Polmark Jelaskan Alasan Pilpres 2024 tak Akan 1 Putaran, Anies: Nanti Tahu-tahu yang Ngomong 1 Putaran Malah tak Masuk Putaran Kedua

Pasangan AMIN, capres Anies Baswedan memegang plakat nomor 1 hasil undian nomor urut caprs cawapres di Piipres 2024 yang diselenggarakan KPU bersama pasangannya Muhaimin Iskandar alias Gus Imin di gedung KPU, Menteng, jakarta Pusat, Selasa malam (15/`11/2023). Foto: internet

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan tidak setuju dengan narasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan 1 putaran karena dinilai bakal lebih hemat anggaran negara dan damai. Menurut Anies Pemilu tak soal uang semata dan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak boleh merasa angkuh.

semarak.co-Capres Anies menilai, wajar jika pengeluaran negara akan besar karena gelaran Pemilu. Sebab Indonesia merupakan negara keempat terbesar dan posisi ketiga negara demokrasi terbesar.

Bacaan Lainnya

“Begini, Pemilu itu bukan soal sekadar murah dan mahal. Kenapa? Karena kota melibatkan pemilih yang jumlahnya, DPT, lebih dari 200 juta. Jadi kalau biaya besar, bagi itu dengan 200 juta pemilih berapa nanti per orang?” kata Anies di acara Desak Anies di Purwokerto, Rabu malam (24/1/2024).

“Ya kalau negaranya kecil, biaya pemilunya otomatis kecil, kalau negaranya seperti Indonesia nomor empat terbesar di dunia demokrasi nomor tiga terbesar, otomatis anggarannya menjadi besar,” ujar demikian capres Anies menambahkan dilansir liputan6.com, 25 Jan 2024, 12:00 WIB.

Padahal, lanjut Anies, anggaran yang dikeluarkan negara untuk Pemilu hanya sebagian kecil dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “APBN kita itu Rp3.300 triliun. Jadi kalau Rp27 triliun itu sekitar 0,15 atau 0,16% untuk menentukan arah republik ini. Jangan sampai nanti gini, sekarang dipaksakan 1 putaran, habis itu tidak ada putaran sekalipun,” terang Anies.

Dilanjutkan Anies, “Gini, one man one vote dipertahankan, jangan sampai one man one vote one time. Betul tidak? Nanti kita bergerak, sekarang dicoba dikurangi putarannya besok bisa-bisa idenya udahlah nggak usah ada putaran-putaran, perpanjangan-perpanjangan saja. Betul tidak?”

“Jadi saya melihat ini bukan soal murah dan mahal. Tapi ini soal bagaimana hasil Pemilu itu menghasilkan pemerintah yang legitimate. Kalau pemerintah tidak legitimate tidak diakui. Kemauan kontestasi Pemilu 1 putaran yang digaungkan segelintir pihak, berpotensi mengembos demokrasi. Selain itu, wacana ini cenderung mendahului keinginan rakyat,” ujar Anies lagi.

Dilanjutkan Anies kembali, “Jangan mendahului kemauan rakyat, oke. Nanti yang ngomong satu putaran tahu-tahu enggak masuk putaran kedua. Apa yang terjadi? Tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jadi jangan pernah ojo gege mongso.”

Kemauan 1 putaran dalam pemilu, kata Anies berpotensi mengurangi suasana dari demokrasi rakyat.  Dirinya pun mengaku khawatir jika keinginan 1 putaran akan menghilangkan proses demokrasi yang saat ini sudah ada.

“Sekarang dicoba dikurangi putarannya besok bisa-bisa idenya, sudahlah nggak usah ada putaran-putaran, perpanjangan-perpanjangan saja. Betul tidak?” tanyanya disambut tawa.

Anies mengingatkan, tidak perlu mengajari rakyat tentang putaran pemilu. Karena bisa jadi rakyat yang susah payah diajarkan lebih cerdas dari yang mengajarkan. “Jangan mendahului kemauan rakyat, oke? Nanti yang ngomong satu putaran itu tau-tau nggak masuk putaran kedua. Apa yang terjadi? Tau-tau nggak masuk putaran kedua,” sindir Anies.

Sebelumnnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK menyebut adanya kemungkinan konflik sosial maupun horizontal yang terjadi apabila Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dipaksakan untuk berlangsung hanya satu putaran.

Pada wawancara dengan jurnalis senior Karni Ilyas yang disiarkan, Sabtu (20/1/2024), JK memandang bahwa konflik maupun kekacauan (chaos) bisa terjadi apabila masyarakat tidak lagi percaya kepada pemimpinnya. Salah satu hal yang dinilai bisa memicu ketidakpercayaan itu, yakni apabila Pilpres 2024 dipaksakan hanya 1 putaran.

“Ya itu bisa terjadi. Suatu negara yang chaos kalau rakyatnya tidak percaya lagi kepada pemerintahnya atau pemimpinnya atau presidennya. Mereka merasa [pemimpinnya] tidak adil, tidak netral,” ujar JK saat menjawab pertanyaan Karni Ilyas dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (21/1/2024) dilansir suara.com, Kamis, 25 Januari 2024 | 12:26 WIB.

“Jangan mendahului kemauan rakyat, OK. Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu enggak masuk putaran kedua,” ujar Anies di acara Desak Anies di Purwokerto. Jawa Tengah, Rabu malam (24/1/2024) dilansir kabar24.bisnis.com.

Oleh sebab itu, Anies berpandangan biar kan rakyat Indonesia yang menentukan Pilpres 2024 nanti akan berjalan satu putaran atau dua putaran. “Jadi menurut hemat kami, serahkan kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan satu putaran atau dua putaran. Jangan sekali-sekali mencoba mengajari rakyat,” ucap Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga merasa heran dengan narasi Pilpres satu putatan menghemat anggaran negara hingga Rp 27 triliun. Anies menilai mau satu putaran atau dua putaran, Pilpres 2024 akan menentukan arah Indonesia di masa yang akan datang.

“Karena rakyat kita barangkali lebih cerdas dari yang coba mengajari itu. Jadi kalau Rp 27 triliun itu sekitar 0,15 atau 16 persen untuk menentukan arah Republik ini. Saya lebih sepakat jangan ada lagi narasi-narasi Pilpres 1 putaran dengan dalih menghemat anggaran negara. Narasi itu bisa saja bergeser menjadi Pilpres tanpa adanya putaran 1 dan kedua,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, meminta relawan Pasukan Gemoy Indonesia atau Pagi membantu memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka satu putaran di Pilpres 2024.

Afriansyah mengatakan hal tersebut demi menghemat biaya pengeluaran negara hingga Rp27 triliun. Pertama menghemat waktu, rinci Afriansyah, yang kedua menghemat biaya negara hampir Rp27 triliun.

“Putaran kedua kita pakai lebih baik uang itu untuk kepentingan rakyat dan pembangunan,” kata Afriansyah usai menerima dukungan Relawan Pagi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya diberitakan Chief Executive Officer (CEO) Polmark Indonesia Eep S. Fatah menjelaskan beberapa faktor yang punya peran pada hal itu berdasarkan survei mereka di 32 provinsi pada November 2023 yang melibatkan 1.200 responden per provinsi.

“Pertanyaan pentingnya, apakah memang bisa pilpres dibuat dua putaran dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikalahkan? Per hari ini jawaban saya adalah bisa. Mohon maaf, menurut saya ini bukan permainan, ini perjuangan,” tutur Eep dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024).

Eep menjelaskan masih banyak pemilih yang cair alias belum menentukan suaranya. Per November 2023, ada 14 sekian persen yang belum diketahui pilihannya atau masih merahasiakan.

Di lain sisi, pemilih ketiga pasangan calon, baik nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo-Gibran, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih bisa berubah.

Eep menyebut total pemilih dari ketiga paslon yang masih bisa berganti pilihan itu ada 28%. “Itu artinya ada 42% sekian yang masih diperebutkan. Jadi, secara akademik saya tidak memungkinkan mengatakan ini Pilpres 2024 satu putaran. Gak bisa, datanya bilang gitu. Saya harus setia pada data, bukan pada tuan saya,” tegas Eep.

Ia kemudian menjabarkan data tentang kapan pemilih tersebut ajek menentukan siapa paslon yang akan dipilih. Ada sekitar 21,2 persen pemilih yang disebut baru akan menentukan pilihan finalnya pada hari pencoblosan, yakni 14 Februari 2024.

CEO Polmark itu menegaskan pilpres dengan tiga paslon membuat angka pemilih yang baru yakin menentukan di hari H pencoblosan menjadi cukup tinggi. Beda jika pilpres diikuti dengan dua paslon saja.

“Kedua, ketika dilihat awalnya dia memilih Ganjar-Mahfud atau Anies-Muhaimin, mereka yang memutuskan di hari H adalah mereka yang penting tidak memilih Prabowo, tapi masih menimbang Anies atau lainnya. Ini yang tidak pernah diungkap,” tutur Eep

Polmark menyebut ada 5,2% pemilih lainnya yang baru akan memutuskan siapa pilihannya pada masa tenang. Dengan kata lain, 11 Februari-13 Februari menjadi waktu krusial.

“Apakah mereka itu orang efektif dibagi duit, lalu memilih? Saya cross tabulasi,  yang menarik ternyata yang mengatakan akan memilih mereka yang memberi uang dan memutuskan pada hari H jumlahnya hanya 1,8%.

“Dan mereka yang mengatakan memilih siapapun memberi (uang) paling banyak sebesar 0,8 persen. Jadi, dari 21,2 persen itu yang menentukan hari H, hanya 2,6 persen yang sangat efektif dengan politik uang. Teman-teman yang katakan pasti 1 putaran sebetulnya bukan surveyor, kalau menurut data saya, tetapi mereka itu juru kampanye,” tandasnya.

Tapi mereka tidak mau ngaku, itu masalahnya. Ditanya saja kerja sama dengan siapa survei mereka, jawabannya selalu hamba Allah. Gak mau ketahuan,” tandas Eep seperti dilansir repelita.com, 1/14/2024 04:56:00 PM dari artikel asli cnnindonesia.com. (net/l6c/sua/bis/pel/smr)

Pos terkait