Presiden Prabowo Subianto menempatkan petani dan nelayan sebagai tulang punggung bangsa dalam Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, pada 24 Juni 2026. Pesan itu menjadi penting bagi Kementerian Transmigrasi, karena pembangunan kawasan transmigrasi selama ini juga bertumpu pada kekuatan rakyat pekerja.
Semarak.co – Mentrans M Iftitah Sulaiman menyatakan, kehadiran presiden menunjukkan agenda transmigrasi memiliki titik temu yang kuat dengan arah Presiden Prabowo, yakni membela rakyat kecil, memperkuat produksi nasional, dan memastikan Indonesia tidak bergantung pada negara lain untuk kebutuhan dasarnya.
“Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan telah berjasa sejak masa perjuangan kemerdekaan. Mereka memberi makan rakyat dan para pejuang, bahkan ketika negara belum memiliki APBN,” ujar Mentrans, dirilis humas usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Kamis malam (25/6/2026).
Presiden juga mengkritik cara pandang lama yang terlalu mudah menyerahkan kebutuhan pangan kepada impor dengan alasan efisiensi. Bagi Presiden, kemerdekaan Indonesia harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kecil, bukan hanya keuntungan bagi segelintir pihak.
Kementrans membaca pesan tersebut sebagai mandat moral pembangunan kawasan. Transmigrasi harus menjadi jalan membuka akses rakyat terhadap lahan, pekerjaan, pendidikan, teknologi, pasar, dan masa depan yang lebih baik. Kawasan transmigrasi tidak boleh berhenti sebagai permukiman, tetapi harus tumbuh sebagai ekosistem ekonomi produktif.
Di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan, PENAS XVII juga memperlihatkan optimisme baru: harga pupuk turun 20 persen, Nilai Tukar Petani mencapai 127 persen, sektor pertanian tumbuh 5,74 persen, dan produksi pangan nasional disebut mencapai 38 juta ton. Capaian tersebut memperkuat keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Bagi Mentrans, semangat itu menjadi arah kerja kementerian ke depan. Kawasan transmigrasi harus hadir sebagai bagian dari solusi: mengurangi kemiskinan, memperluas pemerataan, menciptakan pusat produksi baru, dan menjaga martabat petani serta masyarakat kawasan.
PENAS XVII di Gorontalo akhirnya bukan hanya perayaan petani dan nelayan. Ia menjadi panggilan bagi seluruh sektor pembangunan, termasuk transmigrasi, untuk kembali kepada tujuan paling dasar bernegara: menyejahterakan rakyat.
Sinergi Kawal Lumbung Pangan Negeri, Kementerian Transmigrasi Siapkan Lahan, SDM, dan Pangan Alternatif
Lahan HPL Transmigrasi dan sumber daya manusia transmigran petani siap didayagunakan, bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Negara lainnya untuk mencapai target Program Kerja Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.
Komitmen ini disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat didaulat menyampaikan sambutan dalam Exit Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan TA 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
“Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat melihat dengan lebih jernih apa yang telah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, serta apa yang harus segera disempurnakan,” ujar Menteri Iftitah.
Iftitah menyoroti pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan sektor pangan. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya, efisiensi pemanfaatan anggaran, dan keberlangsungan sarana pendukung di lapangan.
Sebagai contoh, Kementerian Transmigrasi menemukan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di sejumlah kawasan transmigrasi memerlukan sistem pemeliharaan yang lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Ketika alsintan mengalami kerusakan, kemampuan petani untuk memperbaikinya sering kali terbatas. Karena itu, kami memandang perlu adanya dukungan bengkel atau layanan pemeliharaan di lokasi-lokasi yang menerima bantuan alsintan dalam jumlah besar sehingga investasi negara benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, Iftitah menekankan pentingnya diversifikasi pangan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi keterbatasan lahan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi saat ini tengah mengembangkan proyek percontohan budidaya ubi jalar sebagai salah satu alternatif sumber pangan selain beras.
Ia menilai pengembangan pangan nasional harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penggunaan air, sehingga ketahanan pangan dapat berjalan selaras dengan ketahanan lingkungan dan energi.
Plt. Anggota IV BPK-RI, Nyoman Adhi Suryadnyana , menyampaikan pertemuan ini diharapkan mampu membangun pemahaman bersama terkait tata kelola pangan nasional. BPK ingin melihat efektivitas dari eksekusi di lapangan terkait ketahanan pangan.
“Pada kesempatan pertama sekaligus Exit Meeting ini kita dapat bersama-sama memahami bagaimana pelaksanaan ketahanan pangan yang dilaksanakan di Indonesia, apakah benar-benar sudah sesuai dengan harapan Presiden dan BPK,” tegas Nyoman.
Lebih jauh, Pimpinan BPK RI menekankan implikasi audit dan rekomendasi hasil pemeriksaan ini, harus mampu mendorong perbaikan yang bersifat substantif dari hulu ke hilir, dan bukan sekadar pemenuhan administratif belaka.
Ke depan, seluruh kementerian dan lembaga terkait berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, terutama dalam penguatan sistem informasi pangan yang terintegrasi, harmonisasi regulasi, dan penguatan sinergi program swasembada pangan dari tingkat pusat hingga desa. (AAF/SMR)
