Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud meninjau Jembatan Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Rabu (21/1/2026).
Semarak.co – Peninjauan ini sekaligus menandai dimulainya pembangunan permanen 8 jembatan dan 30 titik longsor pada ruas jalan di kawasan terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai bagian dari percepatan pemulihan konektivitas antarwilayah.
Menteri PU Dody mengatakan, percepatan pembangunan jembatan permanen dilakukan meskipun sebagian wilayah masih dalam tahap tanggap darurat. Kita mulai pembangunan permanen beberapa jembatan dan penanganan longsoran di beberapa titik di Aceh.
“Kita percepat walaupun masih tahap tanggap darurat karena sebagian yang lewat sudah macet, kita tidak bisa mengontrol 100% tonase kendaraan,” papar Menteri PU Dody dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis PU608, Rabu sore (21/1/2026).
Kalau tidak dipercepat, lanjut Menteri PU Dody, pembatasan kendaraan berat akan terus menimbulkan persoalan di lapangan, karena masyarakat juga butuh logistik. Di Aceh, pada Januari 2026 ini terdapat 8 jembatan yang mulai ditangani secara permanen.
Yaitu Jembatan Krueng Meureudu, Jembatan Krueng Tingkeum, Jembatan Teupin Mane, Jembatan Ulee Langa, Jembatan Krueng Beutong, Jembatan Pelang, Jembatan Mengkudu I, dan Jembatan Pante Dona. Selain itu Kementerian PU juga akan menangani 30 titik longsoran yang tersebar di ruas jalan Bireuen- Bts kota Bireuen/Bener Meriah, Bts.
Bener Meriah/Aceh Tengah – Kota Takengon, Sp. Uning (Bts kota Takengon)- Uwaq (Km 370), Bts Aceh Tengah/ Gayo Lues- Blangkejereng- Bts Gayo Lues/ Aceh Tenggara, Bts Gayo Lues/ Aceh Tenggara- Kutacane, Genting Gerbang- Nagan Raya dan Pameu- Genting Gerbang.
Pembangunan jembatan permanen ini dirancang untuk menggantikan struktur sementara serta meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana. Untuk pembangunan satu jembatan permanen diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 8–9 bulan.
Karena ini jembatan permanen untuk masyarakat, sehingga kita bangun dengan perhitungan teknis yang matang agar aman, andal, dan berkelanjutan. Untuk Jembatan Krueng Tingkeum, Kementerian PU menyiapkan skema bertahap dengan tetap memfungsikan jembatan sementara selama proses konstruksi berlangsung.
“Di lokasi ini akan ada jembatan permanen dan jembatan sementara. Ke depan, setelah seluruh penanganan selesai, masyarakat akan memiliki beberapa alternatif jalur sehingga kemacetan dapat terurai secara bertahap,” jelas Menteri Dody.
Total jembatan yang akan ditangani permanen oleh Kementerian PU di Aceh sebanyak *20 unit jembatan dan 68 titik longsoran. Seluruhnya ditangani secara bertahap hingga Juni 2026. Menteri Dody menegaskan, penanganan jembatan menjadi prioritas utama dalam tahap awal pascabencana guna memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada satu pun kabupaten dan kota yang terputus konektivitasnya. Karena itu seluruh jembatan nasional kita percepat penanganannya agar logistik dan mobilitas masyarakat tetap berjalan,” tandas Menteri Dody.
Kementerian PU akan terus mempercepat penanganan pascabencana Sumatera dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Setelah masa tanggap darurat usai, Kementerian PU akan terus melanjutkan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada berbagai infrastruktur dasar.
Di bagian dirilis humas Kementerian PU lainnya, Kementerian PU terus mempercepat penanganan infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang guna mencegah risiko gangguan kesehatan lingkungan serta memastikan layanan dasar masyarakat dapat segera pulih.
Menteri PU Dody meninjau langsung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rantau dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rantau sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang, Selasa (20/1/2026). Menteri Dody mengatakan, pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pascabencana.
“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan TPA dan IPLT harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” kata Menteri PU Dody.
Selama 10 hari terakhir, terang dia, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah melakukan pembersihan intensif pada kawasan TPA dan IPLT yang terdampak timbunan material pascabencana.
“Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan program padat karya, sehingga selain mempercepat pemulihan lingkungan juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat,” tutur Menteri PU Dody dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis PU608, Rabu malam (21/1/2026).
TPA Rantau yang saat ini masih beroperasi dengan sistem open dumping menjadi prioritas penanganan karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Fokus pekerjaan diarahkan pada pembersihan jalan akses, serta penanganan material yang menghambat operasional dan mobilitas.
Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan.
Langkah ini meliputi pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan. Untuk TPA Rantau, Kementerian PU menyiapkan penanganan yang mencakup perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru.
Lalu perbaikan jalan akses, serta pengadaan alat berat pendukung operasional. Sementara itu, untuk penanganan IPLT Rantau berupa pembersihan area IPLT, serta rehabilitasi unit pengolahan, mulai dari bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland.
Saat ini telah dilaksanakan pembersihan kawasan IPLT dan pengangkatan lumpur pada bak pengolahan sebagai langkah awal pemulihan fungsi layanan. Secara keseluruhan di Provinsi Aceh, Kementerian PU tengah melaksanakan peningkatan pelayanan pada 11 TPA sampah di 11 kabupaten/kota, serta peningkatan layanan 10 IPLT di 10 kabupaten/kota.
Sementara di Provinsi Sumatera Utara, peningkatan pelayanan dilakukan pada dua TPA sampah di dua kabupaten/kota serta satu IPLT di satu kota. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU melaksanakan peningkatan pelayanan satu TPA sampah di satu kabupaten.
Seluruh pekerjaan tersebut saat ini berada dalam tahap pelaksanaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah risiko kesehatan masyarakat, dan mempercepat pemulihan layanan dasar pascabencana.
Ke depan, harap dia, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 sebagai bagian dari inovasi peningkatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah terdampak bencana. (hms/smr)
