Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mempersilahkan pihak yang ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan. Hal itu ia sampaikan LaNyalla saat menerima sejumlah aktivis di ruang kerjanya gedung parlemen, kawasan Senayan, Jakarta Selatan, belum lama ini.
semarak.co-Adapun pernyataan Ketua DPD LaNyalla yang mempersilahkan Presiden Jokowi dimakzulkan itu diunggah di media sosial Twitter LaNyallaAcademy, seperti dilihat pada Minggu 22 Mei 2022. Dalam unggahannya itu, LaNyalla mengaku tak bisa menghalang-halangi jika ada pihak yang ingin memakzulkan presiden.
“LaNyalla: Persilahkan Presiden Dimakzulkan Saya Tidak Bisa Halang-Halangi,” cuit LaNyallaAcademy. Dalam unggahannya itu juga menyertakan sebuah link artikel pemberitaan terkait pernyataannya soal wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi tersebut.
Mengutip isi artikel pemberitaan yang dimuat situs Rilis.id itu, disebutkan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi wacana pemakzulan Presiden Jokowi saat menerima sejumlah aktivis di ruang kerjanya pada Jumat kemarin. Sejumlah aktivis yang hadir menemui LaNyalla di antaranya, Nurhidayat Assegaf, Slamet Jaya dan Abdul Basit.
“Kalau ada pemakzulan presiden, ya silakan saja. Karena itu ada aturannya, melalui DPR kemudian dibawa ke MK (Mahkamah Agung). Kemudian kalau misalnya ada pemakzulan di luar atau ekstra konstitusi itu di luar kewenangan saya. Situasi chaos itu takdir, saya tidak bisa halang-halangi,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulisnya.
Selaku ketua DPD, LaNyalla juga menegaskan bahwa dirinya berkewajiban menjaga konstitusi. Yakni menjaga pemerintahan Jokowi sampai 2024. Karena memang secara konstitusi presiden bertugas selama lima tahun. Maka dari itu, LaNyalla sebagai ketua DPD menyebut apabila Presiden Jokowi berhasil menuntaskan masa kepemimpinannya sampai 2024 maka hal itu sudah merupakan takdir Tuhan.
Demikian pula jika Jokowi dimakzulkan di tengah jalan. “Kalau saya tidak akan melawan takdir tapi menjemput takdir,” ujar LaNyalla dilansir news.onlineindo.tv/ -2022-05-22,23:19 WIB dari sumber terkini.com.
Di bagian lain ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jumat (20/5/2022). Mereka menyampaikan orasi dan membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar Presiden Jokowi turun dari jabatannya.
Sebelum melakukan aksi, massa pria dan wanita itu berkumpul di Masjid Baitussalam seusai shalat Jumat. Mereka kemudian menuju Bundaran Gladag berjarak sekitar 3 kilometer. Sejumlah spanduk dan poster bertuliskan, Solo Siap Turunkan Jokowi.
Selanjutnya, Hancurkan Oligarki, Usut Tuntas Genosida Berkedok Covid, Revolusi Konstitusi Turunkan Jokowi, Rakyat Solo Menuntut Jokowi Turun, dan lainnya. “Kami turun ke jalan karena sangat prihatin dengan keadaan bangsa dan negara kita ini. Setelah dipimpin Bapak Jokowi selaku Presiden,” ujar Salam sambil melanjutkan.
“Dari pengamatan kami, itu tidak mementingkan rakyat, kemajuan negara dan bangsa ini. Tidak ada program ke sana, justru mementingkan oligarki, aseng dan asing,” ujar Salman Alfarizi, koordinator aksi dilansir news.onlineindo.tv-2022-05-22,23:33 WIB dari merdeka.com.
Prihatin dengan Utang Negara
Salman mengaku prihatin karena diperbesar saat ini hanyalah utang negara. Menurutnya, utang itu bukan untuk kepentingan rakyat, karena kenyataan saat ini banyak pengangguran dan PHK dari perusahaan tanpa adanya pesangon. “Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, kami minta kepada Bapak Jokowi untuk turun saja,” sindirnya.
Ditambahkan Salman, “Mundur, tidak jadi Presiden. Agar tidak malu diri dan keluarganya dan dipermalukan rakyat dan bangsa ini. Maka dengan legowo, Pak Jokowi kami minta turun. Agar ada perubahan yang lebih baik. Ini ke mana? Arahnya Indonesia mau dibawa ke mana? Mohon kepada Pak Jokowi, kalau sudah tidak mampu membawa amanah rakyat, mundur saja”
Salman mempersilakan siapa saja untuk memimpin, selama untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Namun saat ini ada hal yang luar biasa, yakni banyaknya utang negara yang sangat membebani rakyat. Salman menambahkan, aksi demonstrasi sebelumnya juga digelar di Gedung DPRD.
Tuntutan mereka tetap sama. Para peserta aksi berasal dari berbagai elemen masyarakat. Dalam aksi berikutnya, mereka akan mengajak para ASN (aparatur sipil negara), para buruh dan lainnya.
Di usia 24 tahun reformasi, Indonesia dianggap kembali pada paham yang mengagungkan hegemoni atau hegemonisme yang otoriter dengan senjata pukulnya adalah Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akibat dari senjata pukul UU ITE, banyak para ulama, aktivis, rakyat kecil dan tokoh lainnya yang dipenjarakan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Gerakan Reformasi Politik (Gerpol) Indonesia, Andrianto yang juga merupakan pelaku reformasi 1998. Menurut Andrianto, musuh utama reformasi adalah kekuasaan yang hegemonisme, sehingga negara begitu kuat mencengkram hingga menjadi otoriter.
“Dulu perangkat hukumnya UU Subversi dan pasal karet Hatzai Artikelen Pasal 134/136 KUHP, tidak terhingga aktivis yang dipenjara termasuk penulis. Akhirnya akumulasi krisis moneter yang melanda Asia hingga menghukum para ‘macan asia’ termasuk Indonesia tersingkapnya budaya KKN yang parah,” ujar Andrianto, Minggu (22/5/2022) dilansir onlineindo.tv/2022-05-22,23:32 dari rmol.
Kata Andrianto, setelah rezim Orde Baru (Orba) tumbang, reformasi sudah berusia 24 tahun. Pendapat Andrianto, setelah tujuh tahun Jokowi berkuasa yang terjadi justru hegemonistik yang otoriter dengan senjata pemukulnya UU ITE dan UU 1/1946. Argumentasi Andrianto, dalam 7 tahun terakhir sudah tidak terhitung lagi banyaknya aktivis yang masuk penjara.
“Misalnya Habib Rizieq Shihab, Ratna Sarumpaet, Syahganda, Jumhur Hidayat, Akbar Husin, Jalih Pitung, Rijal Kobar dan lain-lain. Belum lagi yang ditangkap dan disiksa aparat namun tidak berlanjut ke persidangan dalam peristiwa tragedi Bawaslu Mei 2019, demo penolakan UU KPK, UU Omnibus law dan lain-lain,” beber Andrianto.
Bahkan kata Andrianto, di era Jokowi, ada upaya ingin mengamandemen UUD 1945 untuk memuluskan misi perpanjangan jabatan presiden. Yang lebih ironi kata Andrianto, dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia subur kembali menyentuh ke keluarga terdekat Presiden Jokowi.
Ia kemudian mengungkapkan dugaan KKN yang sudah dilaporkan oleh aktivis 98 yang juga Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang miris para cukong dan taipan berwujud oligarki sudah ikut cawe-cawe di balik adanya policy UU Minerba, pengerukan SDA semisal Batubara, Nikel, Bauksit dan lain-lain. Termasuk ngototnya IKN ada bau amis oligarki.
Akan tetapi kata Andrianto, kualitas demokrasi Indonesia tidak semakin baik. Hal itu dapat terlihat dengan ngototnya rezim untuk mempertahankan Presidential Threshold (PT) 20%. “Biaya Pemilu pun makin selangit sudah di putus Rp 76 triliun. Angka yang besar 40 kali lipat biaya Pemilu 99 yang masih terbaik setelah Pemilu 1955,” ujarnya.
“Di tengah ancaman krisis ekonomi yang kian jelang, semoga bisa terwujud sehingga pemilu bisa selekasnya dengan aturan main yang kontributif terhadap kemauan rakyat yang ingin presiden tidak lagi modal pencitraan yang disokong oligarki.
Kini rakyat berharap ada kekuatan perubahan yang bisa kembali meluruskan reformasi yang makin tergerus di era Jokowi ini. “Harus terwujud dengan nol persen PT dan penyelenggaran pemilu seperti tahun 99 ada wakil parpol. Kalau bisa cepat makin baik kenapa tidak?” pungkas Andrianto. (net/otv/smr)
