Organisasi Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) menggelar diskusi publik mengawali tahun 2024 bertajuk Situasi Sosial Dan Kebathinan Masyarakat Jelang Pilpres 2024 di Kantor KAMI, Jakarta, Kamis (11/1/2024).
semarak.co-Reformasi sudah berumur 25 tahun, namun kondisi Indonesia seperti sekarang ini muncul Kepemimpinan Joko Widodo yang mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Syaiful Muzani hadir sebagai narasumber, mengakui dirinya pendukungnya Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
Kemudian Muzani mengungkapkan setelah pemilihan umum (Pemilu) selesai, pada awal 2020 melihat ada gejala agak lain dari Presiden Jokowi. Ada kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Omnibuslaw, Mahkamah Konstitusi (MK).
Lalu sikapnya yang tidak tegas terkait peralihan dari beliau kepada siapapun. Sikapnya tidak jelas. Untuk itu, terang Muzani, dirinya pun bersikap terhadap perilaku yang berubah itu. Menurut Syaiful salah satu cara memilih pemimpin hindari pemimpin yang menciptakan kerusakan.
“Saya memang pernah mendukung untuk terpilih Kembali, tapi kemudian harus bersikap terhadap perilaku yang banyak berubah tersebut. Dan harus. Waktu 2014, 2019 itu pilihan terhadap Pak Jokowi didasarkan pada pertimbangan Prabowo tidak lebih baik dari Pak Jokowi,” terang dia.
“Begitulah kira-kira pertimbangan bukannya Pak Jokowi hebat. Tapi karena Pak Jokowi lebih kecil mudhorotnya,” demikian Muzani melanjutkan seperti dilansir jakartasatu.com/Jumat, 12 Jan 2024, 11:41.
Kalau yang kita pilih menciptakan kebaikan memang abstrak susah mengukurnya, sambung Muzani, tapi kalau kerusakan itu nyata. Cari atau pilih pemimpin yang tidak menciptakan kerusakan. “Sistem demokrasi pemilu ada yang menang ada yang kalah.
Dalam pemilu ini calon presiden (capres) yang kalah harus siap mengontrol capres yang menang. Ia mengemukakan suasana kebathinan di pilpres sekarang yang mencolok putusan MK, tidak ada etik. “Harusnya Pak Jokowi mencegah anaknya yang menurut MKMK melanggar etik,” sesalnya.
Jika ingin mendapatkan Pemilu yang Jurdil (jujur dan adil), nilai dia, maka Jokowi harus dimakzulkan lebih dulu. Sebab cawe-cawe Jokowi sudah sangat gamblang dan makin masif yang membuat pasangan capres nomor urut 1 dan nomor urut 03, sulit mendapatkan keadilan.
“Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Jokowi. Ada orang yang bilang berbahaya pemakzulan itu bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis. Saya sebutnya proses pemakzulan,” cetus Muzani, pendiri lembaga survei SMRC.
Bisa jadi sampai Oktober 2024, lanjut dia, mungkin proses pemakzulan belum selesai. Tetapi itu harus dilakukan karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang didukung Jokowi sangat tidak layak untuk dipilih.
“Itu proses yang sangat penting. Bahwa kemudian sampai Jokowi turun belum selesai proses pemakzulan, tidak apa-apa, tetapi kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Jokowi berhenti kan bisa masuk penjara,” urai Syaiful Muzani Research Consulting (SMRC), lembaga survey yang disegani.
Pemilu Curang
Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo merasa miris membaca hasil survei yang dilakukan Pemuda ICMI Pusat yang menyatakan Pemilu 2024 dipastikan curang. Kecurangan ini akan berdampak sangat serius, yakni disintegrasi bangsa.
Dalam laporan survei berjudul Pemilu Curang dan Ancaman Disintegrasi Bangsa disebutkan sebanyak 85,2% responden setuju memisahkan diri dari NKRI jika Pemilu curang, 6,7% tidak setuju, dan 8,1% agak setuju. Survei dilakukan dengan melibatkan 2400 responden di wilayah Sumatera, dimana sebanyak 85,2% percaya Pemilu curang.
“Dengan demikian hasil survei ini menunjukkan adanya tingkat kekhawatiran dan ketidakpuasan tinggi di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang curang,” kata Wakil Ketua Umum Organisasi dan Kaderisasi Pemuda ICMI Pusat Muharam Namlea, Sabtu (13/01/2024) di Jakarta.
Jika terbukti curang, kata Muharam, masyarakat Sumatera sepakat untuk memisahkan diri dari Indonesia. “Ini hasil survei yang bicara, bukan saya, mereka pilih memisahkan diri dari Indonesia jika terbukti Pemilu curang,” tegas Muharam seperti dilansir hariandaerah.com/13 Januari 2024 – 21:32.
Gatot menegaskan, apa yang ditemukan Pemuda ICMI merupakan peringatan serius bagi pemerintah Indonesia. “Ini satu peringatan. Jangan main-main dengan kondisi ini. Bagi siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka dia membiarkan kehancuran,” kata Gatot dalam diskusi publik berjudul Selamatkan Pemilu yang Demokratis di Jakarta, Sabtu (13/02/2024).
Hadir sebagai pembicara antara lain Ikrar Nusa Bakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ), Ishak Rafick (Penulis), dan Hersubeno Arief dari FNN sebagai moderator serta Gatot Nurmantyo sebagai penutup diskusi.
Adapun peserta diskusi yang hadir antara lain Abraham Samad (mantan Ketua KPK), Faizal Assegaf (kritikus), Purnawirawan TNI Suharto, Purnawirawan TNI Soenarko, mantan anggota DPR RI Hatta Taliwang, dan tokoh-tokoh partai politik.
Gatot mengingatkan rakyat Indonesia bahwa saat ini masyarakat sedang menghadapi pengkhianat bangsa. “Saat ini ada ancaman disintegrasi bangsa dan ada upaya pengkhianatan terhadap negara. Kalau kita tidak bangkit, kita akan pecah. Saran saya untuk rakyat Indonesia mencegah perpecahan ini, Ayo kita kawal dengan membuat Posko Indonesia Siaga agar tidak terjadi perpecahan,” pintanya.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan presiden sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan TNI dan Polri untuk mempengaruhi pemilih. Ikrar menyayangkan sikap Kapolri yang tidak netral. Ikrar berharap TNI dan Polri bertindak netral.
“Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,” papar Ikrar Nusa Bakti di acara diskusi yang sama.
Cawe-cawe Jokowi makin tampak nyata saat kata Ikrar, pasca debat Presiden berbicara dengan 3 menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. “Ini kejahatan demokrasi,” kata Ikrar.
Presiden juga melakukan politik ketakutan, baik yang ada di kelompok capres maupun pada para kepala daerah. Maka lanjut Ikrar, jangan kaget jika upaya Masinton Pasaribu mengusulkan Hak Angket tidak mendapatkan dukungan parlemen bahkan dari partai sendiri.
“Parlemen tidak berhasil menjadi balancing bagi jalannya pemerintahan. Kekuatan parlemen ada di tangan Jokowi. Maka, saran saya agar rakyat Indonesia untuk segera bertindak, bukan omong-omong. Kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia” tegasnya.
Para perwira kata Ikrar harap kembali ke tugas pokok TNI, jaga serangan dari luar. Tugas Polri pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, bukan penguasa. Tidak ada tugas TNI Polri yang menjalankan perintah presiden memenangkan salah satu paslon.
Jika demikian, sambung dia, maka polisi ikut merusak demokrasi. “Kita harus hindari demokrasi kaum penjahat. Presiden yang mengundang organisasi kepala desa ke istana. Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?” tanyanya.
Ikrar mengajak TNI dan Polri untuk tidak terjebak dalam permainan dinasti politik yang terdiri dari Jokowi, Iriana, Gibran, Kaesang dan Bobby. “Demokrasi kita dirusak hanya oleh 5 orang,” papar pengamat yang pendukung Presiden Jokowi di 2019.
Sementara Ubedilah Badrun menegaskan bahwa prestasi sangat penting bagi sebuah negara demokratis jika sirkulasi pemilu dengan demokratis. Oleh karena itu penyelenggara pemilu dan wasit harus independen. Kalau on the track, maka demokratis.
Fakta di Indonesia saat ini penyelenggara Pemilu melanggar etik dan cacat moral. Apalagi presiden terang terangan cawe-cawe. Kecurangan pemilu kata Ubed dilakukan sejak awal. “Siapa yang paling bertanggungjawab? Ya Jokowi. Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,” pungkas Ubed, sapaan akrab Ubedillah Badrun. (net/jsc/hdc/smr)
sumber: jakartasatu.com di WAGroup FORUM DISKUSI CERDAS (postSabtu13/1/2024/ramzan)/hariandaerah.com di laman pencarian google.co.id
