Dari Ibnu Abbas RA berkata sesungguhnya Nabi SAW bersabda, orang muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, rumput, api, dan harganya haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir. (HR Ibnu Majah). UUD 1945 menyebut sumber daya alam dikuasai oleh negara dan mengamanatkan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
semarak.co-Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru bernama Nusantara oleh rezim Joko Widodo (Jokowi) ada yang sangat menonjol dari perspektif psikologi, yaitu kedatangan Tony Blair yang dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu dewan penasehat.
Kehadiran Tony Blair bukan hanya sebagai simbolik tapi ada pesan kuat pengaruh geopolitik yaitu kepentingan asing yang sangat kental. Kehadiran Tony Blair di dalam struktur pada awal muncul di ruang publik bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara menjadi semakin terang bahwa proyek ini bukan hasil dari perenungan yang dalam berdasarkan kerangka histori, sosiologi, geopolitik.
“Ini semacam ruang persekutuan untuk kejahatan lintas negara, lintas korporasi, lintas mafia-mafia internasional dengan memberi nama yang keren pemindahan Ibu Kota Negara,” demikian disampaikan pegiat media sosial (medsos) Faizal Assegaf di acara diskusi Pusat Kajian dan Analisis Data bertajuk Waspada Rencana TKA Pengawas Pembangunan IKN, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.
Jokowi, kutip Faizal, mengulang-ulang mengatakan bahwa pemindahan ini karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, populasi penduduk di Jawa yang sangat padat, kemacetan, banjir dll, semua itu omong kosong saja.
“Jokowi menggunakan isu proyek pemindahan Ibu Kota ini, kalau dilihat dari dimensi politik ini satu penggalangan konsolidasi kekuasaannya. Seolah-olah perkasa, “Kalau saya mau pindahkan ibu kota, terus umat Islam mau apa? Rakyat mau apa?” perkataan Jokowi yang absurd,” kata Faizal yang dikenal tokoh kritis dikutip duniaoberita.com.
Kemudian perjalanan proyek dari awal hingga hari ini, terang dia, proyek ibu kota negara baru ini hampir melumpuhkan orang-orang yang ada lembaga strategi negara, parlemen, militer, oposisi, dan semua menunduk tidak berdaya.
Padahal ini sudah jelas bahwa isue ini tidak terlihat bahwa ini adalah kejahatan. Tidak ada sosialisasi. Faktor apa yang kuat di sana sehingga Ibu Kita harus pindah, sudut faktor-faktor yang tidak berlandaskan acuan faktor-faktor.
Misalnya faktor histori, sosiologis, faktor kajian geopolitik semua itu tidak menonjol. Yang menonjol itu hanya Jokowi berperan sebagai tukang jual satu pulau dengan label pemindahan ibu kota diman Jokowi membawa proposal ke Singapura. Membawa jaringan, pengusaha, mandor-mandor, para pemilik modal.
“Sulit untuk bicara pemindahan ibu kota tidak dengan basic kerangka akademis. Oang-orang yang hebat tidak diberi ruang berbicara. Mereka hadir hanya sebagai alat-alat stempel saja,” jelasnya.
Menurut Faizal penegasan Rizal Ramli yang mengumumkan kalau pergantian presiden di tahun 2024 sudah ada solusi bahwa perppu akan dibatalkan. Jadi kita sudah menemukan cara bagaimana sosisalisasi oleh Rizal Ramli dan kawan-kawan. Itu pandangan yang mewakili hati nurani, aspirasi masyarakat.
“Memang harus dibatalkan. Kita bayangkan, satu pemimpin yang punya bakat panjang melakukan durasi kebohongan. Menjanjikan pemindahan satu kawasan strategi ibu kota itu bukan sosok yang bisa dijadikan rujukan,” sindirnya.
Ia menuturkan nanti dicatat sejarah, kok 270 juta orang Indonesia rela membiarkan satu presiden yang kerjanya bakat bohong ini dengan seentengnya melalui kekuatan tangan-tangan asing memindahkan ibu kota. “IKN Itu kan pelenyapan identitas sejarah kita. Ibu kota Jakarta itu sejarah yang sakral ratusan tahun,” ungkapnya.
“Pemindahan ibu kota yang diklaim Jokowi dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan. Ini kebohongan. Bagaimana mau melestarikan hutan dengan memobilisasi material, besi-besi dll. Justru itu merusak hutan,” jelasnya lagi
Kalau Jokowi punya komitmen, kata Faizal untuk Kalimantan, pelestarian hutan, ramah lingkungan, menjadikan Kalimantan kembali menjadi natural, maka masalah batubara yang harus diselesaikan. “Bagaimana dengan kerusakan tambang-tambang secara liar, memperkaya Erick Thohir, memperkaya relasi Jokowi yang bisa mengantongi 300-400 T,” tukas Faizal
“Jokowi tidak merumuskan, kajian-kajian soal Ibu kota dengan elemen-elemen kebangsaan dalam rangka merumuskan pemindahan ibu kota. Jokowi hanya duduk berdua dengan Megawati ditambah Hendropriyono kemudian datang Luhut Binsar Panjaitan kemudian dipanas-panasi oleh Erick Thohir. Kemudian umumkan kita mau pindah ibu kota,” pungkasnya.
Walhi: 94,8% Lahan Indonesia Dikuasai Korporasi
Data di bawah menunjukkan penguasaan sumber daya alam justru oleh segelintir kelompok. Perbandingan Luas Lahan yang Dikelola Korporasi dan Rakyat Indonesia (Agustus 2022). Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga sebagian besar lahan di Indonesia dikelola korporasi.
Dari 53 juta hektare penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektare yang diperuntukan bagi rakyat, tapi 94,8 persen bagi korporasi. Laporan Walhi dan Auriga berjudul ‘Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi’ itu diterbitkan pada September 2022.
Adapun metode yang digunakan adalah identifikasi dan analisis data dari berbagai kementerian/lembaga. Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga menyebut Kalimantan sebagai provinsi yang kelola lahannya paling banyak dikuasai korporasi, ketimbang rakyat.
Korporasi menguasai 24.735.733 hektare lahan di provinsi tersebut. Sementara itu, kelola lahan yang dipegang dan dikuasai langsung oleh rakyat hanya seluas 1.070.350 hektare. Urutan kedua kelola lahan terbanyak dikuasai korporasi adalah Provinsi Sumatera.
Di wilayah itu, lahan seluas 11.938.344 hektare dikelola oleh korporasi, dan 910.968 hektare dikelola rakyat. Ketiga, Provinsi Papua. Bumi Cendrawasih ini, sebanyak 8.589.282 hektare lahannya dikelola oleh korporasi. Sementara, wilayah kelola lahan rakyatnya hanya 169.665 hektare.
Selanjutnya, Provinsi Maluku dengan luas kelola lahan yang dikuasai korporasinya mencapai 2.274.567 hektare dan rakyat hanya 227.888 hektare. Kemudian di Sulawesi, 2.211.698 hektare lahan dikuasai korporasi dan 342.233 hektare rakyat.
Terakhir, di Jawa-Bali, luas kelola lahan yang dikuasai korporasinya mencapai 682.380 hektare dan rakyat hanya 343.693 hektare. Jika ditarik secara umum, Walhi dan Auriga juga menemukan adanya ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
Korporasi tercatat mengelola 92 persen lahan, sementara rakyat hanya 8%. “Yang diberikan kepada korporasi seluruhnya seluas 36,8 juta hektare. Di sisi lain, yang diberikan kepada rakyat hanya 3,1 juta hektare,” dikutip dari laporan itu.
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) saat ini masih berusaha terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan masyarakat untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat di tingkat tapak.
Dalam pembukaan Festival Forest Investment Program (FIP) 2022 di Jakarta, Rabu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto menjelaskan bahwa KLHK melalui FIP 2 yang didanai Bank Dunia dan DANIDA sejak 2017 telah mendorong implementasi penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan hutan terdesentralisasi.
“Proyek FIP 2 dirancang dan dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan KPH dan masyarakat lokal sehingga pengelolaan hutan yang terdesentralisasi dapat menghasilkan peningkatan mata pencaharian berbasis hutan di wilayah sasaran,” kata Agus seperti dikutip Antara.
Melalui proses pengelolaan hutan yang terdesentralisasi diharapkan dapat mendorong peningkatan tata kelola hutan dan mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat di tingkat tapak. Betapa hancur negeri dipimipin oleh Jokowi dan para manusia rakus pendukungnya. (net/dun/smr)
sumber: duniaoberita.com di WAGroup SOBAT ANIES KOLOBORASI
