Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah meminta lembaga antirasuah alias KPK tidak hanya fokus dalam menangani penyelidikan Formula E. Febri sentil KPK juga menjelaskan kepada publik soal nasib penanganan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, proyek e-KTP, dan kasus-kasus lainnya.
semarak.co-Dikonfirmasi lebih lanjut, Febri memberikan alasan mengapa dirinya memposting cuitan tersebut. Ia ingin mengingatkan agar lembaga yang pernah menaunginya itu tetap independen.
“KPK perlu juga menjelaskan bagaimana nasib kasus korupsi lain. Bansos Covid-19, e-KTP, Kemenakertrans, alih fungsi hutan, suap pajak dan lain-lain. Kenapa terkesan terlalu fokus pada perkara Formula E ini?” sentil Febri dalam cuitan akun Twitter pribadinya @febridiansyah dan sudah diizinkan untuk dikutip, Selasa (4/10/2022).
Sebagai informasi, sudah lebih dari satu tahun perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi bansos Covid-19 eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan kawan-kawan belum rampung dikerjakan.
“Jangan sampai lembaga pemberantasan korupsi ikut campur dalam urusan politik praktis. Itu pengingat agar KPK tetap independent,” ujar Febri dilansir cnnindonesia.com/nasional/202210041246.
KPK mengklaim penyelidikan tersebut masih terus dikerjakan, namun tak menyampaikan perkembangan signifikan kepada publik. Sementara kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu kesulitan memproses hukum satu tersangka atas nama Paulus Tannos.
Sejak diumumkan sebagai tersangka pada Agustus 2019, KPK belum berhasil memeriksa Paulus sebagai tersangka karena yang bersangkutan menetap di Singapura. Namun, sejumlah saksi tetap dilakukan pemeriksaan. Teranyar eks Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memberikan keterangan di hadapan tim penyidik KPK, Rabu (29/6/2022).
Sedangkan untuk kasus korupsi terkait perpajakan, KPK belum memproses hukum sejumlah pihak termasuk korporasi yang diduga menyuap eks pejabat pajak. Barang bukti yang diduga dihilangkan saat penyidik KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan salah satu tempat di kecamatan Hambalang, Kotabaru, Kalimantan Selatan, pun tak diketahui nasibnya hingga sekarang. KPK pasrah.
Pada Senin (3/10/2022), KPK banyak memberikan keterangan pers terkait penyelidikan Formula E. Tindakan itu sekaligus merespons pemberitaan yang menyebut Ketua KPK Firli Bahuri berupaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak dideklarasikan sebagai calon presiden (Capres) untuk Pemilu 2024.
Di sisi lain, Partai NasDem resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan hubungan NasDem, pencalonan Anies, serta KPK berada di jalannya masing-masing.
“Ini kawan tanya ada terkait dengan KPK enggak nih? Mana kita tahu. Karena yang saya tahu enggak ada kaitannya. Artinya saya sungguh-sungguh tidak ada melihat ada kaitannya antara NasDem, pencalonan Bung Anies, kemudian KPK. Semua berjalan masing-masing. Itu saja sudah jelas itu,” ujar Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).
KPK menyebut telah bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas terkait kasus dugaan korupsi ajang balapan mobil elektrik Formula E Jakarta. KPK disebut berkoordinasi dengan BPK soal penghitungan kerugian negara dalam gelaran Formula E.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap pertemuan itu dilakukan pada Jumat (30/9/2022). Namun Alex enggan membeberkan secara gamblang substansi pertemuan tersebut. “Betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK ya, kapan? Jumat yang lalu,” kata Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Dilanjut Alex, “Tentu substansi apa yang dibicarakan bukan untuk konsumsi media tapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan. Nah itu sudah menjadi SOP, baik di BPK atau di BPKP.”
Kemudian, Alex menyinggung pengalaman dirinya sebagai auditor selama 20 tahun. Menurutnya, auditor tidak menyimpulkan siapa pelaku korupsi, tapi hanya sebatas mengungkap hitungan tentang kerugian negara. Auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, dia hanya mengungkap fakta.
“Nah tentu yang bertugas untuk menentukan apakah suatu peristiwa, peristiwa pidana, peristiwa administratif, atau peristiwa perdata, itu domainnya penyidik, penuntut umum seperti. BPK hanya menghitung nilai kerugian negara ya dalam kasus apapun. Bisa jadi perdata, bisa jadi administratif, atau bahkan pidana,” tambahnya.
Lebih lanjut, Alex menyebut KPK akan buka-bukaan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E. Hal tersebut dilakukan agar KPK tak dicurigai seolah-olah mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Kami sudah mempertimbangkan juga bagaimana proses lidik itu kita buka saja supaya masyarakat, temen-temen wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang diperoleh oleh KPK,” paparnya dilansir detik.com/Selasa, 04 Okt 2022 09:21 WIB.
Dilanjutkan Alex, “Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. KPK tidak pernah menargetkan seseorang untuk menjadi tersangka. Termasuk kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret Anies.”
“Saya selalu sampaikan KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan,” demikian Alex kembali menegaskan.
Untuk diketahui, Partai NasDem sebelumnya resmi mengumumkan calon presiden (capres) yang akan diusungnya di 2024, yakni Anies Baswedan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022). (net/dtc/smr)
sumber: detik.com di WAGroup INDONESIA ADIL MAKMUR (postSelasa4/10/2022/)/cnnindonesia.com di WAGroup PEMEKASAN GERBANG SALAM (postRabu5/10/2022)
