Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya menunjuk Mantan Komandan Jendral Kopassus TNI AD Muchdi Purwoprandjono atau akrab disebut Muchdi Pr sebagai ketua umum Partai Berkarya 2020-2025.
semarak.co -Namun terpilihnya Muchdi rupanya membuat Partai Berkarya terbelah dua. Satu kubu lagi masih dibawah kepemimpinan ketua umum lama Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Munaslub sempat dibubarkan kubu Tommy Soeharto namun tetap digelar di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020) hingga Muchdi terpilih.
Bahkan Munaslub juga menghasilkan keputusan penggantian nama partai menjadi Partai Beringin Karya (Berkarya). Dari yang semula hanya bernama Berkarya, yang didirikan pada 5 Mei 2016.
Semua itu tak bisa lepas dari nama politisi kelahiran Luwu Raya, Sulawesi Selatan, Badaruddin A Picunang. Di mana Badaruddin menjadi salah satu aktor yang berani menggelar Munasalub untuk mengdongkel Tommy Soeharto dari kursi pimpinan.
Namun Munaslub Partai Berkarya yang digagas Badaruddin sempat berujung tragis. Di mana Tommy Soeharto turun gunung dengan membubarkan Munaslub yang dianggapnya ilegal, Sabtu siang (11/7/2020). Munaslub itu diselenggarakan kader yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B).
Dalam video yang beredar, Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto datang didampingi Sekjen Priyo Budi Santoso dan sejumlah kader Partai Berkarya. Mereka langsung membubarkan Munaslub tersebut.
Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy mengatakan, kader tersebut memaksakan untuk menggelar Munaslub. Karena ilegal, Munaslub itu pun dibubarkan langsung oleh Tommy dan Priyo.
“Mereka menggunakan atribut itu ya ilegal, makanya di situ ketua umum turun gunung langsung Pak Tommy beserta Pak Priyo turun gunung datang ke Hotel Kemang itu untuk membubarkan acara itu,” kata Vasco saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (11/7/2020).
Vasco menjelaskan, Partai Berkarya sebelumnya sudah menggelar rapat pleno dan Rapimnas. Di rapat tersebut diputuskan bahwa tidak ada pergantian kepengurusan DPP.
Seperti diketahui, sebelum memutuskan untuk berkecimpung di dunia politik, Muchdi sendiri lebih dikenal masyarakat sebagai tokoh militer. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1970 itu dikenal sebagai salah satu perwira yang moncer pada masa era Orde Baru.
Muchdi pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Tanjungpura tahun 1985. Kemudian, ia ditunjuk menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menggantikan posisi Prabowo Subianto yang naik pangkat sebagai Pangkostrad pada Maret 1998.
Setelah Soeharto dan Orde Baru jatuh, Muchdi masih mendapatkan posisi strategis pemerintahan. Ia menempati posisi Deputi V Badan Intelijen Negara (Bakin) Bidang Penggalangan pada 2001-2005.
Purna tugas dari dunia militer, Muchdi memutuskan untuk masuk ke gelanggang politik tanah air. Labuhan pertamanya jatuh pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Bersama sahabatnya, Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya, ia mendirikan partai tersebut pada 6 Februari 2008.
Muchdi langsung mendapatkan jabatan bergengsi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra usai didirikan. Diketahui, Muchdi dan Prabowo sendiri memiliki hubungan persahabatan yang sangat dekat sejak lama.
Meski demikian, keduanya sempat pecah kongsi pada medio Februari 2011. Muchdi kala itu memutuskan keluar dari Gerindra dan kemudian bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Atas permintaan kader-kader PPP di daerah,” kata Muchdi soal bergabung dengan PPP di medio 2011 lalu.
Pilpres 2014 lalu menjadi pembuktian bahwa Muchdi tak lagi mendukung Prabowo. Kala itu, Ia memilih untuk mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) ketimbang mendukung Prabowo-Hatta Rajasa.
Bahkan, sikap itu bersebrangan dengan sikap politik resmi PPP yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Muchdi sendiri diketahui bergabung dengan Relawan Matahari Indonesia yang mendukung Jokowi-JK.
Lama tak terdengar kiprahnya, sosok Muchdi kembali muncul pada tahun 2018 lalu. Kali ini, ia sudah berubah labuhan partai dengan mendirikan Partai Berkarya bersama putera Presien ke-2 RI, Soeharto, Hutomo Mandala Putera atau Tommy Soeharto pada tahun 2018 silam.
Muchdi pun langsung didapuk menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya. Pada Pilpres 2019 lalu, Muchdi secara terang-terangan melakukan manuver untuk mendukung Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Ma’ruf Amin.
Padahal, Partai Berkarya sendiri sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. “Karena saya melihat pak Jokowi sudah berbuat banyak selama lima tahun ini,” alasan Muchdi mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Februari 2019 lalu.
Ketua Umum Partai Berkarya di lain kubu Tommy Soeharto sendiri sebelumnya menyatakan sudah memecat para kadernya yang menghendaki munaslub. Mereka tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Berkarya.
“Memutuskan bulat melakukan pemberhentian sebagai pengurus DPP Partai Berkarya serta pemberhentian tetap terhadap nama-nama yang melakukan apa yang melakukan namanya Presidium Penyelamat Partai Berkarya,” kata Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.
Priyo enggan untuk menyebutkan nama-nama dan jumlah kader Partai Berkarya yang dipecat tersebut. Ia hanya menegaskan orang-orang tersebut sudah tak memiliki hak lagi untuk mengatasnamakan partai dan menggunakan simbol-simbol Partai Berkarya dalam aktivitasnya.
Salah satu kader yang tergabung dalam presidium adalah Ketua DPP Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang. Ia sebelumnya mengatakan kegagalan di 2019 merupakan hasil dari ketidakberesan manajemen internal partai. Oleh karena itu, Badar menyerukan evaluasi dan pergantian pimpinan dalam Partai Berkarya.
Badar juga menyatakan pihaknya akan menggelar Munaslub pada 11 Juli 2020. Bahkan, ia menyebut sosok Muchdi Pr dan Tommy akan bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Berkarya untuk periode mendatang.
Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang bersama Presidium Penyelamat Partai Berkarya menyampaikan pernyataan tentang rencana MUNAS dipercepat untuk evaluasi total Partai Berkarya dan dukungan ke pemerintahan Presiden Jokowi.
Presidium Penyelamat Partai Berkarya tetap menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) meski dibubarkan Tommy Soeharto. Muchdi Pr terpilih menjadi ketua umum dan Andi Picunang menjadi sekretaris jenderal (sekjen) partai.
“Ketua umum terpilih Mayjen TNI Purn Muchdi Pr dan Sekjend terpilih Badaruddin Andi Picunang sekaligus Ketua dan Sekretaris Formatur dalam Tim Formatur yang terdiri dari 5 (lima) orang yang akan menyusun pengurus DPP Partai Beringin Karya (berkarya) periode 2020-2025,” kata Sekjen Partai Berkarya terpilih, Badaruddin Andi Picunang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/7/2020).
Pimpinan sidang munaslub tersebut adalah Badaruddin Andi Picunang selaku ketua, Sonny Pudjisono selaku sekretaris, Ferdi Andi Lolo selaku anggota perwakilan Indonesia timur, Erna selaku anggota perwakilan Indonesia tengah, dan Ira Hadiati selaku anggota perwakilan Indonesia barat.
Hasil munaslub itu juga membatalkan kebijakan pengurus partai yang dikeluarkan sebelumnya. “Menganulir beberapa kebijakan pimpinan partai sebelumnya terkait SK pengurus di semua tingkatan yang cacat hukum dan rekomendasi Pilkada 2020 tanpa prosedural,” ucapnya.
Picunang mengatakan alasan menggelar munaslub jauh hari telah dibahas bahwa terjadi kevakuman dan komunikasi yang tersumbat sejak Rapimnas III Partai Berkarya tahun 2018, tak ada evaluasi hasil Pemilu 2019 dan tak adanya rapat-rapat dalam pengambilan kebijakan, serta tak ada petunjuk dan produk pedoman organisasi sebagai turunan AD/ART partai.
Pengelolaan partai juga dinilai menerapkan otokrasi dan feodalisme dan jauh dari semangat demokrasi. Selain itu, Picunang mengatakan munaslub sempat ditunda karena adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan AMPB yang mengawal kedatangan Tommy Soeharto dan Priyo Budi Santoso.
Tujuan mereka dinilai ingin membubarkan munaslub yang dinilai Tommy illegal dan inkonstitusional. Namun, munaslub belum dimulai kelompok ini melakukan sejumlah aksi merusak barang munaslub.
Lolos dari Kasus Munir
Disamping itu, nama Muchdi Pr kerap kali dikaitkan dalam kasus pembunuhan aktivis kemanusiaan dan HAM Munir Said Thalib. Munir dinyatakan meninggal dunia dalam penerbangan tujuan Amsterdam dengan pesawat Garuda Indonesia Tanggal 6 September 2004 silam.
Pada 19 Juni 2008 atau kurang lebih empat tahun setelah peristiwa itu terjadi, Muchdi resmi ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia dikenakan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan terencana.
Tim Pencari Fakta (TPF) Munir menyatakan Muchdi terlibat persengkokolan pembunuhan Munir dengan Pollycarpus Budihari Prijanto. TPF mencatat setidaknya ada 27 kali panggilan telepon genggam Pollycarpus ke telepon genggam Muchdi.
Bahkan TPF menyatakan ada enam kali komunikasi dari telepon Polly ke nomor kantor BIN tepatnya ruang Muchdi di mana nomor kantor tersebut diketahui merupakan nomor rahasia BIN. Selain itu, komunikasi juga dilakukan empat kali dari nomor telepon rumah Pollycarpus ke nomor telepon yang digunakan Muchdi.
Meski demikian, nasib mujur masih berada di pihak Muchdi atas kasus Munir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Muchdi PR bebas murni dari segala dakwaan pada 31 Desember 2008. Sementara Pollycarpus harus menerima kenyataan menerima vonis 14 tahun penjara atas kasus tersebut. (net/smr)
