Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan segera membentuk tim desain bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar desain pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di ibu kota baru itu untuk dikaji ulang.
semarak.co-Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, tim desain akan dibentuk untuk mewujudkan visi misi baru dari pemerintahan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa tim desain akan dibentuk untuk menyesuaikan arah pembangunan ke depan.
“Review ulang desain apakah sedikit atau banyak, tergantung diskusi kami semua nanti,” kata Dody saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Rabu (22/1/2025) seperti dilansir tempo.co melalui laman berita msn.com, Rabu (22/1/2025).
Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menambahkan, kajian ulang desain pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di IKN tidak berkaitan persoalan anggaran. Menurut dia, penyesuaian desain wajar dilakukan karena bisa jadi ada perbedaan selera antara Presiden Prabowo dengan Jokowi.
“Mungkin, iya (berbeda selera). Tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum ada di dalam desain itu, makanya perlu penyempuranaan,” tutur Diana
Kepala Otorita IKN Basuki mengatakan, Presiden Prabowo menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Karena itu pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukung lainnya harus segera diselesaikan. Pembangunan infrastruktur itu akan masuk tahap II pembangunan IKN atau periode 2025-2029.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp48,8 triliun dari anggara pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran ini termasuk yang dialokasikan untuk pembangunan akses menuju wilayah perencanaan kedua atau WP 2.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan pembangunan IKN sepanjang 2024 telah menghabiskan anggaran Rp43,4 triliun. Angka tersebut mencapai 97,3 persen dari total anggaran yang disiapkan dari APBN tahun lalu, yakni Rp44,5 triliun. (net/tpc/msn/smr0
