Grafis ilustrasi keringanan pajak untuk mobil mewah. Foto: liputan6.com di babe

Pemerintah saat ini sedang merevisi aturan terkait aturan perpajakan, selain kebutuhan bahan pokok akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mulai dari sekolah swasta, paud, dan jasa bimbingan belajar (bimbel) dipajak PPN nantinya.

semarak.co-Hal tersebut tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut.

Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak. Dalam aturan yang dikutip SINDOnews di Jakarta, Kamis (10/6/2021) disebutkan, beberapa ketentuan dalam UU No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264).

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagai berikut akan dihapus.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa yakni:

– Jasa pelayanan kesehatan medis,

– Jasa pelayanan sosial,

– Jasa pengiriman surat dengan perangko,

– Jasa keuangan,

– Jasa asuransi,

– Jasa keagamaan; dan

– Jasa pendidikan;