Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.
Semarak.co – Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu perwakilan organisasi masyarakat sipil (CSO) OGP Indonesia menegaskan, komitmen ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Ke depan, OGP harus semakin berperan dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Kamis (13/3/2205).
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Kementerian PANRB memandang perlu adanya strategi yang terstruktur dalam mengarusutamakan prinsip OGP di setiap kementerian/lembaga (K/L).
“OGP alat strategis yang mempermudah kerja sama antar kementerian, serta memastikan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Namun, untuk hasil optimal diperlukan mekanisme tata kelola yang lebih kuat,” jelasnya.
Selain aspek kelembagaan, Rini juga menyoroti bagaimana transformasi digital dapat mendorong keterbukaan pemerintahan. Dia menekankan digitalisasi bukan sekadar menyediakan layanan berbasis teknologi, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola yang solid.
“Pemerintah telah membangun INA Digital, sebagai penyelenggara yang mengintegrasikan layanan pemerintah, dalam mendorong transformasi digital pemerintah dan keterpaduan layanan digital, untuk mempermudah masyarakat. Jadi tidak boleh ada lagi proses berbelit,” tuturnya.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan, rencana aksi OGP yang telah berjalan perlu terus diperkuat dan dikembangkan agar semakin relevan dengan program prioritas pemerintah.
“Rencana aksi OGP harus lebih adaptif terhadap program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis. Informasi berupa masukan dari masyarakat, yang dihimpun CSO OGP, sangat dibutuhkan untuk terus memperbaiki kinerja pemerintah,” ungkap Wamen Purwadi.
Kementerian PANRB juga memberikan sejumlah saran bagi penguatan OGP di Indonesia, seperti penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program OGP, serta peningkatan mekanisme pemantauan serta evaluasi keterbukaan pemerintahan .(hms/smr)
