Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi menilai ada maneuver politik yang membahayakan Presiden Prabowo Subianto. Menyusul pertemuan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang disebut adalah sumber semua masalah dalam kekacauan politik nasional saat ini.
Semarak.co-Pernyataan ini muncul menyusul pertemuan politik tertutup di Solo, Selasa 1 April 2025, hanya 20 hari menjelang enam bulan pemerintahan Prabowo. Hadir TRIO loyalis Jokowi: LBP, Pratikno, Budi Arie Setiadi, dan Ahmad Luthfi yang Gubernur Jawa Tengah.
Menurut Sutoyo, mereka dipanggil menghadap Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo. Menurut Sutoyo, agenda tersembunyi dalam pertemuan itu adalah kelanjutan skenario lama yang bertujuan untuk menjaga hegemoni kekuasaan Jokowi melalui Gibran Rakabuming Raka.
Dan memastikan Presiden Prabowo tetap dalam kendali oligarki. Seperti terindikasi dari pernyataan Luhut (LBP) yang tiba-tiba membela Jokowi dengan menyebutnya tak melanggar hukum dan konstitusi adalah bagian dari propaganda politik untuk mengaburkan tuntutan rakyat yang ingin Jokowi diadili.
“Ini pasang badan secara telanjang demi kepentingan elit oligarki,” tegas Sutoyo kepada Radar Aktual, Ahad (6/4/2025) seperti dilansir melalui WAGroup Eksponen HMI Pendukung Anies untuk Perubahan Indonesia, Selasa (8/4/2025).
Bagi Sutoyo, pernyataan LBP juga membawa pesan terselubung yang kira-kirad ditafsirkan, Jangan Ganggu Jokowi dengan isu hukum, Gibran sah sebagai wapres dan siap menggantikan Prabowo dengan rakyat harus diam dan tidak curiga terhadap manuver kekuasaan Jokowi – Luhut.
“Ini bukan hanya soal membela Jokowi. Ini tentang keberlanjutan skenario kenyang sudah dikunci dengan jaringan luar negeri seperti China. LBP-lah yang tiga kali menandatangani dokumen penting dengan Tiongkok, disaksikan langsung oleh Xi Jinping dan Jokowi,” imbuh Sutoyo yang pegiat medsos.
Semua ini bersambung ke posisi strategis Jokowi di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan kabinet Merah Putih Prabowo. Ia juga menyoroti bagaimana Xi Jinping 2 kali menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi.
Ditambah pernyataan Hashim Djojohadikusumo bahwa program Prabowo sejalan dengan Jokowi, memperkuat kesan bahwa Prabowo tak bisa bebas bergerak dari skenario oligarki internasional. Menurut Sutoyo, pemerintahan saat ini tengah diarahkan agar Prabowo hanya bertahan 2 tahun.
Kemudian digantikan Gibran melalui jalur konstitusional yang telah disiapkan bahkan sejak awal Maret 2025, telah ada perekrutan para aktivis dan intelektual untuk menjadi buzzer bayaran demi memperkuat narasi kekuasaan.
“Jangan anggap ini teori konspirasi. Ini semua tersusun rapi. Jokowi dan LBP bukan lagi sekadar aktor politik, mereka adalah pengendali utama krisis demokrasi kita hari ini,” cetus Sutoyo, seorang kolomnis dipenutup berita. (net/smr)
