Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tahan terhadap tantangan perlu dimulai dari kebijakan tata ruang yang terintegrasi.
Semarak.co – Hal ini dia sampaikan saat jadi keynote speech International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/06/2025).
“Pembangunan infrastruktur butuh tanah, namun tanah butuh kepastian hukum, butuh aksesibilitas, butuh zonasi yang jelas, dan butuh harmonisasi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Jumat (13) 6/2025).
Karena itu, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya berupaya mewujudkan satu kebijakan perencanaan tata ruang, pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral dan tujuan pembangunan menjadi komprehensif.
Dalam pidato berjudul “Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure”, Ossy menekankan infrastruktur tidak boleh dibangun hanya berdasarkan pertimbangan teknis semata, namun harus menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Ia mencontohkan pentingnya mengutamakan pelayanan publik, seperti memastikan konektivitas ke wilayah kurang terlayani, membangun fasilitas kesehatan di lokasi yang benar-benar membutuhkan, serta menyediakan hunian terjangkau di dekat pusat pekerjaan.
Selain aspek sosial, Wamen Ossy menyoroti pentingnya ketahanan infrastruktur terhadap risiko, seperti perubahan iklim dan bencana alam. Menurutnya, perencanaan tata ruang dapat menjadi alat mitigasi yang efektif.
Pesan dari Presiden untuk Sederhanakan Perizinan dan Pengadaan Lahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, hadir dalam Penutupan International Conference on Infrastructure (ICI).
Acara dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dengan penyederhanaan regulasi serta kolaborasi lintas sektor.
“Kita akan sederhanakan perizinan dan proses pengadaan lahan. Kita akan perkuat kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan iklim investasi dan usaha yang sehat. “Kita akan tertibkan. Kita akan tegakkan hukum. Hanya dengan kepastian hukum, hukum yang benar, iklim usaha akan berkembang dengan baik,” tegas Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku inisiator ICI 2025, menyatakan siap bekerja mewujudkan arah pembangunan, yaitu berani dan bervisi kebangsaan yang kuat.
“Kami menyebutnya infrastruktur sebagai strategi negara. Maknanya, pembangunan hari ini tidak sekedar kelanjutan, melainkan kebangkitan. Dan rakyat Indonesia bisa melihat jelas, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, kita membangun dengan arah keberanian dan visi kebangsaan,” ujar AHY. (GE/YZ/smr)
