Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (1/3/2023). Dalam arahannya, Menteri PANRB Anas menyebutkan, ke depan pelayanan dan birokrasi merupakan hal yang berkesinambungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
semarak.co-Disampaikan Menteri PANRB Anas, MPP Kabupaten Lombok Tengah merupakan MPP pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan MPP ke-112 secara nasional. Anas menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Lombok Tengah atas upayanya menghadirkan pusat layanan publik itu.
“Ke depan pelayanan ini menjadi kunci. Birokrasi ini engine-nya dari pelayanan. Oleh karena itu, birokrasi ini kalau bisa bergerak dengan hebat, ini tentu ke depan, Pak Bupati, dampaknya akan luar biasa,” ujar Menteri PANRB Anas dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu petang (1/3/2023).
Ditambahkan Menteri Anas, “Saya mengapresiasi MPP ini dan bisa belajar terus, beberapa daerah yang hebat. Sekarang kita next level, kita mau masuk ke MPP Digital. Saat ini Kementerian PANRB terus berupaya mengakselerasi kehadiran MPP Digital. Dikatakan, hadirnya MPP Digital banyak dampak yang akan dirasakan masyarakat.”
Terkait MPP Digital, Menteri Anas menyampaikan, “Dampak dari penerapan MPP Digital, kalau dulu masyarakat mengisi data berulang-ulang. Targetnya ke depan cukup mengisi satu saja. Ke depan MPP Kabupaten Lombok Tengah juga dapat mengimplementasikan MPP Digital.”
Harapan Menteri Anas, NTB ini bisa jadi model untuk wilayah timur. “Kalau Pak Sekda dan Pak Gubernurnya mau, ini bisa,” imbuh Menteri Anas yang Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sebagai roda penggerak dari pelayanan, Anas juga mendorong jajaran Pemkab Lombok Tengah untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait Reformasi Birokrasi diantaranya yaitu birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat.
Selain itu, Menteri Anas juga meminta agar Pemkab Lombok Tengah menanggulangi stunting yang jadi salah satu target presiden. Untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang baik, gizi ibu hamil harus terpenuhi. “Maka Pak Bupati dan Pak Sekda mulai sekarang tolong intervensi ibu hamil karena stunting itu ada di ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun,” ungkapnya.
Untuk diketahui, MPP Kabupaten Lombok Tengah memiliki 160 layanan dari 21 instansi yang bergabung. Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan hadirnya MPP merupakan wujud usaha pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
“Hal demikian adalah bagian dari ikhtiar kami dalam rangka menunaikan amanah menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih dan untuk memastikan terwujudnya proses perizinan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan akuntabel,” pungkasnya.
Di bagian lain Universitas Indonesia (UI) menjadi saksi bagi langkah awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Kementerian PANRB menyelenggarakan Talkshow RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kamis besok (2/3/2023) di kampus yang khas dengan almamater kuning tersebut.
Menteri PANRB Anas dijadwalkan memberi arahan pada talkshow ini. Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Sidang UI ini mengusung tema Sinergi Stakeholder dalam Implementasi RB dengan tagline Bergerak Serempak untuk RB Berdampak.
Penerapan RB tematik ini adalah penjabaran arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus punya dampak langsung bagi masyarakat. Ada empat fokus dalam RB tematik.
Yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual prioritas presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, Kementerian PANRB mendorong penerapan RB Tematik bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Talkshow ini merupakan bentuk sosialisasi kebijakan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang akan diterbitkan, serta langkah awal sinergisitas instansi pemerintah dalam percepatan reformasi birokrasi.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto bersama Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo akan berbagi pengetahuan diantaranya perubahan kebijakan Road Map RB, serta arah dan fokus kebijakan RB yang baru.
Pembicara lain yang hadir dalam kegiatan ini adalah Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi, serta Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno.
Deputi dari dua instansi pemerintah pusat itu akan menjelaskan mengenai peran instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan RB tematik. Masyarakat bisa mengikuti acara tersebut melalui kanal YouTube resmi Kementerian PANRB, kanal YouTube rbkunwas, serta UI Teve.
“Diharapkan melalui kegiatan ini menghasilkan masukan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, serta masyarakat,” jelas Erwan dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu petang (1/3/2023). (fik/don/hms/smr)
