skema dukungan pemerintah pusat untuk penyediaan angkutan umum massal perkotaan sedang disusun. Prinsip utama kebijakan ini adalah inisiatif pembangunan angkutan umum massal berasal dari pemerintah daerah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, melibatkan pihak swasta, dan pengadaannya dilaksanakan melalui sistem lelang untuk menjamin efisiensi,” paparnya.
Beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah Eligibility Criteria, seperti tipe kota dan kawasan metropolitan, komitmen fiskal dan kesesuaian dengan perencanaan kota, Readiness Criteria, seperti urban mobility plan terintegrasi dengan RTRW dan RDTR, serta Project Viability Criteria yang mencakup prastudi kelayakan dan optimalisasi pembiayaan dari badan usaha,” jelas beliau.
Di kota-kota besar Indonesia, prosentase penggunaan angkutan umum masih berkisar 5 hingga 25 persen, sedangkan di Hongkong 90 persen, Seoul 70 persen dan Tokyo 50 persen.
Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, sebut dia, indikasi kebutuhan pembiayaan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel di enam kota metropolitan, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar adalah sekitar Rp 180 triliun.
“Strategi skema dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan angkutan umum massal perkotaan serta kelembagaan otoritas transportasi perkotaan, merupakan prasyarat agar rencana pembangunan angkutan umum massal kita dapat diimplementasikan,” pungkasnya. (lin)
