Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syarifuddin mengatakan, tumbuhnya era demokratisasi, masuknya era digitalisasi dan virtualisasi, mengharuskan para pemberi layanan melakukan perubahan.
“Konsep pelayanan bukan pertemuan fisik namun yang langsung menyentuh harapan dan kepuasan publik,” ujar Syarifuddin dalam peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Rabu (6/3) seperti dirilis Humas Kementerian PANRB.
Perbelanjaan terbesar dunia bernama amazon.com, lanjut Menteri, tidak punya bangunan berupa mal. Begitu juga dengan perusahaan taksi terbesar di dunia bernama Uber yang tidak punya mobil taksi sendiri. “Banyak toko digital di dunia maya yang menjangkau manusia dikawasan tak terbatas,” ujarnya.
Sebab itu, kata dia, konsep the new public service di Indonesia lebih berorientasi pada kepercayaan publik, menjembatani harapan rakyat, membuka partisipasi sosial dalam pemerintahan, menyegarkan lagi birokrasi publik, serta membangkitkan legitimasi bagi pemerintahan.
Berdasarkan hal tersebut konsep the new public service di Indonesia harus semakin berkembang melalui open government. Dijelaskan bahwa adanya anggapan bahwa pelayanan pemerintah itu berbelit, lambat, mahal, tidak pasti dan melelahkan harus dikikis habis.
Kualitas pelayanan publik harus diubah kedalam tata cara yang enterpreunership, berorientasi hasil, menjawab kebutuhan mendasar, cepat, mudah, murah, dan memberi kepuasan pada rakyat.
Generasi pertama pelayanan terpadu di Indonesia bernama Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kemudain generasi kedua bernama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan generasi ketiga adalah MPP yang dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam datu tempat.
“Kehadiran MPP dapat memayungi PTSP, tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP,” jelasnya.
Mantan Wakapolri tersebut menegaskan bahwa pembangunan MPP juga sejalan dengan dibangunnya Online Single Submission (OSS) sehingga dapat mengintegrasikan pasar besar dalam satu kesatuan investasi nasional. Maka dari itu ia berharap MPP Kota Pekanbaru dapat menopang kemudahan berusaha dan pelayanan publik termasuk sektor ekonomi.
Diperluas
Lebih lanjut ia mengajak seluruh stakeholder untuk ikut melanggengkan MPP, serta mengubah budaya kerja yang melayani, menampilkan wajah birokrasi yang mengadopsi the new public service, sehingga benar-benar merepresentasikan MPP sebagai jawaban terhadap harapan publik tentang kemudahan perizinan dan berusaha.
Sementara MPP Kota Pekanbaru yang diresmikan Syafruddin, Rabu (6/3) menghadirkan173 jenis layanan. Baik perijinan maupun nonperijinan dari 24 instansi baik pada pemerintah pusat maupun daerah.
Namun, bangunan yang berada di omplek kantor Walikota Pekanbaru itu dirasa belum memadai, sehingga akan diperluas dnegan penambahan dua Gedung lagi.
Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan memperbanyak jenis layanan serta memperluas area MPP demi memberi rasa nyaman bagi para pengunjung.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, terbangunnya MPP terinspirasi dari program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dimana 6 diantaranya berkaitan erat dengan pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara ditengah tengah masyarakat.
MPP merupakan pengintegrasian berbagai layanan dasar ke dalam satu gedung, yang sebelumnya terpisah sehingga kurang efektif dan tidak efisien. “MPP memberi kemudahan berusaha dan mengubah pola pikir untuk memberikan pelayanan publik di tengah perubahan zaman. Jadi harus ada SDM yang memiliki jiwa enterpreunership, dan juga dituntut melakukan inovasi,” ujarnya dalam acara peresmian.
Menurutnya melalui MPP, dapat mengubah pola pikir dari yang sebelumnya ego sektoral menjadi kerjasama dan terintegrasi. Selain itu MPP dapat memberi dampak pada tumbuhnya ekonomi serta menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Riau.
Walikota Pekanbaru Firdaus MT menjelaskan, bangunan MPP yang diresmikan saat ini merupakan gedung MPP tahap pertama. Pihaknya masih akan menambah dua gedung lagi untuk pelayanan MPP, yang salah satunya nanti akan dipergunakan untuk layanan Disdukcapil. Sedangkan satu bangunan lagi untuk menambah jumlah pelayanan serta kapasitas pengunjung.
“Kita akan terus kembangkan MPP dengan menambah dua gedung yang akan kita renovasi untuk MPP. Satu gedung nanti diperuntukan bagi layanan Disdukcapil, sementara satu gedung lain untuk menambah kapasitas dan jenis layanan, dan memperluas layanan seperti Samsat dan Kejaksaan,” ujarnya.
Menuturnya perluasan gedung MPP perlu dilakukan mengingat kondisi yang ada saat ini belum bisa menampung jumlah masyarakat yang jumlahnya 2.000 orang yang akan mengurus perizinan dalam satu hari.
Selain ditambah gedung untuk MPP, nantinya juga akan dibuatkan taman publik yang dilengkapi arena bermain anak-anak. “Lahan seluas satu setengah hektare dan 4 gedung yang ada di kantor Walikota ini akan kami jadikan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (lin)
