Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump memperluas tekanan ekonomi terhadap wilayah Xinjiang, China dengan melarang impor kapas dari produsen di Xinjiang yang dituding menggunakan tenaga kerja paksa Muslim Uighur di China.
semarak.co-Badan Perlindungan Cukai dan Perbatasan AS (CBP) menyebut bahwa Penahanan Perizinan akan melarang impor kapas dan produk kapas yang diproduksi oleh Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC) salah satu produsen terbesar China.
Dilaporkan Reuters, Rabu (2/12/2020), langkah ini merupakan yang terbaru dari sejumlah langkah terdahulu yang diambil oleh pemerintahan Trump dalam sisa beberapa pekan masa jabatannya untuk memperkeras posisi terhadap China.
Hal tersebut diprediksi akan membuat presiden terpilih AS Joe Biden sebagai pengganti Trump, semakin sulit untuk bersikap dalam menurunkan ketegangan hubungan AS-China.
Aturan dengan target XPCC yang memproduksi 30% kapas China pada 2015, menyusul langkah Departemen Keuangan AS pada Juli tahun ini melarang semua transaksi dollar dengan entitas tersebut.
Sementara sanksi Departemen Keuangan menyasar struktur finansial XPCC, langkah CBP akan memaksa perusahaan pakaian yang mengimpor produk kapas ke AS untuk menghapus produk serat kapas XPCC dari rantai pasok mereka, menurut Brenda Smith, Komisioner Asisten Eksekutif Perdagangan di CBP.
CBP memiliki kewenangan untuk menahan pengiriman berdasarkan kecurigaan atas keterlibatan tenaga kerja paksa di bawah hukum AS untuk melawan perdagangan manusia, pekerja anak, dan penyalahgunaan hak asasi manusia dalam bentuk lainnya.
Pada September, CBP sempat mempertimbangkan larangan impor yang lebih luas lagi terhadap semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang. Namun setelah terjadi selisih pendapat dengan pemerintah, CBP memutuskan larangan yang lebih spesifik, termasuk dua produsen kecil kapas dan pakaian.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kenneth Cuccinelli, yang mengawasi CBP, menyatakan kepada media bahwa larangan impor kapas dari Xinjiang masih dikaji. Ia menyebut Buatan China sebagai suatu label peringatan.
“Produk kapas murah yang Anda beli untuk keluarga dan kawan pada masa saling memberi ini, jika berasal dari China mungkin dibuat oleh tenaga kerja budak dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) paling mengerikan yang masih terjadi di dunia modern saat ini,” sindir Cuccinelli.
Perusahaan pakaian AS sebelumnya mengkritik pelarangan secara luas, dengan menyebutnya mustahil diberlakukan, namun kelompok produsen pakaian dan perusahaan produk eceran, Rabu, mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung larangan spesifik.
Kelompok tersebut menyambut aturan larangan CBP terhadap produk XPCC, dan mengatakan bahwa mereka berada di garda depan dalam upaya memastikan tenaga kerja paksa tidak akan menodai rantai pasok kami atau memasuki Amerika Serikat.
Di bagian lain dilaporkan lebih dari 1.000 peneliti asal China meninggalkan AS saat AS menindak keras dugaan pencurian teknologi, menurut pejabat keamanan nasional senior Departemen Kehakiman, John Demers, Rabu (2/12/2020).
Kepala cabang kontraintelijen kantor Direktur Intelijen Nasional AS, William Evanina, mengatakan kepada Aspen Institute Cyber Summit bahwa agen China telah menargetkan personel pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden mendatang, beserta orang-orang yang dekat dengan tim Biden.
Pejabat Departemen Kehakiman mengatakan para peneliti yang dimaksud Demers, yakni kelompok yang berbeda dengan mereka yang disebutkan oleh Departemen Luar Negeri pada September.
Pada saat itu dikatakan bahwa AS telah mencabut lebih dari 1.000 visa milik warga China berdasarkan keputusan presiden, yang melarang masuk mahasiswa dan peneliti yang dianggap berisiko bagi keamanan. China menggambarkan langkah tersebut sebagai persekusi politik telanjang dan diskriminasi rasial yang melanggar keras HAM. (net/smr)
