Setelah wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan tiga ketua umum partai, PKB, PAN, dan Golkar serta seorang menteri, mendapat penolakan besar dari publik, operasi ini dinilai tidak akan berhenti begitu saja.
semarak.co-Managing Direcrtor Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menduga operasi ini akan berlanjut. Umam menyebut, strategi lain yang akan dijalankan oleh aktor-aktor itu adalah dengan memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara untuk menyatakan tidak sanggup menjalankan Pemilu pada 14 Februari 2024.
Indikator dasar dari operasi itu, terang Umam, salah satunya tidak agresifnya partai-partai politik di Gedung Parlemen alias wakil rakyat Senayan Jakarta Selatan untuk mengetok alokasi dana Pemilu 2024.
“Titik krusialnya ada di bulan-bulan ini. Jika tangan dan kaki KPU dikunci oleh tidak jelasnya pengesahan alokasi dana pemilu, maka problem teknis operasional penyiapan Pemilu 2024 akan muncul,” kata Umam dalam keterangannya seperti dilansir SINDOnews.com pada Rabu, 09 Maret 2022 – 13:03 WIB.
Umam mengungkap bahwa di titik itulah, elemen kekuatan predatorik di sekitar Istana Presiden dan partai-partai politik pendukung penundaan Pemilu akan cuci tangan dan melimpahkan kesalahan atas ketidakmampuan penyelenggaraan Pemilu 2024 secara tepat waktu, kepada KPU.
“Jika sampai KPU berhasil dipaksa untuk menyatakan tidak siap, maka operasi politik predatorik ini berhasil dijalankan. Karena itu, saya berharap KPU dan seluruh elemen kekuatan masyarakat sipil harus benar-benar mengantisipasi hal ini. Saya tak ingin, KPU justru menjadi bagian integral dari kekuatan predatorik.
“Yang mendorong penundaan Pemilu dan mengacak-acak aturan permainan berdemokrasi lewat amandemen konstitusi, yang disesuaikan dengan selera kepentingan ekonomi-politik sempit,” katanya.
Setelah upaya menunda pemilu hampir pasti gagal, orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraharap upaya tiga periode masih bisa tercapai. Namun, semua pertanda tak mendukung. Amandemen UUD untuk menampung keinginan tiga periode masih dikeliling gunung terjal.
Memang tidak mustahil. Cuma, Jokowi lebih baik bersiap-siap ke arah yang lain. Berbagai laporan di balik layar menyebutkan bahwa para pentolan rezim berusaha sangat serius agar Jokowi bisa menjabat tiga periode. Ada berbagai formula yang muncul.
Tapi, intinya adalah para penguasa akan menggunakan segala cara untuk menggolkan tiga periode. Dan ini sedang berjalan. Gerombolan penguasa pastilah punya kekuatan luar biasa. Mereka memiliki sumber duit besar dan tangan-tangan kekuasaan untuk mengusahakan amandemen tiga periode atau penundaan pemilu 2-3 tahun.
Tetapi, tidak ada jaminan mereka akan berhasil. Sebab, ada kekuatan rakyat (people power) yang bukan milik rezim edan. Kekuatan rakyat bisa menggagalkan rencana rezim untuk memperpanjang masa kekuasaan Presiden Jokowi. Nah, apa kira-kira yang akan terjadi kalau Jokowi gagal tiga periode atau perpanjangan 2-3 tahun?
Sudah pasti akan ada situasi yang spektakuler. Pendulum kekuatan rakyat (people power) akan memukul rezim. Kegagalan tiga periode atau penundaan pemilu akan dianggap sebagai kejatuhan penguasa zalim. Dan memang persepsi penguasa zalim itu sudah bertahun-tahun tertancap di benak publik.
Jokowi tidak akan dilihat menyelesaikan masa jabatannya biasa-biasa saja. Rakyat tidak akan memperlakukan Jokowi selesai dua periode sebagaimana SBY menyudahi 10 tahun kepresidenannya. Jokowi akan dianggap “digulingkan” oleh rakyat. Padahal, dia berhenti sesuai konstitusi. Mengapa bisa dipersepsikan “digulingkan” oleh rakyat?
Karena perjuangan untuk mencegah tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Jokowi sangat berat. Banyak aktivis pro-demokrasi pro-konstitusi yang mempertaruhkan jiwa-raga. Mereka terancam masuk penjara atau bahkan terancam mati.
Tentu saja, presiden yang dipersepsikan “digulingkan” oleh rakyat dianggap punya banyak masalah selama dia berkuasa. Bisa jadi masalah penyalahgunaan kekuasaan; penegakan hukum tebang pilih; atau dugaan tersangkut berbagai kasus yang terkait langsung atau tidak langsung dengan Jokowi.
Persepsi ini sangat berbahaya. Begitu Pak Jokowi keluar dari Istana pada 20 Oktober 2024, sangat mungkin akan bermunculan tuntutan publik. Tuntutan agar dilakukan pengusutan terhadap berbagai peristiwa atau kasus yang melibatkan para pejabat tinggi semasa kepresidenan Jokowi.
Begitu banyak kasus yang ditangani secara sewenang-wenang. Misalnya kasus pembunuhan KM-50, kasus Novel Baswedan, penistaan agama oleh orang-orang yang dilindungi penguasa, dlsb. Bahkan, sangat mungkin akan muncul tuntutan agar dugaan penipuan pilpres 2019 juga diusut. Termasuk mengusut dugaan kecurangan yang dilakukan Ketua KPU 2019 (Arief Budiman).
Sudah pasti publik menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan banyak pejabat tinggi atau anggota keluarga Jokowi. Ada korupsi Jiwasraya, Bumiputra, Asabri, Garuda, dll. Mungkin juga akan dituntut pengusutan bisnis tes PCR yang diduga menghasilkan keuntungan besar secara ilegal untuk para pejabat tinggi dan sekian banyak pengusaha.
Kelihatannya, Jokowi sendiri merasakan adanya kemungkinan dia dan orang-orang dekatnya akan dikejar hukum. Banyak pihak yang menunggu-nunggu tanggal 20 Oktober 2024 ketika Jokowi harus meninggalkan Istana untuk kemudian menjadi orang biasa lagi tanpa kekuasaan. Gagal tiga periode, gagal menunda pemilu.
Saat-saat itu memang membuat banyak orang dag-dig-dug. Mungkin tidak hanya sampai di situ. Diperkirakan akan banyak yang menyiapkan jet-jet pribadi. Boleh jadi, sejak hari ini pun sudah banyak yang menyusun rute inter-continental dengan jet pribadi agar tidak terjamah “people power” (kekuatan rakyat).
Menurutnya, langkah sengaja tidak menganggarkan anggaran pemilu merupakan sebuah kejahatan konstitusi. Terlebih bila anggaran itu ditahan karena pemerintah sedang menyiapkan skenario penundaan pemilu, sebagaimana isu yang berkembang beberapa pekan terakhir.
Di bagian lain laman hajinews.id melaporkan, Kepala BPOKK & Anggota DPR Herman Khaeron mengungkapkan bahwa ada desain makar untuk menggagalkan Pemilu dengan alasan atas permintaan rakyat? Sekarang terkuak desainernya, orang itu juga, do the right thing if this country is to be good.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menjelaskan bahwa selalu ada kecenderungan bagi penguasa untuk memperpanjang kekuasaan, namun hal itu perlu ditolak karena bertentangan secara hukum dan moral. “Kekuasaan itu menggoda, tetapi hanya yang berjiwa kenegarawanan yang mampu tahan godaan itu,” sebut dia.
Dilanjut Herman, “Kekuasaan itu menggoda orang menjadi rakus, hanya yang berintegritas yang mampu menghindarinya. Kekuasaan juga menggoda untuk menjadikan semena-mena, hanya yang bermoral yang dapat melewatinya.
Dirigen skenario penundaan Pemilu atau lanjut tiga periode berasal dari lingkaran dalam istana, maka tak tahu lagi apa yang akan disebut. Sudah gelap matakah? Sudah merasa kuat dan paling berkuasakah? Rakyat kecil yang makin sulit ini dianggap apa?
Anehnya, menteri dan ketua umum partai yang melontarkan ide ini seperti tak tahu mahu saja. Tak ada merasa berat, apalagi merasa bersalah saat melontarkan ide ini. Terus, dia pula yang seolah berjasa membongkar siapa di balik ide “heroik” ini. Mau-maunya dia ditekan, diancam.
Partai komorbid, istilah Rocky Gerung. Partai rawat jalan KPK, istilah Hersubeno Arief. Entah istilah apa lagi yang tepat untuk menjelaskan? Belum lama jadwal Pemilu sudah ditetapkan antara Pemerintah, DPR, termasuk KPU. Malah, KPU telah merayakan hari Pemilu itu. Apa lagi?
Seperti nantangin rakyat susah, ayo siapa yang berani menentang, melawan? Toh, selama ini maunya pihak-pihak tertentu itu seperti tak terbendung alias berlaku. Siapa tahu berlanjut pada hal yang paling mendasar, yakni berkuasa terus mumpung masih berada di pucuk kuasa.
Apa salahnya ide itu? Ini negara demokrasi? Itu urusan partai-partai. Jika partai-partai maunya begitu, apa boleh buat? Apa tak boleh? Apa salah? Toh hasil survei sudah dirilis, tingkat kepuasan terhadap Pemerintah, begitu tinggi. Ini cara lain buat lempar nafsu sembunyi malu.
Mengutip eramuslim.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo buka rahasia sangat besar! Tapi sebenarnya kalau mau jujur, sudah bukan rahasia. Kita sudah sama-sama tahu. Sejumlah pengamat pernah menyebut untuk maju pilpres, seorang kandidat setidaknya membutuhkan dana Rp7 Triliun.
Tapi melihat praktik Pilpres 2019, jumlah yang dibutuhkan jauh lebih besar dari itu. Bagi pemilik modal, angka tersebut tetap saja murah, mengingat yang akan dia kuasai adalah Indonesia. “Jika partai politik dikuasai, maka dia akan menguasai parlemen, jika dia KUASAI PARLEMEN maka dia akan KUASAI PASAR-PASAR dan SUMBER DAYA alam kita, dan dialah yang berhak mengusung siapa pemimpin kita,” ujarnya.
Jadi sekali lagi apa yang dikatakan Bamsoet dapat dipastikkan, dijamin sahih. Bukan hoax, apalagi fitnah. Siapa para pemilik modal itu? Di posisi 10 besar urutan pertama ditempati mantan pemilik pabrik rokok Djarum R Budi dan Michael Hartono. Jumlah kekayaan: US$37,3 miliar (Rp526,11 triliun).
Berikutnya pemilik PT Sinar Mas Group Widjaja Family (2). Jumlah kekayaan: US$9,6 miliar (Rp135,4 triliun). Pengusaha hutan dan Petrokimia Prajogo Pangestu (3) Jumlah kekayaan: US$7,6 miliar (Rp107,2 triliun). Pemilik pabrik rokok PT Gudang Garam Susilo Wonowidjojo (4). Kekayaan: US$6,6 miliar (Rp93,1 triliun).
Pengusaha Petrokimia Sri Prakash Lohia (5) Kekayaan: US$5,6 miliar (Rp78,9 triliun). Berikutnya pengusaha Anthoni Salim (6) kekayaan: US$5,5 miliar (Rp77,5 triliun). Pemilik Mayapada Group Tahir (7). Kekayaan: US$4,8 miliar (Rp67,7 triliun).
Pengusaha farmasi Boenjamin Setiawan (8) kekayaan: US$4,35 miliar (Rp61,3 triliun). Pengusaha media Chairul Tanjung (9) Kekayaan: US$3,6 miliar (Rp50,7 triliun). Pemilik PT Mayora Jogi Hendra Atmadja (10). Jumlah kekayaan: US$3 miliar (Rp42,3 triliun).
Bamsoet menjamin apa yang dikatakannya sahih. Berdasarkan pengalaman sekian puluh tahun terjun di dunia politik. Dia juga pernah mencoba maju menjadi ketua umum Golkar. Namun melalui lobi-lobi, tarik ulur dan tekanan politik dia harus mengalah ke Airlangga Hartarto.
hajinews.id menyebut berdasarkan pantauan, banyak netizen yang menggaungkan tagar tersebut lantaran tak setuju jikalau Presiden Joko Widodo alias Jokowi tiga periode. Bahkan ada dari mereka yang mengatai Pemerintah tak tahu malu lantaran dianggap bikin susah rakyat, tetapi malah meminta perpanjangan jabatan.
“Gas 12kg naik, Daging naik, Minyak goreng mahal/naik, Kedelai naik, Tol naik,” keluh netizen dengan akun MuhammadIkhtid1, dikutip terkini.id via Twitter.
“Kerjanya bikin susah rakyat, tapi minta nambah masa jabatan. Ngk tau malu #TolakPenundaanPemilu,” tandasnya.
Seperti diketahui, belakangan ini isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi memang kembali menjadi perbincangan publik. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan alias Gus Umar menanggapi wacana penundaan pemilu oleh sejumlah elite politik.
Gus Umar bahkan membandingkan pada masa pemerintahan Soeharto yang dianggap diktator tapi tidak pernah menunda Pemilu. “Even Soeharto yang dibilang diktator saja gak mau menunda Pemilu,” sindir Gus Umar dilansir dari laman twitter pribadinya, Jumat (25/2/2022).
Ia pun menyayangkan adanya wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden selama 2 tahun oleh para elite politik tersebut. “Enak banget jadi Presiden nambah jatah 2 tahun tanpa pemilu,” pungkasnya.
Di bagian lain laman hajinews.id melansir bahwa kasus rangkap jabatan Walikota Solo Gibran Rakabuming kembali dipertanyakan oleh publik. Pasalnya, Gibran masih menjabat sebagai komisaris di perusahaannya sekaligus sebagai pejabat tinggi daerah.
Menyikapi hal tersebut pakar hukum tata negara Ismail Hasani menyampaikan, pihaknya belum melihat langsung dokumen administrasi perusahaan Walikota Gibran apakah masih tercatat atau tidak tercatat. “Sekalipun jika merujuk pada pemberitaan memang masih tercatat sebagai komisaris di dua perusahaan,” imbuh Ismail pada Kamis, 10 Februari.
Ismail juga memaparkan jika mengacu pada pasal yang dituangkan pada UU 23/2014 tentang pemerintah daerah secara tegas disebutkan kepala daerah dilarang merangkap jabatan, menjadi pengurus di suatu perusahaan swasta atau BUMN dan seterusnya.
“Jadi kalau kita mengacu pada pasal ini dan memang Gibran Rakabuming masih aktif di dua perusahaan tersebut maka tentu saja harus diakhiri dalam artian harus ditindak begitu sebagaimana diatur dalam pasal yang sama,” ujar Ismail.
Menurutnya, Gibran Rakabuming harus diskors terkait rangkap jabatan yang dilakukannya tersebut, jika memenuhi pelanggaran dalam Undang-Undang 23/2014. “Sanksi untuk kepala daerah yang merangkap ini kemudian diskor atau diberhentikan sementara selama tiga bulan untuk kemudian menentukan pilihan dia mau menjabat di perusahana tersebut atau walikota,” tegasnya.
Dugaan Money Laundry & Rangkap jabatan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka di PT Wadah Masa Depan, memperkuat laporan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Begitu pendapat Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/2/2022). Jerry Massie melihat PT Wadah Masa Depan terkoneksi dengan PT SM yang menyuntikkan dana ke startup Gibran dan Kaesang Pangarep, seperti yang dijelaskan dalam laporan Ubedilah.
“Jika benar Gibran rangkap jabatan, maka genaplah sudah laporan Bang Ubed soal KKN Gibran dan Kaesang. Selain itu, saya juga melihat temuan sejumlah pakar hukum dari data Ditjen AHU Kemenkumham, yakni tentang keaktifan Gibran di PT Wadah Masa Depan sebagai Komisaris Utama, sebagai bukti konkret yang seharusnya ditindaklanjuti kementerian/lembaga terkait.
Karena itu, Jerry mendorong agar Gibran tak hanya diberi sanksi nonaktif dari jabatannya sebagai Walikota Solo, akan tetapi langsung dipecat. “Sudah jelas dia melanggar UU 23/2014. Terutama pasal 76 ayat (1) huruf c dan Pasal 77,” tuturnya.
Adapun Pasal 76 UU 23/2014 berbunyi, “Setiap kepala daerah dilarang menjadi pengurus perusahaan swasta atau Yayasan”. Sementara di pasal 77 menandaskan sanksi untuk pelanggaran ini adalah berupa pemberhentian selama tiga bulan.
“Rangkap jabatan Gibran berpotensi dilaporkan lagi, padahal kasusnya soal dugaan money laundering dan KKN masih di meja KPK saat dilaporkan dosen UNJ Ubedilah Badrun. Untuk pejabat yang melanggar UU tak perlu ada sanksi harus dicopot Kementerian terkait,” tandasnya kepada rmol.
Sederet konglomerat berada dibalik ekspansi bisnis Gibran dan Kaesang. Tak butuh waktu lama, beragam bisnis dibangun tanpa kesulitan modal. Siapa saja mereka? Laporan Ubedilah Badrun, Dosen Universitas Negeri Jakarta, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menghentak publik.
Tak tanggung-tanggung, bekas aktivis mahasiswa pada gerakan Reformasi 1998 itu melaporkan dua anak Presiden Jokowi. Keduanya, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, diduga melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pencucian uang. “Kami mengapresiasi setiap upaya untuk pemberantasan korupsi. KPK akan menelaah dan memverifikasi laporan tersebut,” ujar Ali Fikri, Plt Juru Bicara KPK.
Berikut hasil penelusuran laman Inilah.com soal para konglomerat dibalik ekspansi bisnis Gibran dan Kaesang.
Gandi Sulistiyanto
Gandi Sulistiyanto memulai karir sebagai seorang profesional. Selama 30 tahun dia berkarya di Grup Sinarmas. Belum lama Presiden Jokowi mengangkatnya menjadi Duta Besar untuk Korea Selatan. Itu jabatan tak main-main.
Gandi menjadi representasi resmi negara untuk negeri ginseng itu. Gandi Sulistiyanto resmi melepas jabatan terakhirnya sebagai Managing Director perusahaan untuk mengabdi kepada negara menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan.
Sebelum berlabuh di Sinarmas, pria kelahiran 13 Februari 61 tahun lalu itu itu membawa ijazah Sarjana Teknik Universitas Diponegoro miliknya ke Astra. Mulai dari nol ditugaskan angkut sparepart otomotif, sampai mengakhiri karir di Astra sebagai Marketing Manager untuk produk BMW.
Ketika menjalankan tugasnya di Astra, Gandi bertemu Indra Widjaja, anak Eka Tjipta widjaja saat main golf mencari pembeli, dan mendapat tawaran kerja di Sinarmas. Langsung dapat posisi pilar, Gandi kemudian bergabung di Sinarmas pada 1992 sebagai CEO asuransi jiwa EkaLife.
Kemudian pada 1992 sampai 1997 dia mendirikan asuransi kerugian, LG Simas. Pada 1999, Gandi diberi tugas tambahan menjadi komisaris di BII yang kala itu masih di bawah naungan Sinarmas. Tak lama berselang, pada 2000 Gandi kemudian dipindah mengemban tugas di Sinar Mas sebagai managing director dengan tugas utama melakukan restrukturisasi.
Sepanjang kariernya di Sinarmas, Gandi menjadi saksi pertumbuhan perusahaan yang sempat ambrol dihantam utang pada masa krisis 1998. Dia juga menjadi saksi Sinarmas saat ini sampai memiliki lebih dari 400.000 karyawan.
Setelah hampir 30 tahun berkarya, pada Juni lalu Presiden Joko Widodo mengusulkan Gandi sebagai calon tunggal Duta Besar Indonesia non karier untuk Republik Korea yang berkedudukan di Seoul, Korea Selatan. Pencalonan tersebut tertuang dalam Surat Presiden RI bernomor R-25/Pres/06/2021.
Setelah lolos tes uji kelayakan, hari ini bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Sinarmas ke-83, Gandi mengundurkan diri untuk mengemban tugas yang baru mewakili Indonesia di Negeri Ginseng.
Gandi memang tak secara langsung berkongsi dengan Gibran dan Kaesang. Gandi menempatkan putranya, Anthony Pradiptya, 34 tahun untuk masuk sebagai pemegang saham di holding usaha kuliner Gibran dan Kaesang. Sejumlah bisnis kuliner yang dijalankan oleh Gibran dan Kaesang.
Dikenal sebagai GK Hebat, perusahaan induk berkantor di Generali Tower, kawasan bisnis Gran Rubina, Jakarta Selatan, ini membawahi Sang Pisang, Yang Ayam, Ternakopi, Siap Mas, Let’s Toast, dan Enigma Camp, serta menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
GK Hebat berdiri pada akhir 2019 dari kongsi tiga perusahaan, masing-masing PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaesang; PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi dengan keluarga Gandi Sulistiyanto. Di PT Wadah Masa Depan, Anthony Pradiptya menjabat direktur utama, sementara Gibran sebagai komisaris utama dan Kaesang sebagai direktur. Ada juga Wesley Harjono (39), menantu Sulistiyanto, sebagai komisaris.
Pada pertengahan Februari 2016, Presiden Jokowi berkunjung ke kantor Plug and Play, perusahaan akselerator startup yang berpusat di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi meminta Plug and Play mengembangkan startup dan investasi di Indonesia, sejalan ambisi pemerintahannya berekspansi ke sektor e-commerce.
Sembilan bulan kemudian, atau 15 November 2016, CEO Plug and Play Saeed Amidi menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, berkata Presiden Jokowi meminta agar saat investasi di Indonesia, Plug and Play membuat perusahaan patungan di Indonesia. “Jadi ada venture capital di luar negeri, nanti uangnya yang masuk.”
Itu sudah dilakukan dua hari sebelumnya: Plug and Play bermitra dengan Gan Kapital untuk menunaikan harapan Jokowi. Maka, saat Saeed Amidi bertemu dengan Presiden Jokowi untuk merealisasikan janji membangun 50 perusahaan rintisan tiap tahun di Indonesia, ia ditemani Direktur Utama Plug and Play Indonesia Wesley Harjono, CEO Gan Kapital Anthony Pradiptya, dan Direktur Utama Grup Sinarmas Gandi Sulistiyanto.
Theodore Permadi Rachmat
Forbes mencatat total kekayaan pria yang akrab disapa Teddy saat ini mencapai US$2,9 miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp14.416 per dolar AS, total kekayaan itu mencapai Rp41,807 triliun.
Konglomerat kelahiran Majalengka, 15 Desember 1943, ini awalnya berprofesi sebagai sales. Teddy berkuliah di Fakultas Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus, ia bekerja di PT. Astra milik pamannya, William Soeryadjaya.
Meski bekerja di perusahaan milik keluarga, Teddy tidak semata-mata langsung duduk di jabatan yang tinggi. Ia memulai karir di PT Astra sebagai seorang sales alat-alat berat. Seiring berjalannya waktu, kinerja Teddy dinilai memuaskan.
Hal itu kemudian membuatnya dipercaya untuk memegang United Tractors bersama rekannya Benny Subianto pada tahun 1975. United Tractors sendiri adalah anak perusahaan PT Astra. Pria yang memiliki nama Oei Giok Eng ini selanjutnya dipromosikan sebagai Presiden Direktur PT Astra Internasional pada tahun 1984.
Peningkatan karir Teddy ini ternyata membawa peningkatan kinerja perusahaan. Perusahaan ini mampu menambah anak perusahaannya menjadi 235 perusahaan pada tahun 1989. Selain menjadi Presiden Direktur di tahun 1984 dan tahun 2002, Teddy juga dipercaya sebagai komisaris di PT Astra pada tahun 1998 hingga 2002 lalu menjadi presiden komisaris pada tahun 2005.
Meski moncer, perjalanan Teddy bukan tanpa batu sandungan. Ia juga pernah ‘terantuk batu’ saat berkarir di Astra.Teddy mengaku pernah dipecat perusahaan sebanyak dua kali walaupun tanpa menjelaskan alasannya. Sukses di Astra tak membuat Teddy lekas berpuas diri.
Pada 1998 atau sesudah 30 tahun berbakti di Astra, ia memutuskan untuk banting setir mendirikan perusahaan sendiri bernama Triputra Group. Krisis ekonomi yang waktu itu membuat beberapa pebisnis kalang kabut, justru berhasil dimanfaatkannya dengan baik.
Saat itu, ia memutuskan untuk membesarkan Adira Finance, perusahaan yang dirintis ayahnya, Rafael Adi Rachmat pada 1990-an dan memasukkan modal ke Adaro. Usaha itu membuahkan hasil gemilang.
Adira berhasil tumbuh besar. Pada 2014, keuntungan Adira sudah mencapai triliunan. Adira kemudian dijual ke Danamon supaya dapat untung. Keuntungan sama juga diraup dari penanaman modal di Adaro.Hasil dari keuntungan di Adaro itulah yang kemudian ia kembangkan untuk membangun Triputra Group.
Perusahaan memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di berbagai sektor, seperti agribisnis, karet olahan, batu bara, perdagangan, manufaktur, pertanian, dealer motor dan logistik. Perusahaan yang didirikan Teddy tersebut cukup gemilang. Pada 2011 atau tiga tahun setelah pendiriannya, omzet Triputra telah melesat sampai dengan Rp40 triliun.
Bagaimana kaitan Teddy dengan Gibran dan Kaesang? Teddy masuk ke holding bisnis Gibran dan Kaesang lewat PT Gema Wahana Jaya. Perusahaan milik Teddy itu termasuk kongsi dagang pada GK Hebat, holding usaha kuliner anak Presiden Jokowi.
Teddy Rachmat memiliki saham senilai Rp9.009.600 melalui PT Gema Wahana Jaya di GK Hebat. Ia pemilik saham mayoritas senilai Rp14,4 miliar di PT Gema Wahana Jaya, dan putra sulungnya, Christian Ariano Rachmat, pemilik saham senilai Rp1 juta. Putra keduanya, Arif Patrick Rachmat, menjabat komisaris di perusahaan tersebut.
Alpha JWC
Alpha JWC adalah perusahaan ventura yang mengucurkan pendanaan pada bisnis yang dianggap prospektif. Berdiri baru pada 2015, JWC diambil dari tiga nama pendirinya: Jefrey Joe, Will Ongkowidjaja, dan Chandra Tjan.
Baru-baru ini, bisnis kuliner Gibran Rakabuming bernama Mangkok Ku menerima suntikan dana tahap awal (seed funding) sebesar 2 juta dolar AS atau setara Rp28,3 miliar dari salah satu firma modal ventura bernama Alpha JWC Ventures. Gibran berkata dana segar ini, di antara hal lain, akan dipakai untuk membuka gerai-gerai baru.
Dari langkah bisnis ini, Alpha JWC berhak atas sebagian saham perusahaan. Mangkok Ku adalah restoran rice bowl di bawah bendera PT Pemuda Cari Cuan, dengan Gibran dan Kaesang sebagai komisaris.
Alpha JWC Ventures juga menginjeksi 5 juta dolar AS (setara Rp70,5 miliar) kepada bisnis Gibran bernama Goola pada 2019. Pada bisnis gerai minuman tradisional ini, Gibran bekerja sama dengan Kevin Susanto, mantan penyanyi rohani cilik, masing-masing menyetorkan saham senilai Rp200 juta dan Rp300 juta di bawah bendera PT Kuliner Global Sejati.
Di perusahaan ini juga ada pengusaha muda solo bernama Arif Setyo Budi (saham senilai Rp200 juta); dan Benz Budiman (saham senilai Rp300 juta), CEO startup advertising tech bernama Pomona.
Siapakah pemilik Alpha JWC? Publik Indonesia belum familiar dengan ketiga pendiri ventura ini. Bloomberg menyebut Jefrey Joe sebagai lulusan dari tiga kampus top dunia: University of California, Monash University dan London Bussines School.
Selain itu ada Will Ongkowidjaja, yang merupakan keluarga Konglomerat Ongkowidjaja. Will menyabet master dari Harvard University, dan menjadi kolumnis tetap Forbes. Sedangkan Chandra Tjan adalah anak muda lulusan The University of Sydney dalam bidang finance, economics dan manajemen. management.
Sekarang tengah menjalani Owner-President Management (OPM) Program di Harvard Business School, program tiga tahun khusus untuk pemilik bisnis. Bloomberg menaksir total kekayaan Alpha JWC mencapai 433 juta dolar. Terduga korupsi Kaesan Pengarep dan Gibran Rakabuming beberapa hari ini tidak muncul di pemberitaan media.
Pasca dilaporkan oleh Ubedilah Badrun atas adanya dugaan korupsi, KKN dan Money Laundry (cuci uang), dua putera Presiden Jokowi ini tak nampak komentarnya. Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta kolusi dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan penelusuran Ubed, bisnis Gibran dan Kaesang punya kaitan dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan, yakni PT BMH. PT BMH merupakan anak usaha grup PT SM yang diduga terlibat kebakaran hutan.
Lantaran penanganan kasus itu tidak berjalan, PT BMH kemudian digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui jalur perdata dan dituntut ganti rugi Rp7,9 triliun. Namun, dalam proses hukum yang bergulir, ganti rugi yang dikabulkan Mahkamah Agung hanya Rp78,5 miliar.
Setelah itu, perusahaan milik anak-anak Jokowi diduga mendapatkan suntikan modal senilai puluhan miliar Rupiah dari PT Alpha JWC Ventures. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT SM. Menurut Ubed, dugaan KKN dua anak Jokowi dan anak petinggi PT SM sangat kentara.
Gibran pernah berkomentar, mengaku siap dengan hasil dari KPK terkait laporan tersebut. Gibran akan bertanggungjawab apabila dirinya dinyatakan bersalah. Meski demikian, Gibran meminta untuk membuktikan soal laporan tersebut. “Yang KPK biar berproses, kalau aku salah ya dibuktikan. Tergantung, bisa dibuktikan atau tidak, bukan dugaan tok,” kata Gibran, pada Selasa (18/1/2022).
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberi tanggapan, pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberi penghakiman negatif, pada anak pejabat termasuk Gibran dan Kaesang. “Jangan mudah sekali memberi penghakiman, seolah-olah anak pejabat itu negatif,” ucap Moeldoko pada Selasa, 11 Januari 2022 lalu.
Menurut Moeldoko, masyarakat jangan mudah cap anak tidak boleh kaya atau berusaha. “Anak pejabat tidak boleh kaya, anak pejabat itu tidak boleh berusaha, ini bagaimana sih?” ujar Moeldoko.
Waduh, apakah terduga korupsi Kaesang dan Gibran hari ini mengambil mode senyap? Tak ingin bicara tentang kasusnya karena khawatir akan menjadi pusat perbincangan publik? Kita tunggu saja, apakah KPK masih bertaji mampu menyeret kedua terduga koruptor ini ke meja pengadilan.
Kita tunggu, apakah KPK masih menjadi lembaga pemberantas korupsi atau sekedar lembaga ad hock untuk membuat sinetron tentang korupsi. Semakin menarik kelanjutan pelaporan Dosen UNJ Ubedilah Badrun ke KPK soal dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang Gibran Rakabuning Raka dan Kaesang Pangarep.
Bisnis kedua putera Presiden mulai ramai diusut dan dibongkar-bongkar. Termasuk pebisnis atau cukong yang berada di belakangnya. Adalah Gandi Sulistiyanto Direktur Utama PT Sinar Mas yang menjadi relasi bisnis Gibran dan Kaesang melalui kerjasama putera Gandi yang bernama Anthony Pradiptya dengan kedua putera Presiden dalam membentuk PT. Wadah Masa Depan induk usaha Gibran dan Kaesang.
Anthony sebagai Direktur Utama dan Gibran sebagai Komisaris Utama. Kaesang sendiri sebagai Direktur.
Ketiganya juga bekerjasama dalam PT. Harapan Bangsa Kita atau yang dikenal dengan ” GK Hebat” dimana Antony Pradiptya sebagai Direktur dan Kaesang Komisaris. Perusahaan ini terafiliasi dengan Sinar Mas Grup. Karenanya Gandi tentu berperan sebagai mentor anak-anak muda berbisnis dan memberi arah menuju penguatan usaha.
Suburlah anak-anak. Bapak yang berada di jabatan politik sulit untuk lepas dari relasi bisnis ini. Di tengah sistem politik yang oligarkhis dan korporatis, maka sangat mungkin Presiden dikendalikan oleh pemilik modal. Anak-anak adalah bagian dari proses politik oligarkhis tersebut. Akhirnya bapak pun tercekik. Kini Gandi Sulistiyanto sukses diangkat menjadi Duta Besar Korea Selatan.
Untuk menguak kebenaran dari gambaran tersebut, maka menjadi penting adanya pengusutan terbuka laporan Ubedilah Badrun ke KPK. Dugaan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) yang dilakukan oleh Gibran dan Kaesang tidak boleh dibiarkan mengambang dan dalam ketidakpastian. Apapun hasilnya KPK harus mulai melakukan pengusutan. Publik berhak tahu.
Jokowi sebagai Presiden sekaligus bapak dari Gibran dan Kaesang tentu akan diuji konsistensinya dalam menunaikan amanat untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bila diam atau ragu maka rakyat akan memiliki persepsi dan dugaan kuat bahwa sebenarnya Jokowi adalah bagian dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut.
Jika ada yang menyatakan bahwa pengaduan atau pelaporan anak Presiden ke KPK itu adalah fitnah, maka ketahuilah bahwa bisnis yang merambah dan anak-anak pejabat itu yang sesungguhnya menjadi fitnah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki alasan untuk tidak mengusut tuntas dugaan KKN yang dilakukan kedua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebaliknya, KPK harus berani dan pantang mundur melakukan pengusutan tersebut.
Salah satunya yakni saat menangkap besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Aulia Pohan. Itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi kepada RMOL (jaringan PojokSatu.id), Senin (17/1/2022).
Menurut Muslim Arbi, sebaiknya KPK secepatnya memanggil kedua putra orang nomor satu di Indonesia tersebut. “KPK tidak usah ewuh pakewuh karena keduanya anak presiden. Hukum harus ditegakkan secara adil dan sama terhadap siapa pun.
Jika laporan tersebut tidak diproses, maka KPK akan dibenci oleh rakyat. “Dahulu saat SBY, besannya saja, Aulia Pohan ditangkap dan ditahan KPK atas kasusnya di Bank Indonesia,” ingatnya.
Karena itu, menurutnya KPK tidak usah kendor dalam menangani kasus tersebut. “Jadi, KPK tidak usah ragu bertindak. Kalau terbukti bersalah, hukum harus tegak tanpa pandang bulu,” pungkas Muslim.
Untuk diketahui, Ubedilah Badrun melaporkan kedua anak Presiden Jokowi ke KPK atas dugaan KKN. Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menyebut, laporan ini berawal dari 2015.
Saat itu terdapat perusahaan besar PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp7,9 triliun. “Tetapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya Rp78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” kata Ubedilah.
Menurut Ubedilah, dugaan KKN tersebut sangat jelas karena tidak mungkin perusahaan baru yang merupakan gabungan dari kedua anak presiden bersama dengan anak petinggi PT SM. Perusahaan itu malah mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura yang juga berjejaring dengan PT SM.
“Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp92 miliar,” jelas Ubedilah Badrun.
Seperti diberitakan hajinews.id – Rakyat ‘akal sehat’ +62, Selasa (18/1/2022) digegerkan dengan keputusan Ketua DPR-RI Puan Maharani yang mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN yang mirip sebuah cerita rakyat atau legenda populer ‘Roro Jonggrang’ itu.
Rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 yang membawa dua agenda utama yaitu penyampaian pendapat fraksi-fraksi yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tentang RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dan Pengambilan Keputusan atas RUU Ibu Kota Negara.
Rapat yang ‘tumben’ lengkap dihadiri oleh empat wakil ketua DPR RI tersebut berjalan cukup mulus tanpa diwarnai aksi ‘walkout’ Fraksi Partai Demokrat ataupun ‘drama’ mikrofon mati yang biasa terjadi saat interupsi.
Hal ini disebabkan karena hanya Fraksi PKS lah satu-satunya partai yang masih tetap ‘istiqomah’ menolak sedari awal atas keinginan Jokowi memindahkan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan tersebut. Lalu ke mana Demokrat yang selalu setia mendampingi PKS dalam beberapa kali rapat paripurna terakhir?
Apakah Demokrat ‘masuk angin’ atau memiliki strategi lain? Wallahu a’lam bishawab, karena sampai dengan saat ini penulis masih belum dapat jawaban dari Partai Demokrat, AHY maupun SBY terkait hal itu. Publik tidak habis mengerti mengapa Kaesang-Gibran sampai dengan saat ini belum juga diperiksa oleh KPK, namun Ubed malah sudah dipolisikan oleh Noel Jokowi Mania ke Polda Metro Jaya.
Menurut Edward Snowden seorang mantan karyawan Central Intelligence Agency (CIA) yang menjadi kontraktor untuk National Security Agency (NSA) sebelum membocorkan informasi program mata-mata rahasia NSA kepada pers mengatakan bahwa: “Jika mengungkap kejahatan diperlakukan layaknya penjahat, berarti anda sedang berada di negeri yang sedang dikuasai penjahat,” Nauzubillah min dzalik.
Kutipan Edward di atas menggambarkan kondisi terkini Ubedilah Badrun, dosen UNJ yang melaporkan dugaan TPPU dan KKN Kaesang Gibran. Ubed merasa mendapat banyak teror usai melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada tiga bentuk teror yang dialami Para Ubed. Pertama, kalimat bernarasi ancaman via media sosial dengan bahasa sarkastis. Kedua, Ubed mengaku dirinya dikuntit oleh dua motor dan ada 2 orang yang mengamati rumahnya Jumat (14/1/2022), mereka duduk di tempat istirahat lapangan basket, terlihat mengamati rumahnya sekitar 20 menit.
Ketiga, pada malam hari dia ditelepon berkali-kali via ponsel pribadinya oleh orang yang tidak dikenal. Menurut Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Ubed telah menjalankan tugas pokoknya sebagai akademisi untuk tetap bersikap kritis terhadap apapun yang layak untuk dikritik termasuk anak ‘pak lurah’.
Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Maneger Nasution bahwa Ubed tak bisa dituntut sepanjang laporan itu dibuat dengan itikad baik, Ubed tak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.
Dukungan terhadap Ubed kian meluas layaknya efek bola salju yang terus menggelinding dan membesar, konon teman-teman Ubed aktivis ’98 ‘perjuangan’ sedang menggalang dukungan secara masiv dan maksimal berada dibelakang Ubed.
Macan Parlemen Benny K Harman, anggota Komisi III DPR RI FP-Demokrat malah ajungin jempol kepada Ubed dan menyebutnya sebagai ‘pahlawan’ anti korupsi yang wajib dilindungi. Ubed sendiri berharap KPK segera memproses laporannya, bahkan meminta penyidik KPK juga memeriksa Jokowi, nyalinya patut diacungi jempol.
Korupsi terjadi dalam bayang-bayang yang sangat sulit untuk diungkap, diselidiki, dan dituntut. Mengungkap perilaku korup seperti itu dan meminta pertanggungjawaban tokoh publik sekelas anak presiden butuh penyidik KPK sekelas Novel Baswedan atau Bambang Widjojanto.
Kini publik terus menanti kelanjutan proses kasus ‘gempa Solo’ yang getarannya terasa hingga ‘istana’ ini, apakah KPK masih bertaji ungkap kasus anak Jokowi? Menurut penulis tergantung siapa yang akan meniup peluitnya nanti dan ke-legowo-an Jokowi untuk menyerahkan sepenuhnya kasus dua buah hatinya tersebut diproses oleh KPK demi tegaknya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Bukankah pencegahan korupsi dimulai dari keluarga sendiri dan peran keluarga sangat penting dalam pemberantasan korupsi? Ayo Pak dhe Jokowi tunjukkan itikad baik Anda!
Serahkan sendiri anak Anda, ajak dan temani mereka ‘jalan-jalan’ ke KPK. Seperti Ubed yang beritikad baik turut berpartisipasi dalam membangun negeri ini dengan mengedepankan penegakan supremasi hukum melalui pemberantasan korupsi sebagai pintu awal dalam mewujudkan ‘Indonesia Maju’. (dbs/net/era/ini/smr)
sumber: WAGroup PAMEKASAN GERBANG SALAM (postSelasa15/3/2022/ok)
