Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian menyatakan sikap menolak wacana pencaplokan PT Pegadaian dengan skema holding dan akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), termasuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM), seperti diberitakan belakangan ini.
semarak.co-Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian Ketut Suhardiono mengatakan, mencuatnya sikap SP ini disebabkan adanya keresahan rekan-tekan kerja Pegadaian atas berita tentang pencaplokan Pegadaian dan PT PNM oleh BRI pada 13 November 2020.
“SP Pegadaian sebagai perwakilan karyawan secara resmi menyampaikan pernyataan sikap, sepakat untuk tidak sepakat terhadap rencana pencaplokan dengan skema holding dan akuisisi PT Pegadaian oleh Bank BRI,” kecam Ketut dalam keterangan tertulisnya yang beredar di kalangan wartawan dan redaksi media, Selasa (1/12/2020).
Ada pertimbangan atas penolakan tersebut, kutip Ketut, soal eksistensi Pegadaian sejak 1901 sebagai perusahaan telah banyak memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selain itu, kata dia, juga produk layanan yang dimiliki Pegadaian sangat spesifik dengan kultur nasabah yang berbeda. Diketahui Pegadaian melayani seluruh lapisan masyarakat sampai dengan wong cilik dan pelosok desa.
“Kami membawa aspirasi 13 DPD dan 1 DPP Pegadaian dari seluruh daerah di Indonesia, atas pernyataan sikap menolak Rencana Pencaplokan dengan skema Holding dan akuisisi,” tulisnya rilis itu yang dikutip dari WAGroup Forjeb (Forum Jurnalis Bursa).
Penolakan ini bukan tanpa pertimbangan, lanjut dia, karena selama berdiri sebagai BUMN tumbuh sebagai perusahaan yang sehat hingga saat ini. Pertimbangan lainnya, proses holding haruslah benar.
“Dan dipastikan tidak ada BUMN yang tidak baik di dalamnya yang bisa menjadi beban BUMN yang baik, apalagi akuisisi,” sindir Ketut yang baru terpilih sebagai Ketua DPP SP PT Pegadaian dalam Musyawarah Nasional (Munas) SP Pegadaian, 25 November 2020.
Ketut mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga tahun silam dalam acara Executive Leadership Program (ELP) bagi Direksi BUMN, di Istana Negara, Jakarta yang menekankan, manajemen perusahaan yang sehat adalah hal penting untuk diperhatikan dalam pembentukan holding badan usaha milik negara.
Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengingatkan, jangan sampai pembentukan holding malah membuat BUMN yang sehat terpengaruh oleh BUMN lain yang kondisi keuangannya kurang baik.
“Mungkin untuk BUMN yang sudah baik bisa dibentuk holding, tapi masih ada yang tidak baik. Jangan sampai membebani yang baik. Begitulah kiranya kutipan pak Presiden kala itu. Sehingga penekannya adalah dalam prosesnya, holding haruslah benar sesuai arahan tersebut,” kutipnya.
Ketua Umum SP Pegadaian periode 2020-2024 ini mengungkapkan, hasil Munas ini akan dibawa pada Direksi Pegadaian untuk penyampaian bahwa karyawan Pegadaian sepakat untuk menolak wacana holding tersebut.
Di sisi lain, Ketut Suhardiono menyatakan dukungan kepada pemerintah terkait adanya rencana keinginan untuk melakukan sinergi Ultra Mikro. “Kami Serikat Pekerja Pegadaian lebih sepakat mendukung sinergi Ultra Mikro seperti yang diwacanakan Presiden dan kementrian BUMN,” ungkapnya.
Kesepakatan sinergi Ultra Mikiro di BUMN, juga terungkap dalam Munas SP PT Pegadaian. “Kami sangat mendukung rencana sinergi Ultra Mikro karena pelayanan tersebut sudah dilakukan sejak Pegadaian berdiri,” tutupnya. (smr)
