Pengamat politik Rocky Gerung kaget Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal borok penyaluran bantuan sosial (bansos) era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Rocky, angkanya mencengangkan, yaitu dari Rp500 triliun anggaran bansos, hanya setengahnya.
semarak.co-Atau Rp250 triliun yang tepat sasaran. Sebanyak Rp 250 triliun lain yang merupakan hak orang miskin Indonesia, tak pernah sampai. Rocky pun mendesak agar anggaran selama Presiden Jokowi menjabat diaudit.
Sebab, menurut Rocky, pernyataan Luhut yang saat ini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa ditinjau secara pidana untuk mengklarifikasi potensi korupsi di dalamnya.
“Ini sesuatu yang dahsyat karena separuh dari Rp500 triliun, yaitu Rp250 triliun tidak tersalur itu. Itu yang betul-betul mencengangkan karena ini menyangkut tadi, yaitu hak orang orang miskin,” kecam Rocky di channel Youtubenya, Rocky Gerung Official yang tayang Senin (10/2/2025).
“Kelihatannya harus ada semacam dukungan publik atau dukungan moral publik untuk membongkar atau mengaudit kembali semua penggunaan anggaran selama Presiden Jokowi berkuasa,” imbuh Rocky dilansir tribunjakarta.com dari laman berita msn.com, Selasa (11/2/2025).
“Ya tentu secara hukum orang bilang, ya kan Presiden Jokowi sudah mempertanggungjawabkan, Iya tetapi kalau itu urusan kriminal tidak ada pertanggungjawaban yang kaduluarsa karena…karena korupsi,” demikian Rocky Gerung yang ahli filsafat Universitas Indonesia (UI) menambahkan.
Rocky menganggap pernyataan Luhut itu mengejutkan. Sebab, Luhut merupakan orang kepercayaan Jokowi, Presiden ke-7 yang menjabat selama 2014-2024. “Jadi kalau terlihat jejak korupsi mau presidennya sudah selesai pun tetap dalam hukum pidana tidak ada kadaluarsanya,” jelasnya.
Dilanjutkan Rocky, “Sangat mengejutkan karena yang mengucapkan itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan, orang yang tahu tentang semua soal selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.”
“Jadi kalau bansos yang nilainya Rp500 triliun hanya separuh yang tersalur dengan efektif, ini baru efektifnya ya belum soal pertanggungjawabannya, maka orang bertanya Kalau begitu yang separuh itu 250 triliun tersalur atau terkorupsi atau tidak tersalurkan, itu pertanyaan akuntansinya tuh.”
Mengutip kompas.com, Luhut mengungkapkan, dari Rp500 triliun nilai bansos yang disalurkan pada era Presiden Jokowi, hanya setengahnya yang sesuai sasaran. “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar,” ujar Luhut.
“Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” demikian Luhut yang mantan Menteri Presiden Jokowi di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Dalam upaya pembenahan ini, lanjutnya, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos. “Saya bersyukur Badan Pusat Statistik telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.
Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.
Diketahui bahwa langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.
“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegas Luhut, mantan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) era Presiden Jokowi.
Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal.
Sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak. Dengan langkah-langkah konkret ini, dia optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutur Luhut seperti dilansir TribunJakarta.com. (net/tbj/msn/smr)
