Agenda pemberangkatan jamaah umrah generasi awal saat pandemi Covid-19 dinilai butuh strategi mitigasi yang optimal. Umrah generasi awal tersebut yang menjamin keberangkatan jumlah lebih banyak di masa depan. Sebab akan menguji sistem pengendalian pemberangkatan ibadah haji dan umrah yang dirancang Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
semarak.co-Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) Hilman Latief mengatakan, agenda pemberangkatan jamaah umrah Indonesia yang semula dijadwalkan 23 Desember 2021 harus kembali diundur. Hal itu untuk mewaspadai penyebaran varian Omicron dari penularan luar negeri.
“Kami di Kementerian Agama sebagai regulator yang bertugas melindungi jamaah harus hati-hati dalam mitigasi,” kata Hilman Latief dalam acara dialog Maju Mundur Pemberangkatan Umrah yang diikuti dari YouTube Aktual Videonews di Jakarta, Selasa sore yang kemudian dilansir himpuh.or.id/blog/ 22 Desember 2021, 06:15:57 WIB.
Konsepnya bukan pembatalan, terang Hilman, tapi mundurkhususnya pelaksanaan one gate policyyang dilakukan untuk pemberangkatan jamaah umrah. One gate policymerupakan sistem pengendalian pemberangkatan umrah yang terpusat.
“Nantinya semua proses pemeriksaan kesehatan, tes usap PCR, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, pengurusan dokumen perjalanan dan skema pemberangkatan jemaah akan menjadi satu pintu di bawah Kemenag RI,” terang dia.
Ia mengatakan pemberangkatan perdana harus disiapkan sejak Desember 2021. Mulai dari pendataan jamaah, pembayaran, porter dan persyaratan lainnya harus siap.”Mitigasi di Januari ini harus dipersiapkan betul dalam rangka menguji sistem yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Harapannya, lanjut Hilman, kita bisa kirimkan tim dalam jumlah kecil yang bisa mempelajari situasi di Arab Saudi. Terkait jumlah tim kecil yang akan diberangkatkan, Hilman merujuk pada sejumlah negara lain seperti Malaysia yang memberangkatkan jamaahnya secara bertahap.
Mulai dari 25 orang pada pekan pertama, ditambah menjadi 30 orang pada pekan selanjutnya dan seterusnya. “Jumlahnya sedikit tapi bertahap. Komitmen pemerintah untuk menjaga dan mendorong ekosistem ekonomi haji dan umroh tetap berjalan optimal melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Dalam dua tahun terakhir, kata dia, kita alami berbagai kendala. “Kita coba hidupkan ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui langkah diplomatik untuk sampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang rindu beribadah umrah,” katanya.
Langkah diplomasi yang sebelumnya ditempuh Kemenag adalah koordinasi terkait kesiapan dan validitas dokumen perjalanan jamaah yang dipersyaratkan oleh Arab Saudi. “Pada sepekan terakhir, banyak perkembangan situasi di luar negeri yang mendorong pemerintah memberikan arahan agar mendorong larangan berangkat ke luar negeri,” tutur Hilman.
Memang belum dalam bentuk larangan, sambung Hilman, kecuali untuk para pejabat. “Kalau tidak ada sesuatu yang penting jangan dulu ke luar negeri, termasuk di dalamnya jamaah umrah,” papar Hilman menutup.
Seperti diketahui, perjalanan umrah di bulan Desember 2021 resmi dibatalkan. Para operator tur mengeluh soal konsistensi pemerintah. Arab Saudi resmi menerima jemaah Indonesia untuk melakukan umrah. Namun, berbagai kebijakan dinilai kerap jadi penghalang jalannya jemaah ke baitullah.
“Dulu tahun lalu belum ada vaksinasi, tahun lalu varian-varian yang berbahaya, tapi umrah jalan juga,” ujar Rizky Sembada, pemilik operator tur PT At Tayibah Al Multazam Group kepada detikTravel, yang dilansir detik.com/Sabtu, 18 Des 2021 05:02 WIB.
Rizky bercerita bahwa kini ada banyak persyaratan untuk bisa melakukan perjalanan. Mulai dari vaksinasi, karantina, PCR, dan PeduliLindungi. Semua sudah dilakukan oleh para operator tur haji dan umrah. “Kalau ada rasa takut untuk memalsukan surat, kan ini sudah by sistem, tidak bisa dijadikan alasan,” dia menjelaskan.
Rizky menyoroti kebijakan antara perjalanan luar negeri dan umrah. Menurutnya terjadi perbedaan dan pemihakan kebijakan. “Perjalanan ke Turki masih on schedule, sementara umrah dibatalkan. Inikan tidak seperti liburan luar negeri. Ibaratnya jalan ke mal dan ke masjid, dampaknya berbeda. Ini perjalanan ibadah,” kata Rizky.
Sebagai operator tur yang terdaftar dan telah resmi menjadi provider visa di Indonesia, dirinya menyayangkan tidak adanya konsistensi pemerintah. Karena jika soal omicron, Malaysia dan Singapura menjadi bukti nyata.
“Kami sudah memberangkatkan jamaah dari Malaysia, Singapura dan Banglades. Malaysia dari bulan lalu. Padahal, mereka lebih dulu kena varian Omicron dari Covid-19. Kami berharap pemerintah berpihak sama jemaah yang sudah rindu ke Baitulah,” kata dia. (net/dtc/ihr/smr)
