Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menyerahkan 55 sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Senin (12/6/2023).
semarak.co-Adapun ke-55 sertipikat tersebut terdiri dari sertipikat tanah wakaf, Sertipikat Hak Pakai pemerintah daerah, Sertipikat Hak Pakai Badan Pusat Statistik (BPS), Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT PLN (Persero), dan sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Wamen ATR/Waka BPN Raja Juli mengungkapkan 2 manfaat penting dari proses sertipikasi tanah, baik itu tanah pemerintah maupun tanah yang dimiliki masyarakat. Menurutnya, hal penting yang pertama adalah adanya kepastian hukum bagi hak atas tanah masyarakat.
“Salah satu obat dari kejahatan pertanahan itu dengan dilakukannya sertipikasi. Biasanya mafia tanah bergerak di area abu-abu, tapi kalau ada sertipikatnya jelas, maka Insyaallah ruang gerak mafia tanah kita persempit,” kata Wamen ATR/BPN Raja Juli dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Senin malam (12/6/2023).
Manfaat berikutnya yang akan diperoleh dari sertipikasi, yakni dalam sektor ekonomi. Raja Juli Antoni mengatakan, secara nasional program sertipikasi bisa membuat tanah dari yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, dari tanah tidur menjadi tanah hidup, maka terdapat pertambahan nilai ekonomi di masyarakat sejumlah sekitar Rp5.500 triliun.
“Dengan manfaat yang ada tersebut, oleh sebab itu, tentu kita harus dukung bersama, Pak Bupati, Bapak-bapak Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, red), sama-sama kita kawal sehingga program sertipikasi bermanfaat untuk kita semua,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.
Bupati Bandung Dadang Supriatna yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya mendukung program Kementerian ATR/BPN di wilayahnya, khususnya program PTSL. Ia bersaksi bahwa dengan adanya sertipikat, masyarakat merasa lebih tenang tanpa adanya suatu kegalauan karena masih bingung tidak ada kepastian hukum atas tanahnya.
“Saat ini setelah presiden mengadakan PTSL sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung,” sebut Dadang dihapadan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Rahmat; serta jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung.
Di bagian lain Kementerian ATR/BPN mendapat kunjungan dari sejumlah peserta didik dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Senin (12/6/23). Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan dua arahan penting kepada para peserta didik yang hadir.
Hal pertama yang ia sampaikan kepada para calon pejabat tinggi kepolisian itu ialah pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan suatu permasalahan. “Tidak ada satu unit pun yang memiliki kelebihan dari yang lain, yang ada sama-sama memiliki kelebihan dan kalau dikolaborasikan,” cetus Menteri Hadi.
“Maka menjadi kekuatan yang besar. Karena itu, ketika saya bekerja dilantik menjadi menteri, satu hal yang langsung saya kerjakan adalah mengintegrasikan empat pilar,” demikian Menteri Hadi menambahkan dalam arahan dirilis humas ATR/BPN usaia cara melalui WAGroup Forum Mitra ATR/BPN, Senin malam (12/6/2023).
Menteri Hadi kemudian menjelaskan, sejak ia ditunjuk menjadi menteri, ada tiga tugas utama yang diinstruksikan presiden kepadanya, yaitu menyelesaikan pendaftaran tanah dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan konflik, sengketa dan memberantas mafia tanah.
Serta terakhir memberi dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, ketiga hal tersebut sulit diwujudkan tanpa kolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, setelah didilantik, Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan) dimasukkan menjadi bagian Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Plus.
“Ini dilakukan agar mereka mudah bekerja sama, baik dengan kepolisian, dengan kejaksaan, tinggal ketemu karena sudah setara levelnya, sehingga permasalahan-permasalahan di lapangan mudah diselesaikan,” tutur Hadi Tjahjanto.
Kepada para peserta didik Sespimti Polri, Hadi Tjahjanto mengatakan harapannya, yaitu apabila nanti berhasil menjadi Pimpinan Tinggi di Kepolisian, dapat berkolaborasi membantu Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan tiga instruksi tersebut. “Selamat belajar, mudah-mudahan sukses semuanya, yang hadir di sini lulus,” tutupnya.
Dalam kesempatan ini, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa; dan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Arif Rachman.
Turut memberi materi terkait pembangunan IKN serta penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan kepada para peserta didik Sespimti Polri. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (ls/yz/jm/fa/nc/smr)
