Pentas berjudul Wawancara dengan Mulyono oleh Teater Payung Hitam yang harusnya digelar di Kampus ISBI Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam (15/2/2025) batal tampil karena pihak kampus ISBI Bandung menggembok gedung lokasi acara.
Semarak.co-Kreator sekaligus sutradara pementasan Rachman Subur menuturkan, teater Wawancara dengan Mulyono diselenggarakan untuk merayakan 43 tahun perjalanan kreatifnya. Namun Rachman menyebut, saat akan mempersiapkan penyelenggaraan teater, pintu lokasi acara tiba-tiba tergembok.
“Seharusnya pertunjukan dilaksanakan Sabtu 15 Februari 2025 pukul 19.00 WIB, di ISBI Buah Batu Bandung, ternyata pintu tempat pertunjukan sudah digembok pihak rektorat ISBI Bandung alias dilarang dipentaskan alias dipasung karya teater ini,” kecam Rachman dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).
Dilanjutkan Rachman, sebelumnya baliho terkait penyelenggaraan teater Wawancara dengan Mulyono’ dan peluncuran buku monolog sudah 2 kali diturunkan oleh pihak ISBI. Dia pun menganggap hal itu sebagai larangan untuk menggelar teater.
“Bagi saya penurunan baliho adalah pelarangan. Saya sudah minta pimpinan ISBI menerbitkan surat larangan bagi pertunjukan ‘Wawancara dengan Mulyono’ dan peluncuran buku ‘Teks-Teks Monolog’ saya,” jelas Rachman seperti dilansir detikJabar/Senin, 17 Feb 2025 12:03 WIB.
Namun permintaan terkait surat larangan itu tak kunjung diterima Rachman. Padahal dengan surat itu, Rachman mengaku akan menerima jika pementasan teaternya batal digelar. “Dengan adanya surat larangan agar menjadi terang dan jelas masalahnya,” bebernya.
“Sampai hari ini surat larangan itu tidak ada. Sungguh memprihatinkan keberadaan kampus almamater saya ini. Bahkan sampai waktunya pertunjukan, pintu tempat pertunjukan sudah digembok oleh rektorat ISBI Bandung, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” ucap Rachman, pensiunan dosen ISBI.
Akibat lokasi acara yang digembok, menurut dia, puluhan penonton yang kecewa. Namun Rachman pada akhirnya tetap meluncurkan buku monolog di malam tersebut. “Namun pada saat itu tetap launching buku. Saya jadi mempertanyakan sikap ISBI yang telah membunuh karya seniman,” ujarnya.
Padahal di sisi lain, lanjut dia, pihak keamanan tidak mempermasalahkan penyelenggaraan pementasan teater tersebut. Padahal pihak keamanan (polisi) dalam mengurus perizinan tidak ada masalah, tidak ada pelarangan oleh pemerintah.
“Ini hanya tindakan rektorat ISBI yang pengecut dan penakut sehingga membungkam bahkan membunuh karya kreatif seni dari para seniman yang dilahirkan oleh ISBI itu sendiri,” kecam Rachman.
Tanggapan Pihak ISBI
Rektor ISBI Bandung Retno Dwimarwati buka suara soal larangan pementasan teater Wawancara dengan Mulyono. Dia mengatakan ISBI Bandung berkomitmen menjaga lingkungan akademik yang kondusif dan harmonis dengan melarang keras segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur SARA.
“Termasuk kepentingan berbau politik praktis, yang melibatkan dosen dan purnabakti. Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang ilmiah yang bebas dari konflik kepentingan dan provokasi berbasis identitas dan politik tertentu,” ucap Retno.
Kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah persatuan. “Kami tidak akan mentoleransi adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan berbasis SARA dan politik,” ujar Retno lantang.
“Baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai administrasi maupun purnabakti. Kampus adalah tempat bagi ilmu pengetahuan bukan untuk penyebaran isu-isu kontraproduktif yang dapat mengganggu keharmonisan,” demikian Retno menambahkan seperti dilansir detikjabar.
Dia pun mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus menjunjung tinggi semangat kebhinekaan dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat merusak persatuan dan menyebut kampus harus tetap menjadi tempat bagi dialog yang sehat, kritis, dan tetap dalam koridor etika akademik.
“Dengan kebijakan ini, ISBI Bandung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika tanpa adanya diskriminasi berbasis SARA serta aktivitas yang mengandung unsur politik,” tutup Retno. (net/dtc/smr)
