Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meresmikan 13 Mal Pelayanan Publik (MPP) secara daring. Peresmian ini menambah jumlah MPP yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia menjadi 285 MPP.
Semarak.co – Rini Widyantini meminta untuk menghadirkan pelayanan publik yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Jangan sampai ada warga negara yang merasa tertinggal hanya karena jauh dari pusat kota, di pulau terluar, atau di daerah perbatasan,” ujarnya saat peresmian Mal Pelayanan Publik di Jakarta, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (12/6/2025).
Namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan tantangan. Untuk itu Menteri Rini meminta kepada MPP di wilayah 3T untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, agar skema anggaran bisa lebih berpihak pada percepatan MPP di wilayah 3T.
Selanjutnya, Menteri Rini juga mendorong percepatan transformasi digital sebagai solusi atas keterbatasan fisik dan geografis. Selain itu, penguatan komitmen para kepala daerah juga harus ditingkatkan.
Bagi MPP di wilayah 3T dan kepulauan, Rini berpesan agar dapat mengembangkan mini MPP untuk lebih mendekatkan dan memudahkan akses layanan kepada masyarakat. “Agar masyarakat bisa merasakan secara lebih inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan,” ungkap Rini.
Adapun 13 MPP baru berlokasi di Kabupaten Nagan Raya (Aceh); Kabupaten Lima Puluh Kota (Sumatra Barat); Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau); Kabupaten Ogan Ilir (Sumatra Selatan); Kabupaten Belitung Timur (Bangka Belitung); dan Kabupaten Lampung Timur (Lampung).
Selain itu, Garut (Jawa Barat); Kota Blitar (Jawa Timur); Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat); Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Tengah); Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan); serta Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah).
Rini jmengajak membangun pelayanan berintegritas dan profesional. Dikatakan, integritas adalah fondasi, sementara profesionalisme adalah wajah. MPP sebagai pusat pelayanan jujur, cepat, ramah, dan akuntabel.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan, upaya percepatan penyelenggaraan MPP terus dilakukan secara menyeluruh, termasuk ke wilayah 3T. Saat ini terdapat 9 MPP yang beroperasi di daerah 3T.
“Kami meyakini bahwa kunci keberhasilan penyelenggaraan MPP terletak pada komitmen bersama, kerja sama yang solid, integrasi layanan, kinerja seluruh pihak yang terlibat, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” pungkas Otok. (hms/smr)
