Meski Ada Wabah Virus Corona, Kementerian PPN/Bappenas: Ibu Kota Negara Pindah Sesuai Rencana

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) DKI Jakarta secara virtual di Jakarta, Kamis (23/4/2020). Foto: internet

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut pemindahan ibu kota negara (IKN) tetap akan sesuai rencana meski saat ini pemerintah berkonsentrasi menangani wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19.

semarak.co -Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, sampai saat ini rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih terus berproses, termasuk sejumlah persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Bacaan Lainnya

“Semua prioritas nasional kami tetap berjalan termasuk juga IKN (ibu kota negara) tetap berjalan,” kata Rudy dalam keterangan pers daring (dalam jaringan) atau online di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Meski begitu, Rudy mengakui rencana pemindahan IKN tersebut bukan menjadi fokus utama sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021. Penyebabnya, dalam RKP tahun 2021, pemerintah akan fokus melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai dampak wabah virus corona jenis baru.

Nantinya, dalam RKP 2021 pemerintah akan menyiapkan hal-hal mendasar dalam pemindahan ibu kota negara di antaranya penyiapan infrastruktur dasar yang masih perlu disesuaikan dan dipertajam. “Masih perlu kami sesuaikan, perlu kami pertajam karena kami masih menyelesaikan masterplan, urban desain masih difinalkan,” imbuhnya.

Sebelum ada wabah virus corona, pemerintah sudah merancang sejumlah tahapan pemindahan ibu kota negara. Ibu kota negara dari Jakarta rencananya akan pindah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, pada Selasa (4/2/2020) menyebutkan pada 2020 dimulai tahapan persiapan IKN dengan penyiapan masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan dan pembahasan RUU IKN hingga Badan Otorita Ibu Kota.

Pada 2021 rencananya akan sudah dimulai tahapan ground breaking IKN dan selanjutnya pada 2022 membangun hunian pendukung hingga sarana kesehatan.

Kemudian pada 2023, membangun jaringan telekomunikasi, penyiapan lahan untuk diplomatik, hingga meningkatkan kesiapan bandara dan pelabuhan yang akan dituntaskan hingga 2024, ibu kota negara rencananya resmi di Kalimantan Timur.

Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, kata Suharso, akan menjadi fokus dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Menurut Menteri PPN, percepatan pemulihan itu dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi wabah penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 tersebut berakhir dalam waktu yang tidak lama tahun ini.

“Pada tahun 2020 ini skenario agenda pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP 2021,” kata Suharso dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbagnas) 2020 RKP 2021 daring di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Dalam RKP 2021, lanjut dia, pemerintah akan melakukan empat fokus pembangunan yakni pemulihan sektor industri, pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Kepala Bappenas ini mengungkapkan dalam RKP 2021 mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Adapun tujuh prioritas tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayan.

Selain itu, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim, kemudian stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. “Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai RKP 2021,” katanya.

Selain empat fokus pembangunan itu, penekanan juga dilakukan untuk sejumlah proyek utama yang diusulkan pemerintah daerah yang disampaikan dalam rapat koordinasi gubernur seluruh Indonesia sebagai rangkaian penyusunan RKP 2021. (net/lin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *