Prancis menghadapi gejolak sosial dan politik setelah demonstrasi besar menentang kenaikan biaya hidup serta memburuknya layanan publik berujung kerusuhan di sejumlah kota. Presiden Emmanuel Macron menyerukan ketenangan dan menjanjikan penindakan terhadap pelaku kekerasan.
Semarak.co – Kerusuhan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, melibatkan demonstran di Paris, Marseille, Lyon dan Limoges. Sejumlah toko dijarah, kendaraan dibakar, serta bangunan publik mengalami kerusakan, memperlihatkan besarnya tekanan sosial yang kini dihadapi pemerintahan Prancis.
Aksi Massa Meluas, Ribuan Orang ditangkap
Dilansir Associated Press dan Reuters (19/10/2026), demonstrasi massa tersebut memertemukan pelajar, serikat pekerja dan kelompok masyarakat yang menuntut perbaikan ekonomi serta layanan publik di tengah meningkatnya tekanan kehidupan sehari-hari di Prancis.
Pemerintah Prancis menyebut sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi nasional tersebut. Sementara itu, serikat pekerja CGT Prancis mencatat dan memerkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang pada akhir pekan tersebut.
Di Limoges, kantor balai kota terbakar, sementara di daerah Marseille, Prancis, para demonstran menerobos dan merusak gedung pemerintahan. Di Lyon, kantor pariwisata dibakar, sedangkan sejumlah toko dijarah selama aksi berlangsung.
Perdana Menteri (PM) Sebastien Lecornu mengatakan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada intimidasi. Ia menyalahkan bahwa kelompok ekstrem kiri dan pelaku kriminal atas kekerasan yang terjadi selama demonstrasi nasional.
Emmanuel Macron menegaskan bahwa para pelaku perusakan akan dituntut dan dihukum sesuai aturan. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan demonstran damai yang menyampaikan tuntutan dengan kelompok penjarah.
Berawal dari Protes Pelajar
Gelombang protes bermula dari aksi pelajar yang mempersoalkan kondisi sekolah, kekurangan guru dan fasilitas pendidikan buruk. Gerakan itu kemudian meluas, menggabungkan keluhan sosial dengan tekanan biaya hidup.
Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, serta ketidakpuasan terhadap layanan publik memerbesar kemarahan warga. Banyak demonstran menilai kebijakan pemerintah belum cukup menjawab kesulitan rumah tangga dan ketimpangan.
Kerusuhan juga memunculkan perdebatan mengenai tindakan aparat keamanan. Sejumlah demonstran mengalami luka, sementara kelompok hak asasi meminta penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengendalian massa.
Situasi ini menambah tekanan terhadap Macron menjelang pemilihan presiden tahun depan. Pemerintah dituntut memulihkan keamanan sekaligus menawarkan jawaban konkret atas persoalan ekonomi, pendidikan dan kepercayaan publik.
Di tengah ketegangan, otoritas Prancis menghadapi tugas ganda: menindak kekerasan tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk berdemonstrasi damai. Dialog dengan serikat pekerja, pelajar dan kelompok politik menjadi penting. (net/ap/rts/kim/smr)
