Moratorium Izin Koperasi Kemenkop dan UKM Salah Diagnosa

Oleh Suroto *

semarak.co– Baru saja Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM mengeluarkan kebijakan moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam. Surat Edaran tentang Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam tersebut akan berlaku hingga 3 bulan mendatang sejak ditandatangani tanggal 26 Mei 2020.

Moratorium tersebut menandakan kalau Kemenkop dan UKM itu seperti sedang gamang menghadapi maraknya koperasi abal-abal dan rentenir berkedok koperasi.

Kemenkop dan UKM itu selama ini punya unit layanan teknis dan salah satunya adalah pemberian izin bagi usaha koperasi simpan pinjam. Fungsi layanan pemberian badan hukumnya sudah dipindahkan ke Kemenkum dan HAM sejak ditandatanganinya  PP tentang OSS ( Online Single Submitiion).

Moratorium ini walaupun  tujuannya baik tapi sebetulnya sudah menyalahi prinsip kerja layanan publik mengingat fungsi perizinan itu penting untuk mendorong investasi dan apalagi di masa Pandemi saat ini.

Apa yang dilakukan oleh Kemenkop dan UKM ini jelas kontraproduktif dengan upaya untuk mendorong akselerasi ekonomi di tengah pandemi. Apalagi di masa pandemi saat ini mulai muncul kebutuhan masyarakat yang ingin kembangkan koperasi.

Sebetulnya masalah perizinan itu tidak perlu dimoratorium karena tinggal diverifikasi saja. Persoalan regulasi perizinannya berupa Permen juga baru saja diterbitkan.

Di balik kebijakan moratorium ini saya menduga ada upaya untuk membuat birokratisasi kembali izin pengembangan koperasi simpan pinjam yang pada waktu ini semua sudah ditarik ke sistem online yang tadinya rumit dan manual.

Persoalan maraknya koperasi abal abal dan rentenir berbaju koperasi itu sebetulnya secara mendasar terletak di lemahnya UU Perkoperasian yang tidak imperatif dan juga “political will” dari Kemenkop dan UKM yang secara sengaja memanfaatkan kelemahan UU.

Waktu 3 bulan tentu tidak cukup untuk memperbaiki regulasi setingkat UU. Jadi pemerintah hanya tinggal perlu lebih tegas dalam melakukan upaya preventif  dan juga mengefektifkan fungsi pengawasan yang sudah dibentuk  dibawah kedeputian tersendiri. Tidak perlu dilakukan moraturium.

Upaya preventif yang sudah diperitahkan oleh UU itu jelas dan tegas seperti misalnya pembubaran koperasi oleh pemerintah yang juga sudah diatur melalui regulasi setingkat PP dan Permen. Ini yang harusnya segera dijalankan.

Ada sekitar 130 ribu koperasi dari 152 ribu yang abal abal dan potensi untuk selalu dimanfaatkan oleh oknum untuk menipu masyarakat dan merugikan. Ini harusnya tinggal dibubarkan dan baru kemudian sisanya tinggal diberikan insentif kebijakan untuk memperkuat kelembagaanya dengan mendorong perkuatan fungsi integrasi vertikal organisasinya.

Koperasi itu self-regulated organization, organisasi mengatur diri mereka sendiri. Jadi peranan pemerintah itu harusnya diakselerasi kesana. Bukan seperti polisi yang akan tidak efisien.

Kemenkop dan UKM itu fungsinya adalah untuk memberikan layanan teknis perizinan koperasi. Kalau fungsi ini tidak jalan sebetulnya Kemenkop dan UKM ini sebagai institusi sudah tidak berjalan. Jadi tidak diperlukan lagi.

Koperasi simpan pinjam itu tidak menikmati fasilitas seperti penjaminan, dana penempatan pemerintah, modal penyertaan pemerintah dan subsidi bunga seperti yang dinikmati oleh perbankkan.

Juga didiskriminasi dalam berbagai regulasi ekonomi sektoral.  Kalau mau dikembangkan ini yang juga perlu dikerjakan. Jadi bukan dengan mempersoalkan perizinannya.

Kebijakan moratorium perizinan koperasi oleh Kemenkop dan UKM itu bukan hanya salah sasaran tapi juga salah diagnosa.

Jakarta, 20 Juni 2020

*Penulis adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

 

sumber: WA Group Forwakop-ukm (post 21/6/2020)

LEAVE A REPLY