Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan urgensi pencegahan stunting sejak masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Semarak.co – Khususnya ketika bayi masih berada dalam kandungan. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja dalam memastikan implementasi kebijakan pencegahan stunting melalui intervensi gizi dan edukasi keluarga berjalan efektif.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wamendukbangga Isyana meninjau fasilitas yang menjadi ujung tombak penyediaan makanan bergizi bagi kelompok prioritas. Salah satu lokasi yang dikunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nefonaek Pasir Panjang Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di mana sebagai pusat produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan bergizi. SPPG memegang peran vital dalam rantai logistik MBG 3B, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses produksi, hingga pengemasan dan penyaluran kepada sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Di SPPG Nefonaek, Wamen meninjau secara menyeluruh setiap ruangan, mulai dari ruang produksi, ruang pencucian ompreng, hingga ruang pengemasan makanan. Ia memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diproduksi, serta menekankan agar makanan dibuat tidak pedas dan layak dikonsumsi balita.
“Kami datang ke Kota Kupang untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan distribusi program MBG 3B. Ini adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai visi keempat Asta Cita, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelas Wamendukbangga Isyana dalam sambutan.
Seraya menginformasikan bahwa program MBG 3B di SPPG Nefonaek telah berjalan 3 bulan. Usai dari SPPG, Wamendukbangga Isyana mengunjungi rumah penerima manfaat MBG 3B. Salah satunya pasangan suami istri Heru Siswanto dan Alsa Alfrida Lasena, warga RT 02 RW 01.
Di mana pasangan ini tinggal di sebuah kos-kosan selama satu tahun terakhir dengan biaya kos Rp350 ribu per bulan. Heru bekerja sehari-hari sebagai nelayan. Kesempatan ini, Wamendukbangga Isyana menanyakan sejak kapan ibu hamil tersebut menerima MBG serta manfaat yang dirasakan.
Seperti dirilis humas Kemendukbangga/BKKBN melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Jumat (19/12/2025), Wamendukbangga Isyana memberikan edukasi mengenai pentingnya asupan gizi bagi kesehatan ibu dan janin, serta menyarankan untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
Di bagian lain dirilis humas Kemendukbangga/BKKBN sebelumnya, Wamendukbangga/Wakil Ketua BKKBN menegaskan bahwa kepercayaan publik dapat dibangun jika pemerintah terbuka menjelaskan apa yang dikerjakan, alasan kebijakan diambil, serta dampaknya bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wamendukbangga Isyana saat membuka Seminar Keterbukaan Informasi Publik MBG 3B (Makan Bergizi Gratis dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD) di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tapi tanggung jawab moral. Tanpa informasi yang jelas, ruang disinformasi dan keresahan sosial sangat mudah tumbuh,” ungkap Wamendukbangga Isyana dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga, Jumat (19/12/2025).
Wamendukbangga Isyana menekankan peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan informasi masyarakat. PPID harus memahami substansi kebijakan secara utuh agar pesan yang disampaikan tidak hanya benar, tetapi juga tepat konteks dan sasaran.
Sejalan dengan prioritas Presiden dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, Wamen Isyana menyebut MBG 3B memiliki relevansi besar karena menyasar fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Investasi gizi pada periode ini menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing bangsa di masa depan menuju Indonesia Emas 2045. “Karena menyangkut fase paling awal kehidupan manusia, tata kelola informasi MBG 3B harus rapi, terstruktur, dan sensitif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan tantangan komunikasi publik di era media sosial dan perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI). Informasi kini menyebar sangat cepat dan membentuk opini publik dalam waktu singkat, sehingga pemilihan diksi, visual, dan waktu penyampaian menjadi krusial.
“Satu kalimat atau gambar yang kurang sensitif bisa memicu interpretasi keliru dan menimbulkan misinformasi. Karena itu, pemetaan audiens dan pemahaman persepsi publik menjadi keharusan,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Isyana menyampaikan apresiasi kepada PPID Pelaksana yang meraih kategori Informatif. Ia berharap keterbukaan informasi publik ke depan tidak dipandang sebagai beban, melainkan menjadi budaya kerja dalam melayani keluarga Indonesia. “Yang kita jaga bukan hanya citra institusi, tetapi kepercayaan masyarakat,” tutupnya. (hms/smr)
