Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono kunjungan kerja ke Koperasi Peternak Sapi Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Jawa Barat, untuk memperkuat ekosistem koperasi sektor riil dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Semarak.co – Ferry meninjau langsung fasilitas produksi susu KPBS Pangalengan serta pelaksanaan distribusi susu pasteurisasi yang telah dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah dasar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya tidak ingin lagi ada kejadian susu peternak tidak terserap industri. Pemerintah mendorong koperasi seperti KPBS untuk mengembangkan lini produksi pengolahan susu hingga UHT. Koperasi harus berdaulat di sektor produksi dan industri,” tegas Ferry, dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik Redaksi semarak.co, Selasa (23/12/2025).
KPBS Pangalengan dinilai sebagai contoh sukses koperasi sektor riil yang mampu membangun ekosistem usaha terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan populasi sapi mencapai 13.857 ekor dan produksi susu harian sekitar 80 ton, KPBS menjadi penopang ekonomi lebih dari 4.700 peternak anggota.
Selain mengelola usaha peternakan, KPBS juga telah berkembang menjadi korporasi rakyat dengan unit usaha lintas sektor, mulai dari pengolahan susu melalui PT Susu KPBS, sektor perbankan melalui BPR Bandung Kidul, hingga layanan kesehatan melalui PT KPBSA.
Ferry menegaskan pentingnya koperasi produsen susu untuk tidak hanya berhenti pada tahap pasteurisasi, tetapi naik kelas ke industri pengolahan susu bernilai tambah tinggi, termasuk produksi susu UHT. Hal ini dinilai krusial untuk melindungi peternak dari ketergantungan pada industri besar serta menghadapi dominasi produk susu impor.
Lebih lanjut, Ferry memastikan bahwa hasil produksi susu KPBS, baik pasteurisasi maupun UHT, akan diprioritaskan untuk dipasarkan melalui jaringan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Saya pastikan produk susu KPBS akan kami integrasikan dengan gerai-gerai Koperasi Desa Merah Putih. Produk koperasi harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. KDKMP akan menjadi kanal distribusi utama produk koperasi, termasuk susu KPBS,” ujar Ferry.
Menurutnya, integrasi antara koperasi produsen dengan koperasi distribusi desa merupakan kunci membangun rantai pasok yang kuat, efisien, dan berkeadilan. Skema ini juga akan memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan susu yang aman, terstandar, dan tersertifikasi bagi anak-anak sekolah.
Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menyampaikan bahwa KPBS Pangalengan merupakan contoh ideal koperasi sektor riil yang berhasil memanfaatkan pembiayaan secara akuntabel dan berkelanjutan.
“KPBS Pangalengan telah membuktikan kinerjanya dengan pengembalian dana bergulir LPDB Koperasi secara lunas dan lancar. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan koperasi, jika dikelola dengan tata kelola yang baik, mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan anggota,” jelas Krisdianto.
Ia menambahkan, LPDB Koperasi siap mendukung rencana pengembangan industri pengolahan susu KPBS, termasuk melalui kajian kelayakan, pendampingan, dan pembiayaan, sejalan dengan transformasi koperasi menuju sektor industri.
“Dengan total aset Rp173,5 miliar dan volume usaha Rp254,3 miliar, KPBS memiliki fondasi kuatnaik kelas. Apalagi koperasi ini telah berkontribusi pada penyediaan susu pasteurisasi untuk Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Ketua KPBS Pengalengan Aun Gunawan menyambut positif apa yang menjadi keinginan dan harapan Menteri Koperasi Ferry Juliantono terhadap perkembangan bisnis industri pengolahan susu KPBS Pengalengan.
Aun mengatakan, pengembangan bisnis khususnya untuk industri olahan susu jenis UHT harus memiliki perhitungan bisnis secara matang, dan melalui kajian yang menjadalam, sebab industri olahan susu memiliki tahapan yang harus saling terintegrasi, mulai dari peternakan susu, sistem atau teknologi pengolahan, packaging, hingga akses pasar produk itu sendiri.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Koperasi, saat ini kami menunggu arahan lebih lanjut. Seperti apa regulasi yang akan dibuat untuk mendorong. Karena kalau bicara bergerak seperti apa adanya, kami tidak mampu. Jadi harus ada sentuhan pemerintah yang membuat regulasi untuk mempermudah,” jelas Aun. (hms/smr)
