PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM merupakan sebuah Lembaga Keuangan Khusus yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah. Kelahiran PNM bertujuan untuk menciptakan sebanyak mungkin pengusaha baru dari kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang tangguh, mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja, berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Selain penguatan permodalan, penguatan dari sisi manajemen juga diberikan oleh PNM sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara strategis, PNM diarahkan untuk memberikan solusi finansial maupun non finansial bagi sektor UMKM.
Direktur Utama PNM, Parman Nataatmadja menjelaskan, sejak pertengahan tahun 2008, PNM melakukan transformasi bisnis antara lain dengan mereposisi bisnis dan memperluas layanan langsung kepada UMK melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). “Langkah transformasi ditempuh dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan dukungan kepada UMK & Koperasi, serta menjaga kesinambungan perusahaan dengan akan berakhirnya pengelolaan Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI),” jelas Parman.
Dijelaskannya, model pembiayaan ULaMM berupa layanan pinjaman modal dilakukan secara langsung, baik kepada perorangan atau pinjaman untuk Badan Usaha, yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya. Dukungan yang diberikan meliputi pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan maupun pengelolaan keuangan dan akses pasar.
Sebagai pilot project, pada pertengahan tahun 2008, kelahiran UlaMM tersebar hanya di 12 wilayah di DKI dan Jawa Barat. Dalam perkembangannya ULaMM menjadi gerai layanan di bawah satu atap (one stop shopping) bagi para pengusaha mikro dan kecil. “Hal ini memungkinkan karena ULaMM dilengkapi berbagai dukungan teknis bagi peminjam. Tujuannya membantu UMK & Koperasi agar berkembang sekaligus mempercepat kemajuan usahanya,” ungkap Parman. Hingga saat ini, jaringan layanan PNM sudah meluas hingga lebih dari 4.000 kecamatan di seluruh provinsi Tanah Air.
Selanjutnya, pada Januari 2016, PNM yang pada akhir 2015 mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp 1 triliun untuk pembiayaan serta pemberdayaan sektor usaha mikro ini telah melahirkan produk baru yang dikenal dengan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). PNM Mekaar adalah sebuah produk pemberdayaan yang dikhususkan bagi perempuan (ibu rumah tangga) Pra-Sejahtera Produktif melalui penerapan pembiayaan secara kelompok. “Mekaar menjadi salah satu produk primadona di sektor pembiayaan mikro prasejahtera produktif, karena Mekaar merupakan satu-satunya produk pembiayaan milik Negara yang menyasar pada sektor pelaku usaha mikro pra-sejahtera,” kata Parman.
Mekaar yang difokuskan bagi kaum ibu-ibu rumah tangga produktif ini mengawali project-nya pada Januari 2016 dengan hanya satu cabang dengan satu wilayah usaha di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Berkat kegigihan dan komitmen insan PNM, hingga akhir Desember 2016 PNM Mekaar telah memiliki 372 kantor cabang serta mengkoordinir 1.244 Kecamatan di seluruh Indonesia hingga pelosok desa.
Bahkan hingga akhir 2016, Mekaar (membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 866 miliar kepada 430 ribu wanita pelaku usaha mikro kecil dari kalangan pra-sejahtera. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan Menteri BUMN pada awal peluncuran Mekaar, yakni sebanyak 400 ribu ibu rumah tangga. Sedangkan tahun 2017, PNM menargetkan mampu meningkatkan jumlah nasabah Mekaar hingga 2 juta orang.
Dari sisi kinerja operasional, sepanjang tahun 2016 PNM telah menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM hingga Rp 5.45 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi 1.5 % dibandingkan target yang telah ditetapkan pada awal 2016 sebesar Rp 5.37 triliun. Sementara laba tumbuh 13.7% dari tahun 2015 sebesar Rp 64.2 Miliar menjadi Rp 73 Miliar di tahun 2016. Total aset mencapai Rp 7.4 Triliun di 2016, atau melonjak 23 % dari tahun 2015. Sedangkan nilai ekuitas tercatat Rp 1.78 Triliun atau naik dari posisi ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.72 Triliun.
Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, PNM telah memiliki jaringan layanan PNM ULaMM dan Mekaar melalui1.110 kantor cabang seluruh Indonesia lebih di 4.000 kecamatan. Sejak awal beroperasi hingga akhir Desember 2016, ULaMM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 26.02 triliun kepada 4.083.331 para pelaku UMK.
BIDIK 1.800 KANTOR PADA 2017
Dalam memberikan layanan jasa pembiayaan berskala mikro, PNM membutuhkan perluasan kantor ULaMM dan Mekaar di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2017, perusahaan telah menargetkan untuk melakukan perluasan kantor ULaMM menjadi 1.800 kantor. “Perluasan kantor ULaMM dan Mekaar berdasarkan titik-titik jaringan yang mengacu pada potensi-potensi di tiap wilayahnya. Kita sudah mempunyai program perluasan kantor layanan dan hal ini sudah disampaikan kepada Menteri BUMN dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham,” kata Parman.
Saat ini, lanjut Parman, kantor ULaMM sudah berada di 33 provinsi di Indonesia sehingga pada tahun 2017 diharapkan bisa menjangkau pelosok desa di seluruh Indonesia. Mayoritas beberapa wilayah, mulai dari Sabang sampai Merauke, sudah masuk dalam wilayah bisnis PNM. Hanya saja beberapa wilayah seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat akan diperluas dan diperkuat menjadi sasaran pengembangan bisnis Mekaar.
Selain aktifitas pembiayaan, PNM juga konsisten menjalankan aktivitas Jasa Manajemen yang dikenal dengan nama Program PKU (Pengembangan Kapasitas Usaha). Selain berupa pelatihan dan pendampingan usaha, Program PKU dibagi dalam dua kegiatan utama berupa Klasterisasi Teritorial dan Klasterisasi Sektoral Industri UMK. Pengembangan Klaster ini diharapkan menjadi salah satu pendukung percepatan aktivitas ekonomi lokal, serta menjadi medium percontohan bagi pemerintah daerah dalam membentuk dan mengembangkan UMKM di daerah.
Pada 2016, Program PKU telah berhasil melaksanakan total pelatihan bagi UMK sebanyak 658 pelatihan yang melibatkan 25.800 pelaku Usaha Mikro dan Kecil nasabah ULaMM PNM. Selanjutnya pada 2017, perusahaan membidik peningkatan jumlah pelatihan hingga 850 yang melibatkan 35.000 pelaku usaha. (lin)