Di tengah penyebaran wabah virus corona jenis baru atau penyebab Covid-19 yang kian masif di seluruh Indonesia, pemerintah lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketimbang memberlakukan lockdown sebagai upaya yang menekan penyebaran Covid-19.
semarak.co -Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta Mukhaer Pakkanna memberikan beberapa catatan jika pemerintah ingin memberlakukan lockdown.
“Memang ideal jika kebijakan lockdown diberlakukan jika ingin meminimalisir eskalasi wabah Covid-19. Hanya masalahnya, jika itu diberlakukan, apalagi dilakukan secara penuh dan ketat, berarti mobilitas orang antarsatu tempat dengan tempat lain akan terbatas. Semua orang akan stay di rumah,” kata Mukhaer dalam rilisnya, Sabtu (28/3)
Di beberapa negara yang memberlakukan lockdown, lanjut Mukhaer, setiap orang yang mau berpergian dari satu tempat tertentu ke tempat yang lain, harus punya izin. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi.
“Harus dihukum. Tentu, aparat dan perangkatnya harus siap. Aransemen kelembagaan dan aturan harus ditata apik. Jika perangkat dan SDM tidak disiapkan, kebijakan lockdown akan mubazir. Apalagi negara kita sejatinya, meminjam term Gurnar Myrdal, yaitu masih diatributkan sebagai negara softstate atau negara lunak,” ujar Mukhaer.
Kemudian, Ia juga menyebutkan pemerintah harus membuat model kebijakan yang memikirkan masyarakat kecil, jika nanti diberlakukannya lockdown. “Bagaimana nasib masyarakat bawah yang tidak jelas kepastian hidupnya?” tanyanya.
Pekerja informal, pedagang kaki lima, tukang batu, tukang parkir, nelayan miskin, petani penggarap, dan lain-lain, lanjut Mukhaer, siapkah negara memproteksi mereka selama masa karantina?
“Atau mungkin para orang kaya, politisi kaya, kritikus kaya, atau selebriti kaya siap memproteksi kehidupan mereka selama masa karantina? Bagaimana model kebijakan stimulasi dari negara untuk menghidupi mereka yang papah dan termarjinalkan ini?” terang Mukhaer.
Wabah Covid-19 ini, nilai dia, membangun kesadaran untuk kembali pada semangat gotong royong. Ia menjelaskan Pemerintah sendiri sudah mengais-ngais dana dari pemotongan beberapa anggaran Tahun 2020 dan katanya sudah terkumpul Rp121,3 triliun dan utang luar negeri baru tuk penanganan efek wabah Covid-19 dari Bank Dunia sudah cair Rp4 triliun.
Selain itu, pemerintah dengan berbagai keterbatasannya sedang menyusun beberapa aturan, kelembagaan dan perangkatnya. “Jiika memang sudah siap dan kita kompak dalam suasana gotong royong, silahkan kebijakan lockdown itu dilansir. Itulah ikhtiar kita,” pungkas Mukhaer. (smr)
