Ekonom senior, Rizal Ramli mengatakan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto mampu membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan capres petahana Joko Widodo. Indikatornya keberanian menurunkan harga pangan dan listrik serta kenaikan gaji pegawai.
Pria yang akrab disapa RR itu memaparkan ekonomi di pemerintahan Jokowi cuma tumbuh di kisaran 5%. Sedangkan Prabowo, lanjut Rizal Ramli bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke 8% jika terpilih nanti.
“Nah Prabowo pasti bisa delivery 8% economic growth, bahkan lebih tinggi. Jokowi bisanya cuma 5%. Kalau dia kepilih lagi 5 tahun lagi cuma 5%. Nggak mungkin lapangan kerja nambah, nggak mungkin upah naik,” kata RR dalam acara Diskusi Bareng Aliansi Pengusaha Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (8/4/2019).
RR punya hitung-hitungan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah menurunkan harga-harga, misalnya tarif listrik khususnya yang 900 volt ampere (VA). Berikutnya menurunkan harga beberapa produk pangan seperti beras, gula, dan daging. “Itu dengan langkah begini saja bisa tambah pertumbuhan ekonomi 1%,” ujar mantan Menteri Koordinator Kemaritiman era Joko Widodo.
Berikutnya adalah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Dia mencontohkan seperti di era Presiden Gus Dur di mana gaji PNS naik 125%. Itu bakal memacu pertumbuhan ekonomi karena daya beli meningkat.
“Waktu saya Menko Perekonomian era Gus Dur, kami bujukin Gus Dur untuk naikkan gaji pegawai negeri 125%, maksudnya totalnya 125%. Yang lebih bawah hampir naik 2%. Maksudnya apa? rakyat punya uang lagi, belanja lagi 99%, ekonomi tumbuh lagi,” ujarnya.
Berikutnya dengan memperluas lahan pertanian, yaitu jagung 1 juta hektar, dan tebu 500 ribu hektar. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan petani. “Caranya tiap panen petani harus untung 10%. Jadi kita tetapkan 3 harga dasar untuk 3 komoditi. Nah kalau kita lakukan ini tiap 7 tahun pendapatan petani akan naik 2 kalinya,” paparnya.
Selanjutnya adalah dengan mendorong pertumbuhan pembangunan publik housing. Itu akan memacu pertumbuhan ekonomi. Pasalnya pembangunan perumahan ini akan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Dia mencontohkan Amerika Serikat (AS) dalam hal ini.
“Teman-teman harus ingat waktu AS depresi, untuk bikin bangkit ekonomi AS adalah bangun rumah yang nyedot lapangan kerjaan banyak. Dengan langkah ini kita sudah nambah 1,5 pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Di bagian lain Pengusaha Nasional Erwin Aksa menyebut pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo tak jelas arahnya. Imbasnya, hal ini menimpa pengusaha yang terlibat di dalamnya. Dia mencontohkan pada bisnis jalan tol.
Semrawutnya Pembangunan Infrastruktur
Erwin yang kini tergabung dalam Aliansi Pengusaha Nasional (APN) tersebut bilang rencana pembangunan jalan tol di Indonesia saat ini tak menjamin keuntungan bagi para pengusaha. “Pak Rizal Ramli membangun 4 section jalan tol. Setelah itu saya bilang tidak mau lagi bangun jalan tol. Tidak jelas,” imbuhnya.
Karena ketika kita bangun jalan tol, rinci Erwin, pemerintah bangun juga jalan arteri di sebelahnya. “Bagaimana mau jalan untung? Kan pasti rakyat maunya yang gratis, dari pada masuk tol,” katanya dalam acara Diskusi Bareng Aliansi Pengusaha Nasional (APN) Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (8/4).
Sama halnya dengan listrik. Dia bilang kerap terjadi perubahan dalam proses tender yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian bagi pengusaha. “Saya berhasil ekspansi. Dari 1, 2 jadi 3, 4. Tapi berubah lagi peraturannya, PLN harus ikut jadi pemegang saham,” paparnya.
Dan tidak setop modal. Jadi swastanya harus bantu equity-nya. Di-carry dulu, digendong dulu equity nya. Jadi sampai hari ini tidak ada satu pun IPP yang jalan. Jadi akhirnya BUMN lagi yang kerja sendiri,” ungkapnya.
Erwin juga mencontohkan pada beberapa tender proyek di Pertamina yang diikutinya. “Sudah selesai di ujung malah dibatalin. Saya tanya kenapa? Katanya mau kerja sendiri. Nah sampai hari ini proyek itu tidak jalan-jalan,” katanya.
Erwin bilang negara pada akhirnya mengalami kerugian dengan tak terlaksananya pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan. Misalnya, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang paling tinggi dalam mengimpor LPG.
Hal ini menurut dia seharusnya dapat diatasi jika pemerintah lebih serius dalam menggandeng swasta menggarap proyek LPG yang dia maksud. “Artinya apa, memang ada distress kepada pemerintah termasuk kepada BUMN oleh pelaku usaha. Kegelisahan-kegelisahan ini sangat luar biasa besarnya,” katanya.
Pengusaha nasional ini membeberkan sejumlah keluhan dari pengusaha selama masa pemerintahan 4,5 tahun terakhir ini. Dia bilang sejumlah sektor mengalami tekanan berat, utama nya riil yang menjadi salah satu penggerak terbesar ekonomi dalam negeri.
“Kita ini merasakan sektor riil tidak bergerak. Daya beli turun, harga mahal. Itu tidak bergerak. Masyarakat tidak punya lagi space, tidak punya lagi tabungan untuk belanja lebih dari kebutuhan pokok mereka. Mereka tidak bisa lagi jalan-jalan, tidak bisa lagi liburan. Tidak bisa lagi belanja 2-3 kali per bulan. Jadi toko-toko pda sepi,” katanya dalam acara Diskusi Bareng Aliansi Pengusaha Nasional (APN) Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (8/4).
Pelemahan ekonomi juga menyentuh sektor properti. Sentimen negatif pada industri properti dia bilang membuat ratusan industri yang ada di bawah industri properti mengalami tekanan dan membuat ekonomi lesu.
“Inilah saya tidak tahu kenapa pemerintah tidak melihat secara makro persoalan. Di mana-mana di dunia, properti itu adalah salah satu penggerak ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya
Dia juga mengaku bingung dengan intervensi Presiden Jokowi terhadap harga semen di pasar. Padahal, dia bilang harga semen seharusnya mengikuti mekanisme pasar. Dia juga mengkritik intervensi pemerintah terhadap industri sawit hingga kebijakan BBM satu harga yang akhirnya membuat Pertamina rugi.
Singkat cerita, hal tersebut pada akhirnya dia bilang membuat ekonomi tidak tumbuh dan menjamurnya pengangguran. “Yang pengusaha besar ya stabil saja, yang mau merangkak juga susah, yang pengusaha baru ya nyungsep nggak bisa ngapa-ngapain,” katanya.
sumber: detik.com
