Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin (BEM Unhas) memastikan akan ikut demo 11 April 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan, BEM Unhas mengirimkan perwakilan ke Jakarta untuk bergabung dengan aksi BEM Seluruh Indonesia (SI) geruduk Istana Negara yang akhirnya beralih ke Gedung DPR/MPR.
semarak.co-Presiden BEM Unhas Imam Mobilingo mengatakan, rencananya aksi 11 April akan digelar di Makassar dan di Jakarta. Sementara untuk lokasi unjuk rasa di Makassar sendiri, kata Imam saat ini difokuskan di kantor DPRD Sulawesi Selatan dan memastikan seluruh mahasiswa Unhas akan turun ke jalan besok.
“Kita membagi dua gerakan, ada di Makassar bersama solidaritas Unhas dan BEM se-Makassar. Kemudian kami mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk bergabung dengan BEM SI. Sesuai rapat konsolidasi semalam titik kita di kantor DPRD Sulsel, tapi untuk BEM SI sendiri kita belum tahu lokasi aksinya dimana,” kata Imam kepada CNNIndonesia.com dilansir CNN Indonesia.com/Minggu, 10 Apr 2022 18:40 WIB.
Meski demikian, Imam mengaku hingga saat ini pihaknya belum memutuskan tuntutan yang akan disampaikan pada aksi 11 April di kantor DPRD Sulsel. Hal itu menurut dia masih dalam kajian ditataran BEM Unhas. “Hasil konsolidasi semalam tuntutannya cukup banyak ingin disampaikan sehingga belum difinalisasi,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Arsy Jailolo mengatakan, bahwa seluruh kader HMI Cabang Makassar akan ikut aksi 11 April besok dengan tuntutan menolak 3 periode masa jabatan Joko Widodo (Jokowi). “Iya kami aksi besok aksi di kantor DPRD Sulsel,” kata Arsy kepada CNNIndonesia.com.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4/2022). Kedua tokoh membahas dinamika yang terjadi belakangan ini. Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang akan digelar 11 April nanti.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD RI agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa. “Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI,” ujar Panglima TNI.
Dilanjutkan Panglima Andika, “Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.”
Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-Undang. “Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini,” ujarnya.
Sebelumnya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sudah menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan. “Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujar LaNyalla.
Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. “Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” tegas Senator asal Jawa Timur itu.
Terkait suara-suara yang minta agar Jokowi mundur, LaNyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya, akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024.
“Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,” papar dilansir laraspostonline.com/2022/04.
Ditambahkan LaNyalla, dia juga menyampaikan ke para mahasiswa melalui siaran persnya, bahwa terkait tuntutan tentang janji kampanye yang belum ditepati, harus kita beri kesempatan sampai 2024.
Dalam kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Dia meminta pemerintah juga tidak menghalang-halangi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka lantaran kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi.
“MUI mengimbau kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait agar menghormati hak-hak dari mahasiswa dan rakyat yang ikut berunjuk rasa, dengan tidak menghambat dan menghalang-halangi peserta unjuk rasa yang akan datang ke Jakarta,” ucap Anwar kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).
Di satu sisi, MUI juga meminta para demonstran untuk tertib dalam menyampaikan aspirasi mereka. Jangan sampai aksi berubah menjadi anarkis dan melanggar hukum. Tidak kalah pentingnya, aksi harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi.
Sementara kepada aparat penegak umum, MUI berpesan agar mampu mengendalikan diri dan tidak menggunakan senjata ketika mengawal mahasiswa menyampaikan aspirasnya. “Jangan mempergunakan peluru tajam, serta melakukan hal-hal atau tindakan yang berlebihan yang melanggar HAM, dan menyakiti hati rakyat,” tutupnya
sumber: rmol di WAGroup Wa-rung IKBA cnnindonesia.com di WAGroup PAMEKASAN GERBANG SALAM/laraspostonline.com/2022/04 di WAGroup GUYUB PWI JAYA
