Direktur Eksekutif Brand Politika Eko Satiya Hushada keberatan dengan komentar pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman yang mengajak masyarakat untuk tidak percaya dengan hasil survei opini publik yang dirilis lembaga survei di musim pilkada 2024 ini.
semarak.co-Pernyataan Budiman dinilai Eko merupakan pembodohan terhadap pemilih sekaligus merusak reputasi lembaga survei. Diketahui Budiman menanggapi sejumlah hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon-calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024.
Seperti pasangan calon (paslon) pemilihan gubernur (Pilgub) pada Pilkada serentak 2024 Rudy Mas’ud – Seno Aji dan pasangan Isran Noor – Hadi Mulyadi di Kaltim, pada November 2024. Budiman terlihat di media merasa janggal dengan hasil survei yang dilaksanakan beberapa kali dalam kurun waktu yang berbeda.
Di mana hasil yang menempatkan posisi pasangan Rudy-Seno sebagai pasangan dengan elektabilitas tertinggi. Atau di atas pasangan Isran-Hadi yang mantan gubernur dan wakil gubernur Kaltim alias paslon incumbent.
“Jangan ajak masyarakat untuk tidak percaya hasil survei dong. Ini pembodohan namanya. Justru masyarakat harusnya diajak untuk memahami, survei opini publik itu apa?” kecam dirilis humas Brand Politik yang diterima redaksi semarak.co, Senin (23/9/2024).
“Bagaimana mekanismenya jika masyarakat merasa keberatan dengan hasil survei sebuah lembaga survei? Itu semua sudah diatur,” demikian Eko menambahkan untuk menanggapi komentar Budiman yang dimuat sebuah media online.
Budiman seharusnya, saran Eko, memberi pendidikan atau pemahaman bagaimana membaca hasil survei yang dilakukan dalam waktu yang berbeda. “Ya jangan disamakan survei bulan Juli 2024 misalnya, dengan bulan September 2024, dimana di bulan Juli belum ada paslon,” kata Eko.
Sementara Agustus 2024 sudah ada pasangan calon. Pertanyaan pada lembaran kuesioner tentu berbeda. “Ini yang harus dijelaskan kepada publik. Jangan malah mengajak untuk tidak percaya hasil survei. Jika belum ada paslon, maka pertanyaan untuk responden itu dibuat beberapa simulasi,” ujarnya.
Misalnya, rinci Eko, Rudy Mas’ud berpasangan dengan seorang tokoh, kemudian di pertanyaan lain, dipasangkan dengan tokoh lainnya. Begitu juga elektabilitas perorangan, tidak bisa dibandingkan dengan elektabilitas saat ini yang sudah berpasangan seperti saat ini.
“Ketika sudah ada pasangan, sudah mendaftar, sudah ketahuan siapa lawan-lawannya, itu berbeda hasilnya dengan ketika masih belum ada pasangan. Khususnya untuk Pilkada Kaltim, Isran-Hadi itu memang sudah diketahui lama akan berpasangan kembali,” bebernya.
Sementara Rudy-Seno baru diketahui belakangan ini. Ketika survei terakhir dimana Rudy sudah dipasangkan dengan Seno dan terjadi lonjakan elektabilitas pada pasangan ini, menurut Eko, itu adalah hal biasa.
“Itu karena pemilih melihat kepastian dari Rudy-Seno berpasangan. pemilih merasa cocok dengan pasangan ini. Kemudian melihat lawannya Isran-Hadi, mereka lebih memilih Rudy-Seno,” terang Eko sambil melanjutkan.
“Maka wajar jika kemudian elektabilitas Rudy-Seno menyalip Isran-Hadi. Jadi, gak ada yang aneh. Ditambah lagi mereka gencar bersosialisasi. Semakin dikenal, semakin disukai dan dipilih. Wajar itu,” tegas Eko.
Brand Politika sendiri, lembaga survei dan konsultan politik asal Jakarta ini, pernah melakukan survei Kaltim pada bulan Mei 2024 lalu. Saat itu, Rudy Mas’ud belum berpasangan. Berbeda elektabilitasnya dibanding setelah berpasangan dengan Seno Aji.
“Lebih tinggi, itu wajar. Ini normal. Jangan dianggap sebagai upaya membentuk opini, kemudian mengajak masyarakat untuk tidak percaya hasil survei. Sebagai pelaku survei, owner sebuah perusahaan survei, saya keberatan. Ini kerja-kerja ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lembaga survei memiliki organisasi profesi, salah satunya bernama Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang bermarkas di Jakarta. Tujuan organisasi yang diketuai Philips J Vermonte ini membantu membentuk pandangan yang akurat terhadap opini masyarakat Indonesia.
“Integritas, kualitas, dan profesional menjadi prioritas utama dalam setiap survei. Bagi anggota Persepi yang melanggar aturan atau merekayasa hasil survei, maka bisa ditindak oleh organisasi,” ungkap Eko yang mantan pemimpin redaksi sejumlah media massa.
Jadi, sambung dia, kalau masyarakat merasa ada hasil survei yang aneh, dicurigai rekayasa untuk pembentukan opini publik, adukan ke Persepi. Ada dewan etik yang akan memproses laporan itu. Jangan malah masyarakat diajak untuk tidak percaya hasil survei.
Ada mekanismenya, lalu mekanismenya. Bicara soal peluang kemenangan pasangan Rudy, menurut Eko, ini juga menyangkut bagaimana membaca laporan temuan survei. Dalam hal Rudy-Seno, pasangan ini menurut Eko, dalam berbagai survei, elektabilitasnya terus merangkak naik.
“Ini menunjukkan peluang yang besar bagi Rudy-Seno memenangkan Pilkada Kaltim 2024. Begitu juga untuk pertanyaan ‘apakah Bapak/ibu menginginkan Isran Noor – Hadi Mulyadi kembali menjadi gubernur? Jawaban tidak menginginkan, itu signifikan,” terang dia.
“Ini seharusnya tidak terjadi pada petahana. Harusnya petahana itu besar keinginan pemilih untuk kembali menjadi kepala daerahnya. Begitu juga terhadap elektabilitas, petahana harusnya di atas 50%. Something wrong atau ada sesuatu yang salah kalau petahana di bawah itu,” ujar Eko. (smr)
