When Government Fights Back

Zeng Wei Jian. foto: internet

by Zeng Wei Jian

semarak.co -Covid-19 ciptakan krisis. The pandemic was planned. Conveniently exploited. Exit-door “Greater Depression”. Impact dari manipulasi, fraud & gambling debts para pemain bursa saham capitalist running dogs.

Bacaan Lainnya

Corporate propaganda media-generated hysteria over Covid-19 meluas. Ratusan infodemics. Terrorist group, provokator, racist culprits, politisi theater & oposisi mengkapitalisasi phobia itu. Trigger worldwide panic. Degradasi sentral government.

Semua orang takut. Mitigasi effort dilakukan. Swasta, pemda, curches, dokter, relawan bergerak. Polisi dan tentara turun. Bagi-bagi makanan. Crowd disintegrating protocol. Provokator ngoceh & tebar narasi negative. Targetnya: melumpuhkan immune systems manusia. Indirect soft-killings. Very dangerous.

Amerika dan Indonesia beda. Tanpa disuruh, inisiatif sendiri, Amazon stop semua travel internasionalnya. Microsoft nyumbang $1million. Google & Facebook secepat kilat announce WFH.

Kombinasi Greedy Jakarta’s private sectors dan Pemda-idiosyncrasy trigger Efek-Kejut dua jilid.

Satu pun Kepala Daerah tidak ada yang sanggup mobilisasi suplai masker. Jangan approved rapid test-kits. Ga usah gratis. Harga discount pun ngga ada. Go-block. Useless.

Frightened Americans menyambut turunnya “National Guard” membantu local governments. Conspiratorial mindset group freaks out. Mereka cemas. National Guards active roles disinyalir sebagai Trump’s scenario to implement “Martial Laws”; Memaksa citizen patuh at point of a rifle barrel.

“The military can’t act as a police force,” kata Dov Zakheim, a former under-secretary of defense in the George W. Bush administration.

“The Insurrection Act may be invoked only following an invasion, insurrection or widespread domestic violence,” kata William C. Banks, a distinguished professor of law at Syracuse University.

Geoffrey Corn, a professor at South Texas College of Law Houston, menjelaskan; “The basic idea is that when civil law can’t function, the military has to come in as expedient, to maintain order”.

When military enters the scheme; military tribunals menggantikan criminal courts. Hukum militer berlaku. Hak-hak sipil di-suspended. Militer mengambil-alih telekomunikasi dan media massa. Perusuh ditembak di tempat.

Pemerintah Pusat sudah menetapkam “large-scale social restriction”. Laksanakan. Jaga. Amankan & Sukseskan. Stay home. Jangan ngumpul-ngumpul. No party.

“Darurat Sipil” dan “Martial Laws” tetap opsi terbuka. Saat negara dalam bahaya.

Mekanisme itu bisa diimplementasi secara partial, terbatas dan terlokalisir di enclaves perusuh, Kepala Daerah pembangkang dan penghianat. Incompetent local leaders harus diberi rotan.

 

THE END

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *