Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan, saat ini program transmigrasi mempunyai paradigma baru. Pada masa lalu sifatnya top down sekarang bottom up.
Semarak.co Dari paradigma baru inilah membuat banyak kepala daerah meminta kepada Kementerian Transmigrasi agar wilayahnya mendapat kiriman transmigran.
“Sekarang keinginan adanya transmigrasi bisa diusulkan oleh pemerintah daerah”, ujar Viva Yoga, saat dialog dengan akademisi Universitas Nasional (Unas), dirilis humas usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Rabu (26/2/2025).
Dia menyebut kabupaten Halmahera Selatan menyatakan butuh 250 kepala keluarga, sedang Kabupaten Siak membutuhkan 500 kepala keluarga.
“Mereka membutuhkan para transmigran agar lahan-lahan kosong terkelola dan berdaya guna hingga menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru”, tambahnya.
Hadirnya para transmigran tak hanya menciptakan daerah pertumbuhan baru namun juga memekarkan wilayah administrasi.
Disebut sejak transmigrasi dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1950, program ini telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 114 kabupaten/kota, dan 3 provinsi. Tiga provinsi yang terbentuk dari adanya transmigrasi adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan.
Di tengah efisiensi anggaran, Kementerian Transmigrasi dituntut melakukan program-program inovatif dan kreatif dengan tidak menggantungkan pada APBN. Dia mengajak kepada semua pihak, seperti pelaku usaha dan perguruan tinggi berkolaborasi membangun kawasan transmigrasi.
Kementerian Transmigrasi saat ini memiliki lahan 3,1 juta Ha dan 619 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia di luar Jawa dan Bali. Lahan-lahan itu disebut bisa dikerjasamakan.
Bila di Kementerian Kehutanan ada lahan yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain dalam kesepakatan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maka di Kementerian Transmigrasi ada Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT).
“Dalam IPT bisa menanamkan modal untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang”, ujarnya.
Dari peraturan itu Viva Yoga mengajak semua pihak termasuk Unas untuk memanfaatkan peluan dan kesempatan yang ada.
“Membangun kawasan transmigrasi perlu berkolaborasi dengan semua pihak”, tuturnya. (hms/smr)
