Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersinergi melindungi santri dan memperkuat infrastruktur pesantren. Kesepakatan 3 kementerian dicapai usai tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren Al Khoziny Sidoardjo Jawa Timur baru ini.
Semarak.co – Musibah itu menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, 3 kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.
Melalui kesepakatan ini, 3 kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kemenag, termasuk juga memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia. Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri.
Kemudian Madrasah negeri hanya sekitar 5%, sementara 95% lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95% negeri dan 5% swasta. Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.
“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” beber Menag Nasaruddin.
Menag Nasaruddin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren. “Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran,” ujarnya.
“Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” demikian Menag Nasaruddin menambahkan seperti dirilis humas Kemenag usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Selasa malam (14/10/2025).
Langkah Konkret Pemerintah
Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi.
Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.
“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Menteri PU Doddy Hanggodo.
Tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus Persetujuan Bangunan dan Gedung, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” imbuhnya.
Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara.
“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara. Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama,” terang Menko PM Muhaimin.
“Dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan PBG oleh pemerintah daerah,” demikian Menko PM Muhaimin menambahkan dirilis humas Kemenag ini.
Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Menteri (Wamen) PU Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugun Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Prof Suyitno. (hms/smr)
